Lompat ke isi utama
Salah satu pamlet penginapan di Temu Inklusi untuk Peserta

Rapot Pencapaian Menuju Indonesia Inklusi

Solider.id, Gunungkidul- Mempunyai negara yang inklusii tentunya menjadi dambaan bagi banyak rakyat indonesia. Keberanian dan komitmen pemerintah dalam mengambil langkah inklusif merupakan suatu hal yang ditunggu masyarakat. Terlebih para difabel yang kerap kali mengalami diskriminasi dan disebelah matakan oleh pemerintah.

Sebelas kerja nyata berbentuk kolaboratif dari CSO (Civil Society Organization), lembaga penegak hukum, pemerintah daerah maupun kelompok lainnya. Turut melaporkan inovasinya pada sesi Appreciative Inquiey dalam Temu Inklusi 2018 yang mengusung tema Menuju Indonesia Inklusif 2030 Melalui Inovasi Kolaboratif.

Sesi ini adalah ruang untuk saling berbagi pencapaian dalam kerja yang selama ini telah diperjuangkan. Banyak hal hebat yang berhasil menjadi titik awal terbentuknya Indonesia inklusif, Seperti pencapaian 111 pembuatan  E-Warung (warung elektronik) di Kabupaten Kulon Progo yang berhasil diciptakan oleh Dinas Sosial Kulon Progo.

Pada pengaduannya yang diwakili oleh Eko Prasetya, memaparkan bahwa E-Warong yang di tujukan kepada difabel ini, membangun jiwa gotong royong dan memudahkan mereka untuk mendapatkan tambahan uang. Serta, membiasakan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ia juga berharap lebih untuk tepat sasaran agar pencapaian ini tidak sia-sia. “Di tahun-tahun berikutnya berharap inovasi seperti ini terus berkembang dan diterima oleh masyarakat,” imbuhnya (26/10).

Sementara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga kerjaan telah berhasil melakukan program Return to Work yang ditujukan bagi difabel akibat kecelakaan. Biasanya pekerja yang mengalami kecelakaan merasa pupus harapannya untuk bekerja kembali. Sebab, kemampuannya dulu sudah terhenti akibat kecelakaan kerja. BPJS Ketenaga Kerjaan membantu memulihkan rasa terpuruk mereka dengan mendampingin pelatihan keterampilan yang baru, hingga difabilitas mendapatkan pekerjaan kembali.

Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh dr. Fanny, pihak BPJS akan mengurus semua biaya keungan yang di butuhkan akibat kecelakaan. “Tak ada batasan biaya yang kita berikan, bahkan pernah ada hingga 1,2 miliar,” tuturnya.

Tidak mau kalah Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) sebagai lembaga pencetus ide Temu Inklusi, juga memberikan raport baik. Diantaranya berhasil menangani 50 kasus difabel yang berhadapan dengan hukum. “Kita kalau menangani kasus itu bukan hanya sampai pengadilan negeri, sampai pengadilan tinggi pun kalau pihak lain mengajukan banding tetap kami ikuti, bahkan sampai kasasi maupu pk pun tetap kita terusi.” Ujar Purwanti,  perwakilan SIGAB Indonesia.

Dalam penyampaiannya, Purwanti juga bangga dengan pencapaian kolaborasi ini, karena telah meningkatkan kapasitas Aparat Penegak hukum (APH). Dengan memasukan kurikulum disabilitas dalam pola ajar mereka. “Penyusunan kurikulum sampai Aksesibilitas pradilan sudah terpenuhi,” tukasnya.

Selain itu lembaga lainnya seperti Forum Anak Situbondo (Fakasibond), PATTIRO,  ASB indonesia, NLR Indonesia, Swadaya Mitra Bangsa (yasmib), sampai Kepala Desa Pelembutan turut melaporkan pencapaiannya selama ini.

“Mengadvokasi pihak-pihak normal dengan pengetahuan difabel melalui tulisan adalah tugasku, untuk melemahkan diskriminasi,” Ungkap syarif pada penutup pemaparan sebagai perwakilan dari Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK). [Ilham Abdullah]

The subscriber's email address.