Lompat ke isi utama
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sumber: Draft RIPID Bappenas

RIPID Sebagai Pedoman Acuan RANHAM dengan Jangka Waktunya Belum Jelas

Solider.id, Yogyakarta– Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia datang membawa angin segar dalam sebuah rancangan pedoman tentang inklusifitas difabel dalam Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID).

Rencana Induk ini memang masih berupa rancangan dan masih digulirkan ke kalangan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk mengumpulkan masukan-masukan berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang sudah diikhtiarkan oleh OPD di daerah.

RIPID ini adalah mandat langsung dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pedoman ini akan mempermudah seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan prinsip inklusifitas yang sudah menggunakan sudut pandang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pedoman ini akan memudahkan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah yang sudah memiliki komitmen untuk menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 kedalam berbagai macam peraturan teknis.

Saat tim Bappenas mengunjungi Yogyakarta dan bertemu dengan beberapa OPD, rancangan RIPID ini kemudian mendapatkan beberapa masukan dari perwakilan OPD. Satu hal yang menjadi perhatian dari OPD terkait dengan rancangan RIPID ini adalah dipertanyakannya posisi RIPID jika dihadapkan dengan beberapa produk hukum lain yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

Burhan Fuad dari Program Peduli saat berbicara di Yakkum menuturkan bahwa sekilas posisi RIPID masih belum terlalu jelas jika dibandingkan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

“Kita sebenarnya sudah punya RANHAM atau Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga memuat tentang hak asasi difabel. Menarik untuk dilihat bagaimana posisi RIPID ini jika dibandingkan dengan RANHAM. Apakah RIPID akan sejajar dengan RANHAM? Atau apakah RIPID akan mengacu pada RANHAM atau sebaliknya? Kalau RANHAM mengacu pada RIPID saya rasa tidak mungkin karena RANHAM terlahir lebih dahulu,” ujar pria yang akrab disapa Cak Fu ini.

Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 berlaku dari 2015 sampai 2019. RANHAM 2015-2019 adakah lanjutan dari pelaksanaan dari RANHAM 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (RAN Penca) 2004-2013. Selain berisi ketentuan hak asasi manusia secara umum, RANHAM ini dilatarbelakangi peran Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kewajiban melaksanakan berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia. Amanat tersebut kemudian diejawantahkan dalam sebuah Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Difabel.

Berdasarkan isi dari Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tersebut, Cak Fu cukup merasakan potensi tumpang-tindih antara RANHAM dan RIPID. Kekhawatiran ini pula yang disampaikan oleh Cak Fu dan beberapa OPD di Yogyakarta kepada Bappenas.

“Apakah tidak akan tumpang tindih? Kan sama-sama rencana yang mengatur tentang disabilitas. Nah, kami butuh pencerahan juga dari Bappenas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini dari teman-teman di daerah,” terang Cak Fu.

Selain Cak Fu, Suharto dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia juga mempertanyakan jangka waktu dari RIPID. Menurutnya, sebagai sebuah rencana induk, RIPID harus memiliki batas waktu yang bisa menjadi patokan untuk pengevaluasian sebuah rencana induk.

“Di sini kita membicarakan time frame atau kerangka waktu. RIPID ini adalah sebuah rencana induk yang sejatinya harus memiliki ending atau akhir, yang kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap rencana induk tersebut apakah sudah tepat atau belum, sudah berhasil atau belum,” ujar Suharto. Menurutnya, jika tidak memiliki batas waktu, akan sulit bagi pemerintah untuk bisa mengevaluasi keberhasilan dari rencana induk ini.

Dwi Rahayuningsih dari Bappenas memberikan penjelasan mengenai dua hal yang menjadi perhatian awal dari OPD di Yogyakarta. Mengenai posisi RIPID dengan RANHAM, Dwi mengatakan bahwa waktu berlaku dari RANHAM dan RIPID berbeda. Itu bisa menjadi acuan bagaimana melihat posisi RIPID terhadap RANHAM.

