Lompat ke isi utama
Ilustrasi bergambar seorang tokoh difabel sedang berkampanye

Hak Politik Difabel dalam RIPID

Solider.id, Yogyakarta – Perlindungan Hak dan Akses pada Keadilan menjadi salah satu Sasaran Strategis pada draf Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID). Sasaran Strategis ini memuat salah satu kebijakan berupa jaminan hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang setara. Strategi implimentasinya memuat kepastian inklusivitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Beberapa organisasi difabel mengusulkan agar ada penambahan poin revisi pada Undang-Undang Pemilu dan Pemilukada tentang penghapusan syarat jasmani dan rohani yang rentan mendiskriminasikan difabel, memberikan keterwakilan difabel minimal sepuluh persen pada setiap partai politik serta memastikan bahwa kebutuhan aksesibilitas pada saat pemilu bisa terpenuhi.

Sebuah tulisan pada laman The Indonesian Institute menyebutkan bahwa, bersumber pada data KPU, hanya terdapat 28 calon legislatif (Caleg) difabel yang siap dipilih pada pemilu legislatif 2019. Keterwakilan difabel pun belum merata jika merujuk pada data yang diperoleh dari KPU tersebut karena hanya terdiri dari 78 persen difabel daksa dan 22 persen difabel netra. Keterwakilan dari kalangan Tuli, difabel intelektual serta psikososial masih minim.

Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan keterwakilan difabel dalam kontestasi politik tanah air ini menjadi minim?

Rio Walua, seorang difabel netra yang juga aktif di Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Yogyakarta mencoba menjawabnya. Menurutnya, ada banyak faktor penyebab yang bisa membuat difabel jarang masuk menjadi calon legislatif dan bertarung di kontestasi politik. “Faktornya bisa datang dari dalam partai dan juga bisa datang dari luar partai atau dari difabelnya sendiri,” ujar Rio, sapaan akrabnya.

Pria yang sudah sekiraempat tahun aktif di partai yang didirikan Surya Paloh ini mengatakan bahwa kadang, partai politik masih belum melihat difabel sebagai potensi yang diperhitungkan dalam ekonomi politik. Hasilnya adalah kuota untuk difabel yang masih sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Rio juga melihat potensi bahwa partai politik kadang melihat potensi difabel namun hanya setengah-setengah.

“Kadang ada partai tertentu yang menjadikan sosok difabel pada pemilihan legislatif hanya untuk menarik simpati pemilih atau juga hanya karena untuk menutup kuota. Hasilnya para caleg ini akan berada di urutan bawah sampai buncit, yang artinya kesempatan untuk terpilih menjadi sangat kecil karena tidak menjadi prioritas partai,” ujar Rio.

Hal ini juga senada dengan apa yang menjadi hasil dari pertemuan Pusat Pemilihan Umum Akses bagi Penyandang Disabilitas (PPUA) seperti yang dikutip dari The Indonesian Institute bahwa harapan agar keterpilihan difabel dalam mewakili partai politik tidak hanya berdasar pada sekadar rasa kasihan belaka.  

Rio melanjutkan bahwa selain faktor dari partai, ada juga faktor yang berasal dari kalangan difabel sendiri. Menurutnya, banyak difabel yang tidak mau maju di pemilihan legislatif melalui partai politik karena gambaran partai politik yang tidak terlalu bagus.

“Partai politik kan punya image ladang koruptor, mau menang sendiri dengan segala cara dan lain-lain. Kadang itu membuat difabel yang punya potensi tidak mau maju dan mereka lebih memilih bergerak lewat perjuangan masyarakat sipil, seperti lewat LSM dan lembaga sipil lainnya,” terang Rio.

Menurut Rio, ada juga karena faktor anggapan bahwa jika ingin maju sebagai Caleg maka harus berasal dari kalangan orang mampu secara ekonomi. Sehingga punya modal yang besar untuk kampanye. Difabel yang berasal dari sektor ekonomi ke bawah jadi urung untuk terlibat.

Rio dan beberapa rekan sesama difabel yang ada di partai Nasdem kemudian berinisiatif membentuk Pergerakan Disabilitas Nasdem (PDN) sebagai tempat belajar bagi difabel yang ingin terlibat dalam urusan politik dan ingin masuk partai. Melalui PDN ini, ia juga menginginkan agar difabel tidak hanya dibutuhkan saat ada pemilu saja. Namun juga dilibatkan dalam segala kegiatan politik partai.   

