Lompat ke isi utama
ilustrasi atlet asian para games

Bonus PNS dan Usia Atlet Difabel Peraih Medali

Solider.id, Jakarta - Closing ceremony  (upacara penutupan) Asean Para Gemes ke-3 yang berlangsung di Jakarta telah terlaksana tadi malam.  Indonesia  memperoleh 37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu dalam ajang olahraga difabel se Asia ini.

Ada hal yang menarik dari harapan para atlet difabel Indonesia peraih medali. Kesediaan pihak pemerintah menyetarakan bonus antara atlet Asean Para Games dengan atlet Asean Games rupanya masih menuai ganjalan. Entah akan terwujud nyata atau terendap janji semata.

Pasalnya, dari bonus yang disetarakan yaitu berupa rumah khusus peraih emas, sejumlah uang tunai, dan penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di ranah kementerian atau pun kedinasan (Pemuda dan olah raga) sebagaimana yang didapatkan para atlet Asean Games, masih diwarnai kesepakatan. Khusus untuk bonus penempatan PNS bagi atlet difabel peraih medali dengan usia diatas 35 tahun belum ada konpensasi tersendiri.

Seperti yang disampaikan para atlet juara cabang olah raga (Cabor) catur di Gor Cempaka Putih Jakarta Pusat, seusai pengalungan medali pada penutupan Jum'at (12/10) baik Yuli maupun Edy Suryanto memiliki harapan yang sama. Salah satu yang menjadi persyaratan untuk menuju kursi PNS adalah dibawah usia 35 tahun. Sementara mereka sudah tidak memenuhi syarat dalam segi usia.

Lalu, apa dan bagaimana harapan para atlet difabel berprestasi ini?

Senada dengan ungkapan Yuni salah satu atlet daksa peraih perunggu pada permainan catur beregu putri, baik dari pihak atlet maupun pemerintah masih mencari solusi terbaiknya. Ia berharap bagi atlet difabel peraih medali Asean Para Games diatas usia 35 tahun dapat diberi kesempatan yang sama terkait bonus kursi PNS.

Edy Suryanto difabel daksa yang berhasil meraih dua emas menuturkan lebih jelas terkait konpensasi kursi PNS yang masih dibicarakan bersama kedua belah pihak tersebut.

Secara pribadi ia tidak menyinggung tentang batasan usia yang disyaratkan dalam perekrutan PNS bagi atlet difabel. Ia hanya menyampaikan supaya pihak pemerintah memberikan kebijakan konpensasi yang setara dengan kursi PNS.

Saat ditanyai Solider.id tentang bentuk konpensasi yang diharapkan, Edy dengan tegas menjawab bisa berupa rumah tinggal atau tunjangan dalam bentuk pensiunan meski tidak di tempatkan di instansi pemerintahan atau dinas. Menurutnya, kedua bentuk konpensasi tersebut memiliki efek jangka panjang yang dapat menambah kesejahteraan para atlet berprestasi di ajang Asean Para Games 2018.

Mengingat kembali masih banyak kebijakan yang dibuat untuk difabel dan terbentur oleh adanya peraturan, sehingga menimbulkan akar permasalahan baru, ini membuktikan masih diperlukannya kepekaan interaksi terhadap para difabel. Contoh sederhana seperti terhadap para atlet kontingen Indonesia yang berlaga di Asean Para Games.

Niat baik dari pihak pemerintah yang mensejajarkan bonus atlet difabel dan nondifabel kali ini patut diacungi jempol. Akan tetapi, perlu pengkajian ulang terhadap poin-poin persyaratan baku yang tertera pada aturan perekrutan PNS. Khususnya dari segi usia.

Untuk atlet difabel yang memang memenuhi persyaratan dan masuk di ranah ke-PNS-an melalui jalur prestasi ajang Asean Para Games, hendaknya benar-benar ditempatkan sebagaimana yang telah dijanjikan. Dan sebaliknya, untuk mereka yang terbentur oleh persyaratan usia hendaknya menerika konpensasi yang seimbang.

Artinya, apa pun bentuk konpensasi yang disepakati dan diberikan dapat diterima dengan lapang dada tanpa merasa dirugikan atau dibedakan dengan mereka yang langsung direkrut jadi PNS. Perjuangan para atlet difabel selama Asean Para Games memiliki porsi yang setara dalam membela nama negara.

Akan menjadi hal yang luar biasa, apabila kesempatan yang diberikan kepada difabel melalui jalur prestasi tidak terhalang persyaratan lainnya. Melainkan diukur dari sisi kemampuan dan raihan prestasi yang diperolehnya.

Bukankah dalam lingkup PNS terdapat batasan masa kerja atau usia pensiunan?

Bagi mereka yang berusia diatas 35 tahun dan masih memiliki kemampuan menjalankan tugas sebagai PNS, ditambah peluang yang mampu diberikan pemerintah, pada akhirnya hanya akan ada perbedaan dari sisi masa kerja saja. Hal ini akan jauh lebih menyetarakan difabel dalam meraih kesempatan yang sama. (Srikandi Syamsi)

The subscriber's email address.