Lompat ke isi utama
Sesi Diskusi Tematik Media dan Difabel di Temu Inklusi

Partisipasi Kelompok Rentan dalam Temu Inklusi 2018

Solider.id, Gunungkidul- Desa Plembutan, Playen, Gunungkidul adalah satu desa inklusi yang ditunjuk Sigab dalam progam Temu Inklusi yang ketiga. Ditunjuk menjadi lokasi Temu Inklusi tentu menjadi sebuah privilege karena membutuhkan berbagai persiapan. Pada konferensi pers, Selasa (23/10) Suharto menyatakan kriteria penunjukan desa inklusi adalah desa tersebut siap untuk menjadi lebih inklusif pada kelompok rentan.

Ide terkait desa inklusi awalnya muncul tahun 2014 yang pada saat itu, kelompok rentan seperti difabel masih didiskriminasi dan terpinggirkan sehingga konsep desa inklusi dicetuskan dan akhirnya menjadi sebuah program di tahun 2015. Di tahun yang sama program desa inklusi mulai dirintis Sigab di dua kabupaten. Dua desa di kabupaten sleman dan enam desa di kabupaten kulonprogo.

Pada tahun 2017, desa Plembutan di Gunungkidul pun bermitra dengan Sigab sekaligus ditunjuk menjadi lokasi Temu Inklusi yang ketiga. Sebelumnya desa Plembutan memang sudah cukup aksesibel dan inklusif bagi difabel dan kelompok rentan lainnya. hal tersebut diungkapkan oleh Edi Supriyanti, kepala desa Plembutan ketika didatangi solider.id.

Hal tersebut ditunjukkan dengan fasilitas publik di balai desa yang aksesibel bagi warga difabel seperti guiding block, tempat wudhu dan kamar mandi aksesibel, buku panduan pelayanan desa yang menggunakan huruf braille, dan lain-lain. Selain fasilitas publik, kelompok rentan pun dilibatkan dalam forum-forum kemasyarakatan seperti musyawarah, rembuk, bahkan salah satu forum kelompok rentan dan disabilitas desa, Kelompok Mutiara Desa ikut menyusun LPJM.

Kelompok rentan juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi seperti diadakannya pelatihan membatik, produksi sprei dan sarung bantal, dan pengolahan makanan dari bahan baku lokal. Edi mengungkapkan pelatihan tersebut difasilitasi pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dasar kelompok rentan tersebut. “Jadi pelatihan itu memang mereka yang mengusulkan dan kita yang memfasilitasi,” tutur Edi

Berbagai fasilitas untuk kelompok rentan dan partisipasinya dalam masyarakat memang telah dipayungi hukum sejak tahun 2017. Hal itu tercatat dalam Perdes No. 11 tahun 2017 tentang partisipasi kelompok rentan. Edi berharap dengan payung hukum tersebut, kelompok rentan mendapatkan jaminan perlindungan.

Tomi Satria Yulianto, Bupati Bulukumba pun menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjadi desa inklusi. Berbagai gerakan kolektif dilakukan oleh pemerintah, mitra pembangunan, organisasi gerakan difabel dan lain sebagainya.

Namun, masih ada perbaikan-perbaikan yang diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terkait aksesibilitas fasilitas publik seperti tempat ibadah. Hal ini tentu agar segala bentuk fasilitas publik aksesibel secara merata. Tomi juga berharap setiap lini masyarakat memberi masukan pada Pemkab Bulukumba agar kedepannya bisa lebih inklusif lagi. [Muh. Sidratul Muntaha Idham]

The subscriber's email address.