Lompat ke isi utama
 Kampung Elo

Difabel Bersekolah di Gugusan Pulau Terluar Maluku Barat Daya

Solider.id, Tiakur – Jauh dari hingar bingar keramaian, difabel di gugusan pulau terluar seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tantangan yang berlapis-lapis. Di kabupaten yang beribukota di Tiakur ini, difabel masih berada pada citra mistis, hasil sebuah kutukan perbuatan masa lampau. Hal ini betul adanya, seperti yang saya temukan pada beberapa difabel anak di kampung pesisir Elo, pulau Sermata saat bertugas di kampung ini setahun yang lalu. Seorang difabel netra usia enam tahun di kampung pesisir ini menjadi objek mistis karena dianggap sebagai akibat ulah perbuatan orang tuanya yang melanggar adat. Tradisi di desa ini memang masih sangat kental. Wajar saja jika difabel masih dikenakan citra mistis.

Konsep pendidikan inklusi juga belum terdengar sampai kampung ini. Pendidikan di sini memang punya tantangan tersendiri, tidak hanya bagi difabel, namun juga bagi pelajar nondifabel. Jumlah guru yang terbatas, ruang belajar yang kurang memadai, serta akses yang tidak mudah, membuat  aktifitas belajar mengajar masih sangat jauh jika harus dibandingkan dengan sekolah serupa di Jawa, misalnya.

“Sekolah di Pulau Sermata ini rata-rata persoalannya sama. Kami kekurangan guru. Kadang satu sekolah hanya terdiri dari dua atau tiga guru. Kadang jika para guru sedang ada urusan di luar, maka hanya ada satu guru saja yang mengajar di sekolah. Bayangkan, hanya ada satu guru yang mengajar enam kelas dengan puluhan hingga ratusan siswa,” ujar Chardjius T. Hayer, Kepala Sekolah SD Kristen Elo Gerwali, saat berbicara lewat telepon.

Karena tantangan itu, kualitas pendidikan murid sekolah menjadi terbengkalai. Pemerataan penerimaan ilmu pengetahuan menjadi tidak maksimal. Kemampuan para murid jadi tidak sesuai standar. Menurut pria yang akrab disapa Hayer ini, tantangan ini baru untuk para murid yang nondifabel. Untuk difabel anak yang ada di lingkungan sekolahnya, ia mengaku masih belum tahu harus bertindak seperti apa.

“Jujur, saya masih belum paham bagaimana mengajar anak difabel di desa ini. Kebetulan ada satu anak difabel netra. Usianya harusnya sudah sekolah kelas dua. Tapi, karena kami tidak tahu bagaimana cara belajar mengajar untuk anak difabel netra, jadi ia masih belum sekolah. Sementara, ia belajar bersama sekolah minggu dari gereja untuk menghafal doa-doa,” ujarnya.

Hayer mengaku ingin sekali agar setiap anak di desa Elo bisa bersekolah, siapa pun tidak terkecuali. Namun, ia mengakui mengalami keterbatasan pengetahuan tentang  menghadirkan proses belajar mengajar untuk anak difabel.

“Saya mengetahui konsep sekolah luar biasa (SLB) bagi anak difabel seperti yang pernah saya lihat di Ambon. Tapi, di kabupaten ini saja tidak ada SLB satu pun. Apa lagi di pulau-pulau kecil yang jauh dari ibukota kabupaten dengan akses kapal yang hanya mampir pulau dua minggu sekali,” terang pria satu cucu ini.

Baginya, sekolahnya bisa menerima difabel netra ini tanpa ia harus mendaftar sekolah di SLB. Namun, ia masih kebingungan bagaimana metode pembelajaran yang tepat.

“Di sini sangat kurang informasi. Sinyal untuk telepon seluler ada namun harus naik ke atas bukit dulu. Beberapa waktu lalu malah hilang semua. Mau cari tahu tentang pembelajaran untuk difabel netra juga tidak bisa. Beberapa kali, kami sempat masukkan ke kelas untuk ikut mendengar, tapi setelah itu para guru kebingungan,” akunya.

Murad Renvan, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mdona Hyera yang membawahi Pulau Sermata, mengaku sudah mengetahui ada beberapa siswa difabel yang ada di lingkungan kecamatannya. Namun, sama seperti Hayer, ia juga tidak bisa berkata apa-apa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan.

“Ada beberapa difabel  usia anak di pulau ini. Mereka rata-rata tidak sekolah. Selain karena tidak dibolehkan bersekolah oleh orang tuanya, sekolah juga kebingungan untuk menampung mereka,” ujar Renvan.

Renvan mengakui bahwa anak dengan jenis difabel fisik seperti daksa tangan dan kaki masih ada yang bersekolah karena tantangannya hanya fasilitas tempat dan lokasi sekolah. Namun, untuk difabel dengan jenis netra, Tuli dan mental intelektual, Renvan mengaku sangat kesulitan.

“Kami belum menemukan dan mengetahui proses belajar dan mengajar untuk mereka karena alur informasi ke pulau ini sangat minim. Saya sempat menghubungi dinas pendidikan kabupaten namun masih belum mendapat jawaban. Setahu saya, di tingkat kabupaten, tantangan pendidikan untuk difabel juga masih belum terpecahkan. Kabupaten ini baru berdiri dari 2008. Fokusnya masih di isu infrastruktur fisik. Untuk manusianya masih kurang,” ujarnya.

Renvan sendiri mengaku belum mengetahui tentang konsep pendidikan inklusi. Namun, baginya sekolah-sekolah di bawah UPTD tempatnya wajib menerima siswa siapa pun. Untuk kasus siswa difabel, Renvan menghimbau agar pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada guru tentang metode belajar mengajar untuk difabel.

“Kami terima semua jika ada yang mau sekolah. Karena di ajaran Kristen, itu sudah diwajibkan,” ungkapnya tegas. [Yuhda]

The subscriber's email address.