Lompat ke isi utama
ilustrasi ripid

Rentang Waktu Dalam Target Pencapaian Kebijakan RIPID

Solider.id, Bandung – Mengubah paradigma terhadap difabel sebagai obyek belas kasihan (charity-based) menjadi subyek atas dasar hak asasi manusia (human rights-based) dilandasi dengan perundangan.

Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) merupakan salah satu penjabaran dari undang-undang yang mengatur tentang hak masyarakat difabel.

Hak dasar masyarakat difabel hingga saat ini masih terus diperjuangkan, meski telah ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pemenuhan hak difabel. aturan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Pasal 1 memaparkan, ‘Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.’

Kebutuhan hak dasar bagi difabel tidak semata pada lingkup sosial saja. Namun, difabel juga memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, pekerjaan, peradilan, komunikasi, dan sebagainya.

Sedang dalam UU No.8/2016 tersebut, Bab IV Pasal 27 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dijabarkan lebih rinci.

Ayat 1: ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.’

Ayat  2: ’Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.’

Ayat 3: ‘Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan peraturan pemerintah.’

Rencana induk yang di sebutkan dalam ayat 2 tersebut menjadi alas tonggak lahirnya Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) diusung oleh pihak kementerian melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam draf RIPID Juli 2018 silam tertera, ‘Visi Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah terciptanya Kebijakan pembangunan yang inklusif, implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tahun 2030.

Menggaris bawahi tentang waktu yang ditargetkan di tahun 2030, (atau sekitar 12 tahun mendatang) untuk capaian pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, bukanlah waktu yang singkat.

Sementara, alur kehidupan masyarakat difabel terus bergulir, berjalan sebagaimana masyarakat lain pada umumnya. Butuh kesabaran ekstra, ditengah perjuangan internal individu difabel yang terus mengaspirasikan diri guna memperoleh haknya.

Kasus yang sering kurang disadari berbagai pihak adalah menjadikan difabel sebagai obyek yang perlu dikasihani (charity-based)

Bukan semata hanya dari hal yang berkaitan dalam bidang sosial, seperti menjadikan masyarakat difabel dalam kategori penerima manfaat (PM) dari aksi bantuan sosial tanpa mengutamakan aspek pemberdayaan yang akan mengangkat pada kemandirian dan kesejahteraan.

Dalam bidang lain, seperti pendidikan, umumnya difabel masih kesulitan untuk mengakses sekolah umum reguler dengan alasan kapasitas kemampuan tim pengajar atau sarana infrastuktur sekolah yang belum terakomodir.

Padahal, kedua kendala tersebut dapat dengan mudah diatasi. Tim pengajar dapat diberikan ilmu pendidikan khusus terkait menangani atau mendidik atau berinteraksi dengan difabel dalam proses belajar mengajar. Akses sekolah dapat dibangun atau disediakan. Lebel sekolah inklusif masih memiliki beragam persyaratan untuk menerima difabel sebagai peserta didiknya.

Begitu pula dalam sektor lainnya, misal: layanan kesehatan, kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan, layanan transportaasi umum, peradilan atau terkait kasus hukum, akses layanan informasi dan lainnya. Masyarakat difabel belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subyek yang memiliki kesamaan hak sebagai warga masyarakat.

Sektor layanan kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan langka untuk diakses masyarakat difabel. Kebutuhan terapis misalkan, memerlukan biaya tersendiri. Kondisi kesehatan difabel secara khusus bagi jenis kedifabelan tertentu dapat menjadi tolok ukur dari keadaan difabel tersebut.

Kedifabelan bagi seseorang dapat bertambah buruk atau dapat menjadi lebih baik, hanya karena pengaruh kesehatannya. Meski tidak dapat dihilangkan, difabel yang kondisi kedifabelannya semakin menurun dapat berujung pada kematian.

Begitu pula efek akses penyerapan tenaga kerja yang kurang mendapatkan kesempatan, menjadikan tenaga kerja difabel yang produktif menjadi pengangguran. Kasus hukum yang melibatkan difabel, seringkali menjadi korban pun sulit diproses.

Kondisi seperti ini yang masih menuai paradigma di masyarakat umum dan menjadikan pemahaman tersendiri tentang difabel sebagai charity-based yang msih belum bisa dihilangkan hingga sekarang.

Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) memberikan angin segar, sebagai sebuah penjabaran dari isi UU No.8/2016 pasal 27.

Visi RIPID di targetkan di tahun 2030 mendatang diharapkan dapat terwujud dengan mengantongi misi, ‘Mewujudkan harmonisasi kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dan mewujudkan masyarakat inklusif.’

Poin utamanya adalah kebijakan program serta nenuju inklusif.

Kebijakan program berkaitan dengan rencana kerja baik oleh pemerintah, pemerintah daerah yang dapat diterapkan keberbagai pihak lainnya. Begitu pula dengan tujuan akhir menuju masyarakat inklusif yang akan terus bersinggungan dan berkaitan dengan berbagai elemen yang ada di lingkungan atau di masyarakat.

Dua belas tahun mendatang (tahun 2030) akankah RIPID ini menuai hasil yang maksimal?

Sedangkan, hak asasi manusia pada hakikatnya telah menjadi hak primer sejak individu itu ada atau lahir, tanpa terkecuali apakah hadirnya sebagai difabel, nondifabel atau difabel baru dalam masa perlajanan hidupnya. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.