Lompat ke isi utama
mahasiswa difabel sedang berfoto di depan kampus ugm

Pendidikan Tinggi Inklusi Hanya Berkutat pada Akses dan Akomodasi

Solider.id, Yogyakarta - Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah konferensi internasional tentang pendidikan tinggi inklusif. Tema  konferensi tersebut adalah “Ensuring access and quality Education for Disabled Person Students in Universities”.  konferensi tersebut di selenggarakan di kota Banjarmasin. Tetapi, saya tidak akan berbicara tentang penyelenggaraan konferensi atau rangkaian acara yang menyertainya. Saya akan mencoba berbicara mengenai gagasan yang disampaikan oleh keynote speaker dalam konferensi itu yang menurut saya sangat penting untuk dikaitkan dengan konteks pendidikan tinggi inklusi di Indonesia.

Prof. Missy Morten dari Auckland University menjadi keynote speaker dalam konferensi itu. Sebagai seorang ahli dalam pendidikan tinggi inklusi, Prof. Missy Morten mencoba menggambarkan paradigm pendidikan tinggi inklusi yang ada. Mulai dari praktik pendidikan tinggi inklusi yang ada, hingga bagaimana seharusnya paradigm pendidikan tinggi inklusi itu diterapkan.

Prof. Missy Morten mengatakan bahwa selama ini pendidikan tinggi inklusi seringkali hanya berbicara mengenai akses dan akomodasi bagi mahasiswa difabel. Selama ini bahasan dalam isu  pendidikan tinggi inklusi hanya berkutat pada penyediaan akomodasi dan membuka akses. Padahal, seharusnya pendidikan tinggi inklusi tidak hanya berbicara mengenai akses dan akomodasi saja.

Menurutnya, pendidikan tinggi inklusi seharusnya juga berbicara mengenai aspek leadership. Artinya bahwa pendidikan tinggi inklusi itu bukan hanya membahas mengenai akses dan akomodasi bagi para mahasiswa difabel, tetapi juga sejauh mana inklusivitas di sebuah universitas itu di terapkan dengan keberadaan para dosen atau bahkan pejabat universitas yang difabel. Perguruan tinggi menurut konsep dari Prof. Missy Mortan ini harus benar-benar inklusif sepenuhnya, bukan hanya memastikan akses dan akomodasi bagi peserta didik difabel, tetapi juga memastikan keberadaan dosen atau pejabat universitas yang difabel. Dengan demikian aspek-aspek inklusivitas di sebuah universitas akan terpenuhi.

Jika meminjam kalimat Paulo Freire bahwa guru dan siswa harus diposisikan sebagai subjek dalam pendidikan, maka apa yang disampaikan Prof. Missy Mortan menjadi relevan. Dosen difabel yang dalam konteks pendidikan tinggi adalah guru maka harus di posisikan sebagai subjek sebagaimana peserta didik difabel yang selama ini mendominasi ruang-ruang diskusi tentang pendidikan tinggi inklusi. Artinya dosen difabel juga harus mendapatkan topik penting dalam pendidikan tinggi inklusi.

Harus kita sadari memang selama ini keterlibatan dosen difabel dalam proses pendidikan tinggi inklusi kurang mendapatkan ruang dalam diskusi-diskusi yang berkembang. Pembicaraan kita mengenai pendidikan tinggi inklusi biasanya hanya akan berkaitan dengan sejauh mmana sebuah universitas telah membuka akses bagi peserta didik difabel atau seberapa layak akomodasi yang telah disediakan oleh universitas bagi peserta didik difabel.

Peraturan dan Kajian

Peraturan mengenai pendidikan tinggi inklusi dapat kita jumpai dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pasal 2 PermenristekDikti ini menunjukan bahwa pendidikan tinggi inklusi di Indonesia masih hanya berbicara mengenai akses dan akomodasi. Pasal 2 tersebut mengatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi inklusi yang dalam permenristek itu disebut dengan pendidikan khusus adalah meningkatkan akses, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan menghargai keberagaman serta kesetaraan. Regulasi ini tidak berbicara lebih jauh bahwa inklusivitas bagi difabel di sebuah perguruan tinggi tidak hanya dimaknai dengan adanya akses dan akomodasi bagi mahasiswa difabel saja, tetapi harus ada keterlibatan dosen difabel dalam proses pendidikan tinggi inklusi. Jika banyak pihak mengatakan bahwa kuantitas difabel yang menempuh pendidikan di universitas hanya sedikit, maka tak heran jika ada pihak yang mengatakan bahwa jumlah dosen difabel di universitas-universitas di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit.

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tentu juga berkonntribusi dalam hal ini. Undang- Undang tersebut bahkan tidak sedikit pun berbicara mengenai keterlibatan dosen difabel dalam pendidikan tinggi.

Kajian mengenai pendidikan tinggi inklusi di Indonesia pun nyaris keseluruhan berbicara tentang akses dan akomodasi bagi peserta didik difabel. Kajian-kajian yang ada saat ini nyaris tidak ada yang membahas keterlibatan dosen difabel dalam pendidikan tinggi inklusi. Ini dapat menjadi efaluasi kita bersama bahwa untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang sepenuhnya inklusif, bukan hanya membutuhkan akses dan akomodasi bagi peserta didik difabel, tetapi juga keterlibatan dosen difabel atau bahkan pejabat universitas yang difabel. [Tio Tegar]

The subscriber's email address.