Lompat ke isi utama
Seorang anak pengguna kursi roda sedang bermain air di salah satu wahana pariwisata (Kredit foto: bisniswisata.com)

Mengkaji Perlindungan Hukum bagi Difabel di Sektor Pariwisata

Solider.id- Yogyakarta- Isu mengenai difabel yang berkaitan dengan perlindungan di sektor pariwisata cenderung tidak banyak dibahas. Padahal, perlindungan di bidang tersebut juga menjadi hak difabel yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Selain itu, di era global seperti sekarang dimana orang-orang lebih mudah melakukan perjalanan lintas negara untuk melakukan kegiatan wisata, difabel tidak boleh terabaikan dalam bahasan ini.

Setidaknya, tulisan ini akan mencoba melihat perlindungan hukum bagi difabel di sektor pariwisata dengan memperhatikan tiga regulasi yang berkaitan. Ketiga regulasi tersebut adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembanngunan Pariwisata Nasional yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

Pertama, jika melihat Undang-Undang Kepariwisataan, maka tidak akan ada satupun kata difabel, penyandang disabilitas, atau bahkan terminologi yang dulu kerap digunakan yaitu penyandang cacat. Satu-satunya ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang bersinggungan dengan difabel secara langsung adalah Pasal 21 yang berbunyi:

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Jika melihat ketentuan pasal ini, hanya merumuskan tiga jenis wisatawan yang berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga jenis wisatawan itu adalah wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, wisatawan anak-anak, dan wisatawan yang lanjut usia.

Konsekuensinya dengan rumusan pasal 21 Undang-Undang Kepariwisataan, maka akan hanya difabel yang memiliki hambatan fisik saja yang berhak mendapatkan akomodasi sesuai kebutuhannya.

Sedangkan difabel yang lain yang hambatannya bersifat sensorik maka tidak termasuk ke dalam rumusan pasal tersebut. Difabel netra, Tuli, dan difabel mental intelektual dapat dikatakan tidak mendapatkan perlindungan dalam hal ini. Sebabnya jelas bahwa difabel netra dan Tuli adalah difabel yang memiliki hambatan sensorik, sementara difabel mental intelektual bukanlah bentuk hambatan fisik.

Seharusnya Pasal 21 Undang-Undang Kepariwisataan tidak merumuskan ketentuan tersebut dengan hanya menyebutkan keterbatasan fisik saja sebagai prasyarat untuk mendapatkan fasilitas khusus. Idealnya secara tegas dalam pasal tersebut disebutkan bahwa difabel berhak mendapatkan kebijakan afirmatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dengan ketentuan seperti itu bukan hanya difabel yang dirugikan dalam hal ini. Ibu hamil yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhak atas perlakuan khusus, juga tidak terakomodasi dalam ketentuan pasal tersebut. Padahal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia jelas disebutkan bahwa  anak-anak, difabel, lansia, dan ibu hamil berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus.

Fatalnya lagi, dengan ketentuan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi difabel dan kelompok rentan, ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepariwisataan tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepariwisataan maka tidak ada konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh pelanggar norma tersebut.

Hal ini karena dalam bab sangsi administratif dan sangsi pidana UU Kepariwisataan tidak disebutkan mengenai sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 UU Kepariwisataan. Implikasinya jika yang menjadi acuan adalah UU Kepariwisataan maka pihak yang tidak memberikan akomodasi yang layak kepada difabel akan terbebas dari sanksi.

Kedua, selain dalam UU Kepariwisataan, pengaturan mengenai pariwisata juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Secara detail peraturan pemerintah ini mengatur tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sejak dari 2010 hingga 2030.

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembangunan kepariwisataan adalah perihal aksesibilitas. Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah no. 50 Tahun 2011 berbunyi:

Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi. Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Aksesibilitas ini menjadi salah satu indikator pembangunan destinasi wisata. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan mobilitas menuju atau dalam lokasi destinasi wisata, dapat diartikan juga sebagai kemudahan bagi setiap orang yang hendak menuju atau sedang berada dalam destinasi wisata.