Terkait anggapan bahwa maju dalam pemilihan Caleg harus bermodal besar, Dian Hastiwi, Sekretaris Kelompok Difabel Desa (KDD) Jatirejo, Lendah, Kulon Progo yang memutuskan menjadi caleg DPRD Propinsi DIY menyiratkan hal yang senada.

“Memang untuk maju politik harus punya modal yang besar. Itu menjadi pertimbangan pertama saya ketika ditawari oleh PDI Perjuangan untuk maju caleg. Saya kan tidak punya uang dan darimana biaya untuk kampanye makanya saya nolak di awal. Namun, dari pihak partai menyatakan bahwa partai yang akan membiayai segala kebutuhan dan pak Bupati sendiri yang meminta saya maju. Maka dari itu, saya akhirnya memutuskan untuk maju,” ujar Dian.

Meskipun akhirnya ia mendapatkan nomor urut yang tidak menguntungkan, karena tidak berada dalam tiga besar teratas untuk nomor urut, hal itu tak membuatnya surut untuk berjuang. Ia beranggapan nomor urut yang ia dapatkan memang karena kapasitas dirinya yang masih minim ikhwal pengetahuan politik praktis.

“Saya kan buta politik awalnya. Namun, karena ada dorongan untuk mewakili kuota perempuan dan difabel, makanya saya maju,” tutur Dian.  

Untung, Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Banjarnegara, menganggap bahwa minimnya keterwakilan difabel dalam ranah politik, terutama di Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan masih jarangnya pendidikan politik bagi difabel di kota ini.

“Difabel di Banjarnegara masih banyak yang belum tahu tentang politik, apa itu DPR, tugasnya apa, apa partai politik dan apa itu keterwakilan difabel. Karena hal itu maka di Banjarnegara tidak ada keterwakilan difabel untuk pemilihan legislatif tahun depan,” jawab Untung saat dihubungi lewat pesan singkat.

Untung menghimbau agar pemerintah kabupaten atau KPU giat dalam memberikan informasi politik terhadap difabel. Dengan latar belakang Banjarnegara sebagai kota kecil dengan kontur geografis yang 60 persen berupa daerah pegunungan dan dataran tinggi, banyak difabel di kota ini yang masih belum melek politik.

“Harusnya ada seminar tentang hak politik oleh KPU atau Bawaslu sehingga difabel di Banjarnegara bisa melek politik dan tahu kalau mereka juga punya hak untuk berpolitik,” ujar Untung.

Sebuah tulisan pada Guardian berjudul We need more disabled politicians – so don’t stop them standing for election menuturkan bahwa politisi difabel yang maju dalam kontestasi politik cenderung menghabiskan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan politisi nondifabel.

Frances Ryan, sang penulis, menyatakan bahwa calon legislatif difabel membutuhkan tambahan biaya kampanye seperti digunakan untuk membiayai teknologi bantuan (assistive technology) untuk difabel netra, membayar juru bahasa isyarat bagi Tuli dan untuk kendaraan mobilitas bagi difabel daksa.

Ryan berkaca pada kontestasi legislatif di Inggris dimana pemerintah sempat menawarkan dana insentif bagi calon legislatif difabel pada 2012, meskipun dana itu akhirnya dibekukan pada 2015.

Pembekuan dana itu membuat para calon legislatif harus mundur dari pencalonannya karena kekurangan dana untuk kampanye. “Seperti pada pemilihan tahun lalu, kandidat seperti Emily Brothers yang difabel netra sekaligus Hard of Hearing (HoH) akhirnya harus mundur karena tidak mampu membayar pemandu untuk menolongnya menuju tempat kampanye,” tulis Ryan.

Ryan menegaskan peran pemerintah yang bisa mendorong semakin banyak difabel yang maju di kancah kontestasi politik melalui berbagai macam kebijakannya. Hal yang sama yang diusulkan oleh organisasi difabel pada draf RIPID yang meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kuota minimal 10 persen bagi keterwakilan difabel pada partai politik.

RIPID akan menjadi acuan bagi peraturan yang menjadi pengatur pada pemilihan umum di Indonesia. Pada akhirnya, memunculkan keinginan untuk mengulang masa ketika sosok difabel seperti Abdurrahman Wahid bisa menjadi orang nomor satu di kancah perpolitikan tanah air. [Yuhda]

The subscriber's email address.