Lompat ke isi utama
ilustrasi bukku temu inklusi

Kontribusi Difabel Untuk Indonesia

Solider.id, Bandung – Sebuah aspirasi yang diperjuangkan selain memerlukan keberanian juga merupakan tantangan tersendiri dalam melawan stigma dengan tujuan dapat membenahi dampaknya. Berbagai tindakan inovatif hingga menjalin kerja kolaborasi menjadi upaya yang dapat dilakukan demi mencapai visi misi bersama. Seperti itu pula yang terus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat difabel di Indonesia demi mewujudkan inklusif difabilitas.

Masyarakat difabel kini dapat melakukan beragam tindakan nyata pada seluruh sektor penghidupannya, seperti: advokasi, mendirikan organisasi difabel, kampanye penyadaran publik, penyediaan alat bantu, melakukan pengawalan terhadap rancangan kebijakan pemerintah, dan kontribusi positif lainnya guna menjawab tantangan dari inklusi difabel tersebut.

Dilansir dari katalog Temu Inklusi 2018, Suharto, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia mengungkapkan tentang kesadaran untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif membutuhkan kolaborasi. Pihak yang dimaksudnya bisa dari kalangan lintas disiplin, berbagai praktisi, pembuat kebijakan, aktor pembangunan masyarakat, pelaku bisnis dan usaha, serta sektor lain.

Ini perlu dijembatani bersama agar kolaborasi tersebut menumbuhkan kontribusi pertukaran gagasan, menguatkan jejaring dan kerjasama, serta menyepakati agenda-agenda strategis. Berkontribusi secara nyata, mendorong lahirnya kebijakan yang didasarkan pada bukti, kebutuhan dan praktik baik yang telah berjalan, ini sebagai upaya Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai instrumen global seperti Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD), serta agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengutip kalimat Suharto, ‘Inklusi tidak sekedar gagasan, melainkan mengajak sebanyak mungkin orang untuk mengerti, peduli, dan mau berbuat dengan menggandeng semua golongan dan merangkul semua perbedaan.’

Pergerakan masyarakat Difabel baik secara individu maupun organisasi atau perkumpulan pada dasarnya memiliki tekad yang sama dalam melawan stigmatisasi difabel. Beberapa fakta tentang stigma yang berkaitan dengan masyarakat difabel dan membawa kerentanan antara lain  adanya lebelisasi (pelebelan), stereotifikasi (prasangaka), segregasi (pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya), juga diskriminasi (perilaku dan tindakan yang tidak adil) sehingga pada akhirnya memberikan dampak negatif pada individu difabel.

Dampak negatif tersebut mudah sekali ditemui, seperti, masih banyaknya masyarakat difabel yang tergolong pada level kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan, keterasingan hingga terabaikan dari lingkungan sosialnya. Diskriminasi membuat hidup difabel rentan menjadi miskin, sebagaimana kemiskinan bisa membawa pada kondisi difabel dengan level kerentanan yang berlapis.

Kontribusi para difabel secara keseluruhan juga mengacu kepada adanya fakta difabel itu sendiri dalam berbagai aspek.

Dalam Sistem Peradilan

Kualitas aksesibilitas fisik dan nonfisi dalam prosedur beracara difabel belum memadai. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka, terdakwa, atau saksi, seringkali berujung diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang fair. Bentuk advokasi dalam perlindungan hukum menjadi satu wacana yang terus digulirkan dan diterapkan saat masyarakat difabel berhadapan dengan hukum.

Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum, menjadi sebuah jaminan adanya keadilan yang setara kepada siapa saja, termasuk masyarakat difabel saat berurusan dengan hukum. Seringkali hambatan sosial dan sarana aksesibilitas yang kurang memadai menimbulkan pelanggaran baru terhadap hak asasi manusia.

Dalam sistem pendidikan.

Pendidikan inklusi yang telah dirancang dan ditetapkan pada kenyataannya masih menuai kendala. Beragam permasalahan masih kita temui di lapangan. Terbatasnya tim pengajar yang mampu memahami dan berinteraksi secara langsung dengan anak didik difabel dirasakan masih belum memadai. Ini menjadi salah satu alasan kuat sering terjadinya penolakan calon siswa baru pada lingkup sekolah reguler meski merujuk pada sekolah inklusi.

Adanya kekhawatiran (stereotifikasi - prasangaka) terhadap anak-anak difabel usia sekolah yang apabila ditempatkan bukan pada Sekolah Luar Biasa (SLB), maka anak didik tersebut akan kesulitan menyerap mata pelajaran yang diberikan. Hambatan yang timbul bukan sekedar dari individu difabel semata. Secara eksternal, ruang lingkup sosial serta pola cara didik akan menjadi kendala baru pada lingkungan sekolah.