“Setahu saya RANHAM itu berlaku dari tahun 2015 sampai 2019 sedangkan RIPID ini akan aktif di tahun 2019 bahkan mungkin bisa aktif di tahun 2020 tergantung penetapan peraturan pemerintahnya kapan keluar. Maka dari itu, RANHAM yang akan mengacu pada RIPID karena RIPID ini memang ditujukan untuk menjadi acuan utama dari segala macam peraturan yang berhubungan dengan disabilitas,” jelas Dwi.

Beralih ke soal penentuan waktu berlakunya RIPID, Dwi menyatakan bahwa penentuan masa berlaku RIPID masih belum final. Menurutnya, masih ada perbedaan pendapat pada beberapa perancang RIPID yang berasal dari Panitia Antar Kementerian (PAK). “Dari pertemuan yang dilakukan di Bappenas, awalnya RIPID ini akan berlaku sampai 2030 karena menyesuaikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs),” terangnya.

Namun, lanjut Dwi, ada beberapa pihak perancang yang menganggap bahwa karena RIPID ini nantinya akan menjadi acuan dan lampiran dari Peraturan Pemerintah dimana Peraturan Pemerintah itu tidak memiliki batas waktu, maka sempat diputuskan bahwa RIPID ini juga tidak akan memiliki batas waktu.

Menurut Dwi, ketika RIPID memiliki batas waktu, maka akan ada masa ketika ada revisi RIPID sebagai lampiran dari Peraturan Pemerintah. Padahal, Peraturan Pemerintah tidak memiliki batas waktu.

“Lalu ada pertanyaan, apakah karena tidak memiliki batas waktu maka RIPID ini akan terus berlangsung atau akan berakhir ketika pembangunan inklusi disabilitas sudah tercapai sehingga RIPID ini tidak akan berlaku lagi. Beberapa pertimbangan ini kemudian yang menjadi kesepakatan sementara dari Bapak Ibu di PAK (Panitia Antar Kementerian) agar RIPID tidak akan berjangka waktu,” terang Dwi.

Meskipun diputuskan sementara untuk tidak berjangka waktu, dalam badan Peraturan Pemerintah akan diatur bahwa RIPID ini akan menjadi acuan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Jadi, menurut Dwi, RIPID ini akan menjadi acuan yang pelaksanaan dan implementasinya menyesuaikan waktu berlakukan peraturan yang ada pada Kementerian/Lembaga masing-masing.

“Jadi, sifatnya, rencana induk ini menjadi pedoman yang pelaksanaannya mengacu pada periode peraturan dari Kementerian/Lembaga,” ungkap Dwi.

Dwi menegaskan kembali bahwa penentuan waktu dari RIPID ini masih belum final. Masih ada pertemuan-pertemuan pembahasan revisi RIPID berdasarkan pada masukan-masukan OPD di daerah. “Pertimbangan dari teman-teman OPD tentang kedudukan RIPID dan periode berlangsungnya akan menjadi bahan masukan bagi Bapak Ibu dari Panitia Antar Kementerian (PAK) yang merancang RIPID ini, selain masukan substansial tentang sasaran strategi dari RIPID ini,” ujarnya.      

Pada draf RIPID yang diedarkan kepada OPD di daerah, sebetulnya sudah dicantumkan keterangan mengenai kedudukan RIPID dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besar, RIPID berdasar pada tiga pedoman, yaitu, UNCRPD, SDGs, dan Incheons Strategy.

Di lingkup nasional, RIPID yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas akan menjadi pedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN kemudian akan dijabarkan kembali kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggara Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Menurut Dwi, tinggal bagaimana periodesasi evaluasinya yang menjadi perhatian dari OPD di daerah. Isu ini sudah dititipkan kepada Bappenas untuk dibahas lebih lanjut. [Yuhda]

The subscriber's email address.