Lompat ke isi utama
gambar ilustrasi kesehatan

Masih Buramnya Akses Pelayanan Kesehatan Untuk Difabel

Solider.id, Bandung – Rumah sakit, puskesmas, atau klinik selalu jadi sorotan atas tindakan layanan yang diberikan terhadap pasiennya. Padahal, yang bertanggung jawab adalah petugasnya. Bila melayani dengan baik maka baiklah citra tempatnya, pun begitu sebaliknya.

Seringkali keluhan terkait jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum muncul kepermukaan publik. Namun, masih sedikit dari warga difabel yang mendapatkan diskriminasi akses layanan berani bersuara.

Bagi seorang difabel, melontarkan keluhan terkait akses layanan umum, memang membutuhkan nyali dan keberanian besar. Meski berniat untuk mengupayakan perubahan layanan ke arah yang lebih baik, masih saja kurang mendapatkan tanggapan serius.

Seorang difabel yang minta rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk berobat ke sebuah rumah sakit. Harapannya di rumah sakit tentu diberikan tindakan tepat agar tidak semakin parah dan segera sembuh.

Bila tenaga medis yang melayani kurang memahami seberapa parah kondisinya, pasien pun berhak minta di rujuk ke tenaga medis spesialis yang lebih berkopeten. Akan tetapi, tahapan-tahapan tersebut masih dirasakan sulit untuk diakses.

Alasan yang dilontarkan tenaga medis pun beragam. Mulai dari mempersoalkan pasien sebagai pengguna layanan jaminan kesehatan, atau memberikan resep obat ala kadarnya tanpa memberikan rujukan kepada tenaga medis spesialis.

Belum lama ini, Ogest pengguna kursi roda yang menjadi difabel akibat virus Guillain Barre Syndome (GBS) mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan di salah satu rumah sakit kawasan kota Cimahi.

Akibat virus GBS yang menyerang dirinya, kini kondisi decubitus yang dialaminya sudah masuk stadium empat. Hal ini berakibat hilangnya lapisan kulit secara lengkap dengan kerusakan yang luas, nekrosis jaringan, kerusakan pada otot, tulang atau tendon. Adanya lubang yang dalam serta saluran sinus juga termasuk dalam stadium ini yang diakibatkan dari luka tekan.

Sadar dengan keadaan kondisi kesehatannya yang lambat laun dapat terus menurun, ia pun mengikuti program jaminan kesehatan BPJS dan selalu memenuhi kewajibannya. Namun, saat membutuhkan layanan medis yang sesuai dengan kondisinya, pria yang tergabung dalam komunitas Care GBS ini belum mendapatkan pelayanan maksimal.

Sikap tenaga medis yang kurang simpatik terhadap kondisi decubitus-nya pun dialaminya. Bukan hanya itu saja, resep obat yang diterimanya juga sekedarnya. Sementara obat yang seharusnya tepat untuk penyembuhan, harus menggunakan resep berbayar. Saat dirinya meminta untuk di rujuk ke tenaga medis spesialis yang lebih berkompetan pun tidak dilayani.

Sebagai difabel yang taat aturan kewajiban program jaminan kesehatan yang dibayar setiap bulan, dan individu yang membutuhkan layanan medis dengan tepat, ia pribadi mempertanyakan hal yang dialaminya.

Dirinya hanya ingin dapat memperjuangkan haknya dalam bidang kesehatan. Karena tentu saja tindakan tersebut bukan yang diharapkan oleh siapa pun yang membutuhkan jasa layanan kesehatan. Terlebih bagi difabel yang memiliki kondisi lebih rawan dan sensitif sehingga perlu tindakan medis yang tepat.

Kecepatan dalam hal penanganan pun dapat mempengaruhi kondisi kesehatan individu difabel tersebut. Apalagi bila sampai terjadi kekeliruan dalam memberikan resep obat yang akan digunakan, tentu bisa berakibat fatal. Bukannya menyembuhkan, bisa jadi malah berdampak efek samping yang lain dari kondisi sebelunnya.

Efek terburuk dari resiko yang akan ditanggung pasien adalah memperparah kondisi kedifabelan yang dimiliki sebelumnya, atau berujung pada kematian secara langsung maupun perlahan.

Lalu, mengapa hingga kini pelayanan medis yang seperti demikian masih saja dialami oleh masyarakat difabel?

Bila meninjau pada rujukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, tentang hak difabel dalam bidang kesehatan telah dirinci secara jelas. Seperti dalam pasal 12, Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

  1. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan.
  2. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
  3. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
  4. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
  5. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya.
  6. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah.
  7. Memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis.
  8. Memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek.

Dari paparan undang-undang tersebut, jelas sekali hak masyarakat difabel dalam layanan kesehatan. Semua haknya dilindungi perundangan, dimulai dari akses informasi, tenaga medis, kwalitas layanan dan mutu obat, hingga malpraktek atau menjadi obyek penelitian.

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kesehatan bagi difabel pun di atur oleh undang-undang yang sama.

Pasal 62 (3): ‘Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.’

Tidak ada alasan dari pihak tenaga medis yang menolak rujukan hanya dikarenakan seorang difabel mempergunakan program jaminan kesehatan. Tentu saja, pada pelaksanaannya tetap membutuhkan jalur proses dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 63 (1): ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.’

Disinilah, hak permintaan untuk mengajukan rujukan yang lebih tegas lagi. Baik dari jenjang puskesmas hingga rumah sakit dan tenaga medis spesialis, yang memang dibutuhkan.

Bahkan bila individu difabel yang bersangkutan memerlukan bantuan tenaga fisioterapis sekali pun. Rujukan tersebut mestinya dapat diberikan sebagai salah satu fasilitas jasa kesehatan.

Pasal 65 (1): ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.’

(2): ‘Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.’

Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, selain berdampak positif juga dapat mengurangi hambatan kedifabelan yang telah ada. Walaupun dirasa tidak dapat menyembuhkan atau menghilangkan kedifabelan yang dimilikinya, penanganan yang tepat mampu meminimalir efek terfatal, yaitu kematian secara cepat.

Masyarakat difabel sangat rentan dalam hal kondisi kesehatan. Begitu pula sebaliknya, kondisi kesehatan yang terus menurun pun akan memberi imbas langsung pada kondisi kedifabelan yang telah ada.

Efek tersebut dapat dirasakan cepat atau perlahan. Seperti bertambah kaku, berkurangnya kemampuan tubuh untuk digerakan, pelemahan pada fungsi otot dan sendi hingga terjadi kelumpuhan sesaat atau permanen.

Kondisi kesehatan yang terus menurun akan menghambat aktifitas dan daya tahan tubuh. Sebab itu, layanan kesehatan atau hak akses dari bidang kesehatan dapat menjadi sebuah patokan utama yang sangat diperlukan masyarakat difabel.

Sampai kapan kah, potret buram tentang akses layanan kesehatan untuk difabel terus terpajang?

Padahal, semua hak dalam bidang kesehatan telah telah tertuang dalam perundang-undangan. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.