Pengaturan mengenai aksesibilitas dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 dikatakan wajib menyediakan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika dalam hal ini yang dimaknai sebagai pasar adalah mayoritas orang, maka kelompok rentan yang menjadi sebagian kecil dari orang-orang yang melakukan kegiatan wisata akan mendapatkan hambatan.

Ketentuan yang tidak secara tegas ini dapat menyebabkan pihak yang berkewajiban menyediakan aksesibilitas berdalih bahwa yang bersangkutan telah menyediakan sarana, prasarana , dan sistem aksesibilitas transportasi bagi mayoritas wisatawan. Tetapi jika yang dimaknai sebagai pasar adalah kebutuhan masing-masing orang yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Maka artinya penyedia aksesibilitas wajib memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan wisata.

Menurut penulis, ketentuan yang seperti ini tetap tidak memberikan kepastian hukum bagi kelompok rentan yang menjadi bagian dari pihak yang melakukan kegiatan wisata. Seperti yang telah penulis sampaikan tadi, ketentuan ini tidak memberikan pengaturan secara tegas dalam norma yang ada.

Idealnya ketentuan yang mengatur hak-hak kelompok rentan sekalipun mengenai aksesibilitas harus dirumuskan dengan tegas. Peraturan Pemerintah ini, terutama perihal pengaturan aksesibilitas transportasi di dalamnya belum memberikan kepastian hokum bagi kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.

Ketiga, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara luas mengatur mengenai hak-hak difabel. Di dalamnya juga mengatur mengenai hak difabel di bidang pariwisata terdapat dalam Pasal 16, 85, 86, dan ketentuan sanksi dalam Pasal 143 serta 145. UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

Difabel berhak berpartisipasi sebagai pelaku usaha pariwisata, melakukan kegiatan wisata, menjadi pekerja pariwisata, dan berperan serta dalam pembangunan pariwisata.

Lebih lanjut dalam Pasal 16 huruf C dikatakan bahwa:

Difabel juga berhak mendapatkan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Akomodasi yang layak ini termasuk mendapatkan informasi audio dan fisual yang dapat diakses, serta mendapatkan pemandu wisata yang memiliki keterampilan untuk memberikan penjelasan secara verbal, memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa isyarat, dan memberikan pendampingan mobilitas.

Ketentuan demikian dapat dikatakan lebih baik dari dua regulasi yang telah dibahas di atas. UU Penyandang Disabilitas setidaknya telah menyebutkan secara tegas perlindungan hukum bagi difabel di sektor kepariwisataan. Tapi ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas ini bukan berarti terlepas dari kritik. Ketentuan mengenai sanksi yang terdapat dalam Pasal 143 dan Pasal 145 menurut penulis kurang tegas dalam memberikan perlindungan. Di sana dikatakan bahwa:

Setiap orang yang melarang atau menghalang-halangi difabel untuk mendapatkan haknya di bidang kepariwisataan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak duaratus juta rupiah.

Ketentuan yang berbunyi “setiap orang yang melarang atau menghalang-halangi” memiliki konsekuensi bahwa pelaku yang akan dijatuhi pidana penjara atau denda harus melakukan tindakan aktif yang berupa pelarangan atau menghalang-halangi ketika difabel akan mendapatkan hak-haknya di bidang kepariwisataan.

Artinya apabila ketika seseorang melakukan tindakan pasif yang berupa pembiaran saat difabel tidak mendapatkan hak-haknya, maka seseorang tersebut tidak akan terkena sangsi pidana karena pembiaran bukanlah tindakan aktif tetapi tindakan pasif. Idealnya norma ini disebutkan lebih tegas agar pihak yang melakukan pelanggaran hak kepada difabel baik berupa tindakan aktif ataupun tindakan pasif dapat dijerat dengan sanksi ini.

Dari ketiga regulasi yang telah dibahas dalam tulisan ini dapat dikatakan bahwa UU Penyandang Disabilitas adalah regulasi yang paling memberikan perlindungan kepada kelompok difabel. Tetapi hal ini bukan berarti perlindungan hukum kepada kelompok difabel di bidang kepariwisataan dapat dikatakan baik. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk membangun regulasi kepariwisataan Indonesia yang ramah terhadap kaum difabel. [Tio Tegar Wicaksono]

The subscriber's email address.