Lompat ke isi utama
Guru Pendamping Khusus sedang mendampingi salah satu anak berkebutuhan khusus (Kredit foto: Pojoksatu)

Urgensi Guru Pendamping Khusus dalam RIPID

Solider.id, Yogyakarta– Selain mendapat masukan dan pertanyaan dari organisasi difabel di daerah tentang posisi dan kedudukan RIPID dibandingkan dengan RANHAM serta jangka waktu RIPID, Bappenas juga menginventarisir masukan-masukan terkait sasaran strategis dari RIPID ini.

Ada enam strategi besar yang kemudian ditambahkan menjadi tujuh setelah mendapat masukan dari organisasi difabel di daerah. Salah satunya adalah Sasaran Strategis (SS) Pendidikan dan Keterampilan.

Dwi Rahayuningsih dari Bappenas menjelaskan bahwa ada ada empat arah kebijakan yang berkaitan dengan Sasaran Strategis Pendidikan dan Keterampilan. Arah kebijakan tersebut berkisar mulai dari penguatan kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik terhadap program pendidikan inklusi. ketanggapan lembaga pengembangan keterampilan terhadap kebutuhan disabilitas sampai aktualisasi difabel dalam bidang kesenian dan olahraga,” ujarnya saat berbicara di Yakkum.

Keempat arah kebijakan tersebut kemudian mendapat dua masukan dari organisasi difabel yang hadir saat itu, yaitu pembangunan kesadaran inklusi sejak pendidikan usia dini serta pengarusutamaan inklusi dalam sistem pendidikan nasional. 

Abdullah Fikri dari Pusat Layanan Disabilitas (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menyatakan bahwa upaya pemerintah melalui Bappenas dalam menghadirkan RIPID adalah langkah yang konkrit dalam memasukkan isu difabel dalam perencanaan pembangunan nasional.

Fikri merasa upaya tersebut merupakan awal yang baik untuk perencanaan pembangunan inklusi difabel di Indonesia, karena sebelumnya isu difabel bukan merupakan isu prioritas. “Kadang isu ini sudah dianggap strategis namun belum diprioritaskan. Dengan RIPID ini menunjukkan ada prioritas yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Fikir, panggilan akrabnya, saat dihubungi Solider melalui pesan singkat.

Menanggapi Sasaran Strategis Pendidikan dan Keterampilan, Fikri menyatakan bahwa setidaknya berdasarkan pengalamannya, ada empat urgensi utama jika berbicara pada ranah pendidikan untuk difabel. Pertama, tentang reformasi sistem pendidikan nasional yang melihat inklusi hanya sebagai labeling pada institusi pendidikan, namun tidak pada sistem pendidikan. Kedua, mata kuliah tentang difabel yang harus menjadi mata kuliah bukan pilihan. Ketiga, layanan difabel pada kampus yang harus masuk menjadi salah satu aspek akreditasi oleh BAN PT. Terakhir, tentang urgensi reformasi kedudukan Guru Pendamping Khusus (GPK).

Fikri sangat menyoroti isu reformasi GPK dalam sistem jenjang karir keguruan sabagai isu penting inklusifitas dalam ranah pendidikan. “GPK belum masuk ke dalam jabatan dalam fungsional seperti guru kelas, guru BK (Bimbingan Konseling) dan satu lagi guru apa saya lupa. Tapi GPK ini belum masuk sehingga nanti akan berpengaruh terhadap proses penganggaran dan karirnya,” tambahnya.

Menurut Fikri, selama ini GPK mengambil dari guru SLB yang hanya mengajar dua atau tiga hari di sekolah inklusi. Padahal kalau dilihat praktiknya di kota Yogyakarta, banyak sekali sekolah inklusi yang di dalamnya sudah menerima banyak jenis difabel.

“Artinya ini membutuhkan kerja yang lebih intensif bagi GPK terhadap adanya siswa dengan berbagai macam difabilitas. Atau bahkan nanti guru reguler akan diberikan pemahaman tentang penanganan siswa difabel,” terang Fikri.

Bagi Fikri, meski sudah ada evaluasi dari Dinas Pendidikan terkait guru yang diberikan pelatihan mengenai penanganan siswa difabel, dia rasa ada urgensi terhadap posisi GPK dalam konteks pendidikan inklusi karena mereka yang merupakan ujung tombak pendidikan inklusi sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

“Permendiknas ini mengatur GPK sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Mereka menjadi pilar namun dalam struktur dan jabatan fungsi guru, mereka tidak dimasukkan dalam cluster itu, sehingga dalam konteks karir dan finansial mereka tidak tercover dalam APBN atau dana dari pusat. Penggajian mereka hanya dana daerah atau dana BOS. Itupun tidak maksimal. Dan kedepannya GPK harusnya tidak hanya diambil dari guru yang ada di SLB. Namun, sudah menjadi rekruitmen tersendiri,” kata Fikri.  