Hal yang mendasar terjadinya pergeseran pola didik inklusi kepada siswa difabel dapat diatasi dengan penambahan skill atau keterampilan tim pengajar dalam memahami individu difabel. Bentuk sensitifitas secara personal baik dari pihak pengajar maupun anak didiknya turut berperan. Disinilah, perlunya sosialisasi dan edukasi yang disampaikan langsung oleh aktivis difabel yang bergerak pada sektor pendidikan inklusi.

Dalam sistem pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi.

 Kuota difabel dalam pekerjaan seperti yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 2016 sebesar 2% untuk instansii pemerinta dan 1% untuk perusahaan swasta belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Kendala perekrutan tenaga kerja difabel masih mendominasi pada jenis kedifabelan tertentu. Kesempatan mengakses pekerjaan selain belum adanya pemenuhan pada kuota tadi, dalam persyaratannya pihak pemilik lapangan kerja seringkali mencantumkan jenis difabel yang diberikan peluang untuk melamar. Misalnya saja, khusus Daksa, Tuli atau Netra, sehingga belum seruhnya tenaga kerja difabel dapat terserap.

Selain klasifikasi jenis difabel, jenjang patokan usia pun terkadang dibatasi sama dengan perekrutan untuk nondifabel. Sedangkan bila dikaji jenjang usia, awal mengeyam pendidikan difabel rata-rata melebihi usia anak sekolah pada umumnya. Hal ini dipengaruhi oleh kesiapan anak secara mental serta kondisi kedifabelan yang dimilikinya. Tentu saja, perbedaan usia masuk sekolah ini juga mempengaruhi pada usia kelulusannya.

Masih sangat banyak PR yang harus digali dari permasalahan sistem pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat difabel di Indonesia, terlepas dari aturan kuota yang telah diatur dalam perundangan. Karena melalui sistem pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi inilah secara kualitas dan kesejahteraan hidup kalangan masyarakat difabel dapat meningkat lebih baik.

Dalam Sistem Kesehatan

Kontribusi difabel dalam bidang kesehatan selain mengadakan pendekatan sosialisasi baik secara medis maupun melalui cara terapis. Bidang kesehatan menjadi sebuah sistem yang dapat dikategorikan fatal bila terjadi kekeliruan atau keterlambatan dalam penanganan.

Kondisi ini sangat dirasakan sekali oleh para difabel. Bahkan, dalam beberapa pemberitaan masih terdapat kasus pelanggaran hak difabel dalam mengakses bidang kesehatan. Bukan semata urusan pembiayaan atau administrasi yang masih terbilang sulit dijangkau oleh mereka, hal lain yang lebih menggelitik adalah bentuk pelayanan yang belum ramah terhadap pasien difabel.

Dalam Sistem Aksesibilitas Sarana  Publik

Mobilitas masyarakat difabel sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas sarana dan prasarana infrastuktur yang tersedia. Setiap bentuk aktivitasnya di luar rumah memerlukan akses yang dapat digunakan sehingga membantu bahkan mempermudah mendapatkan tujuan dari kebutuhannya.

Aksesibilitas publik beriringan dengan bentuk pelayanan publik, seperti akses trotoar, perkantoran yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat, tempat ibadah, taman yang terbuka untuk publik, area wisata, sarana transportasi publik, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan lainnya.

Lokasi dan sarana yang memang menjadi tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya, masih sangat disayangkan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat difabel. Titik permasalahan yang dihadapai warga difabel hanya terletak pada aksesibilitas yang belum memadai.

Dalam sistem kebijakan nasional dan daerah

Sangat bisa disadari kebijakan nasional dan daerah saling berkaitan dalam menggulirkan roda pemerintahan setiap bangsa. Begitu pula di Indonesia, tatanan kebijakan beruntut baik dari tingkat terbawah hingga teratas, juga sebaliknya. Baik dari kebijakan tingkat desa hingga tingkat pusat. Saat kebijakan disahkan dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, penyebabnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah belum berjalan baik.

Kontribusi masyarakat difabel terkait adanya aturan kebijakan yang telah diturunkan oleh pemangku kebijakan, selain turut serta dalam proses rancangan diawal juga berperan untuk terus melakukan pengawalan implementasinya di lapangan.

Seperti apa yang telah dipaparkan Suharto, Direktur SIGAB, dari beberapa contoh sistem aspek tersebut yang dilakukan masyarakat difabel dalam kontribusinya untuk Indonesia, dapat dilakukan dengan cara kolaborasi dan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga cita-cita inklusi dalam setiap bidang kehidupan dapat terealisasikan.

Mari wujudkan ‘Menuju Indonesia Inklusif 2030 Melalui Inovasi Kolaborasi.’ Sekecil apa pun kontribusi yang diberikan oleh setiap masyarakat di Tanah Air, sangat berperan untuk menjadikan Indonesia Inklusif. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.