Lompat ke isi utama
Semiloka Pembelajaran Desa Inklusi oleh Sehati

SK Kades Jadi Payung Hukum Pembentukan Kelompok Difabel Desa

Solider.id, Surakarta- Pembentukan kelompok difabel desa yang selama ini masif dilakukan di dua kecamatan, yakni Polokarto dan Tawangsari kabupaten Sukoharjo lewat program Inisisasi Desa Inklusi (INDI) mendapat kemudahan legalitas dengan Surat Keputusan (SK) kepala desa setempat.

Selain itu, juga pergerakan pegiat difabel desa Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, hampir semua desa di kecamatan tersebut telah memiliki kelompok difabel dan mengantongi SK Kades.

Menurut Edy Supriyanto yang ditemui Solider saat semiloka pembelajaran desa inklusi di Hotel Grand Amira, Kamis (20/9), legalitas yang berwujud SK tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2016 atau bisa juga digunakan acuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pernyataan Edy Supriyanto juga dibenarkan oleh Singgih Nugroho, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kemendes untuk Kabupaten Karanganyar. Menurutnya saat ini pembentukkan kelompok difabel cukup dengan SK Kades sebagai salah satu strategi kelompok supaya diakui desa.

Dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan adalah Perda dan Perbup yang mengamanatkan sahnya kelompok difabel di mata hukum. Meski Perbup lebih spesifik membahas legalitas, karena di Perda tidak mencantumkan pembahasan secara teknis tentang pembentukan kelompok difabel desa.

Sartono, sekretaris Forum Difabel Mojogedang Bersatu (FDMB) mengatakan awalnya kekhawatiran tentang legalitas ini sempat merebak di kalangan pegiat difabel desa. Tetapi kemudian dijembatani dengan pengetahuan bahwa hanya dengan SK Kades, kelompok difabel sudah bisa diakui.

Berbeda dengan FDMB yang diampunya. FDMB sudah disahkan di depan notaris, karena forum tersebut berada di bawah Kecamatan, dan telah memperoleh dana operasional untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dari anggaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. [Puji Astuti]

The subscriber's email address.