Jun Sabda Jati Pinunjul, guru pendamping khusus di MAN Maguwoharjo, mengakui sendiri tantangan menjadi seorang GPK dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sebagai seorang GPK, dia menyadari betul pentingnya peran GPK berbekal pengalamannya selama dua tahun terakhir. Namun, dia menyayangkan posisi GPK yang sampai saat ini masih belum masih ke dalam struktur jabatan fungsional guru.

“Sampai sekarang masih belum jelas jabatan dan karir ke depan GPK akan seperti apa. Saya pernah mendengar GPK akan dimasukkan ke dalam jabatan fungsional seperti jabatan yang lain namun setahu saya itu belum ada peraturannya,” terang Jun, panggilan akrabnya saat diwawancara Solider.

Menurut Jun, ketidakjelasan posisi GPK seperti yang sekarang ini bisa berdampak banyak terhadap sekolah inklusi. Dia berkaca pada kondisi yang dihadapi sekolahnya saat ini. MAN Maguwoharjo yang cukup banyak menerima murid difabel sangat sulit mencari GPK karena kebanyakan GPK yang berasal dari lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) enggan mendaftar sebagai GPK di sekolah inklusi karena faktor jenjang karir yang belum jelas ke depannya. “Padahal lulusan PLB punya kompetensi dalam mendampingi siswa difabel. Yang rugi akhirnya siswa difabelnya juga,” ungkap pria yang baru sejak Januari ini menjadi GPK di MAN Maguwoharjo.

Jun menambahkan, para lulusan ini lebih bersemangat untuk mengajar pada Sekolah Luar Biasa (SLB) bukan sekolah inklusi seperti MAN Maguwoharjo karena guru SLB punya jaminan karir lebih jelas dan punya kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru yang akan berdampak pada kenaikan gaji bulanan.

Selain itu, banyak dari lulusan PLB ini yang akhirnya memilih keluar dari profesi guru karena ketidakjelasan posisi dari GPK ini. “Padahal tujuan utamanya adalah menghadirkan pendidikan inklusi. Namun, kehadiran dan masa depan GPK belum terlalu diperhatikan. Harus ada reformasi soal ini,” ucap Jun.

Jun mengaku awalnya hanya diperbantukan oleh Dinas Pendidikan Sleman untuk menjadi GPK di MAN Maguwoharjo karena tidak adanya GPK yang ada di sekolah inklusi ini. Sebelumnya ia menjadi GPK di SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel selama dua tahun terakhir.

Persoalan status, tambah Jun, juga mempengaruhi pendapatan bulanan dari GPK. Dia masih bersyukur karena diangkat oleh Dinas Pendidikan langsung jadi mendapat intensif dari dinas. Gaji yang dia dapatkan dari sekolah juga dianggap lumayan meski belum mencapai Upah Minimum Regional (UMR) DIY.

“Pengalaman beberapa teman GPK yang lain harus ada intervensi dari luar sekolah untuk penambahan gaji bulanan, entah dari orang tua sendiri yang merupakan kepala sekolah, atau dari komite sekolah yang menyisihkan uang komite untuk menambah gaji GPK,” ungkap Jun.

Jun kemudian sangat mengharap adanya status yang sama dari GPK dengan guru yang lain dari segi jabatan fungsional. Baginya, tidak semua orang tertarik dan berminat untuk mendaftarkan diri menjadi GPK. Ketidakjelasan posisi ini akan menambah tinggi ketidaktertarikan lulusan SLB untuk menjadi GPK. Padahal salah satu roh pendidikan inklusi adalah GPK.

“Jadi pemerintah harus buat peraturan untuk memasukkan GPK ke jenjang fungsional yang setara dan tidak diskriminatif kepada kami GPK. Ini akan bermanfaat karena sekolah inklusi tidak akan kesulitan dalam mencari GPK dan hal itu akan sangat membantu kelancaran proses sekolah inklusi tersebut,” jelas Jun.

Adanya RIPID jelas menjadi kabar baik bagi Jun dan beberapa rekan GPK lainnya. Sebagai rencana induk pembangunan inklusifitas yang akan menjadi acuan dari segala produk peraturan, RIPID bisa menjadi harapan bagi GPK untuk diakui setara dengan guru lainnya. [Yuhda]

The subscriber's email address.