Lompat ke isi utama
Penandatanganan Perdes Sendangtirto

Sendangtirto Resmi Punya Perdes Difabel

Solider.id, Sleman- Pemerintah Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman mengesahkan Peraturan Desa No. 5 Tahun 2018 tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa, Jumat (16/8) di Balai Desa Sendangtirto. Pengesahan ini didampingi oleh SIGAB dan dihadiri oleh segenap BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Kader Difabel Desa (KDD).

“Ini adalah Perdes pertama Sendangtirto untuk memfasilitasi teman-teman difabel. Sebelumnya setiap ada kegiatan difabel, landasan hukumnya hanya berupa surat keputusan yang dibuat oleh kepala desa,” ujar Herman Padiyanto, sekretaris desa Sendangtirto.

Herman mengungkapkan bahwa Perdes ini melalui beberapa kali tahapan hingga sampai pada tahap persetujuan dan penandatanganan. Pertama sosialisasi dan penyampaian rancangan Perdes yang disusul dengan pembahasan bersama perangkat desa dan BPD. Kemudian dilanjutkan dengan pencermatan oleh BPD. Setelah itu baru masuk pada agenda pemberian jawaban atas beberapa pertanyaan pada tahapan sebelumnya dan penandatanganan jika sudah disetujui oleh semua pihak.

Sebagai peraturan desa pertama yang berkaitan dengan difabel, Herman tidak menampik bahwa ada banyak tantangan yang muncul sejak awal proses perancangan peraturan desa ini.

Menurut Herman, sebelumnya difabel sudah banyak berkegiatan di desa. Namun pada proses berjalannya perancangan Perdes banyak pihak termasuk dari BPD dan beberapa perangkat desa yang mempertanyakan kesanggupan dan kesiapan desa dalam menyediakan segala hal yang ada pada peraturan desa.

“hal ini menjadi wajar ketika dalam proses perancangannya banyak timbul pertanyaan, keraguan dan kebimbangan apakah desa akan mampu menyediakan segala hal yang tertera pada rancangan peraturan tersebut,” tutur Herman.

Namun, Herman menambahkan, pada akhirnya, setelah ada penjelasan dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, tentang beberapa pertanyaan difabel dan inklusifitas serta adanya pemahaman bahwa apa yang diberikan oleh desa menyesuaikan dengan kemampuan desa. Maka beberapa pihak yang masih bertanya-tanya kemudian jelas dan menyetujui.

Di tempat berbeda, Suharto, Direktur SIGAB, menyatakan peraturan desa ini hadir melalui beberapa kali dorongan yang diberikan oleh SIGAB.

“Pertama kami meyakinkan kepada perangkat desa, KDD dan BPD, tentang perlunya sebuah peraturan desa karena beberapa program yang diberikan untuk difabel itu landasan hukumnya hanya SK kepala desa. Jadi, jika ada perdes maka akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat,” terang Suharto.

Selanjutnya, Suharto juga mengatakan bahwa peraturan desa akan menjadi pengikat jika ada pergantian kepala desa yang baru dan harus menaati apa yang ada dalam peraturan desa tersebut.

Mengenai tantangan pembuatan peraturan desa ini, Suharto mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah ketidakpahaman mengenai inklusi. Menurutnya, masih ada sebagian perangkat desa, masyarakat, dan orangtua yang masih belum paham mengenai inklusi. “Jadi beberapa dari mereka masih menganggap jika difabel sudah bersekolah di SLB ya sudah cukup. Ada yang merasa bahwa tidak perlu sekolah inklusi,” ujarnya.

Maka dari itu, Suharto dan SIGAB sebagai penggerak inklusi meyakinkan pentingnya inklusi difabel karena inklusi adalah sebuah proses penerimaan dimana difabel dan masyarakat bersatu membangun desa. Dia menambahkan bahwa difabel juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi serta menikmati pembangunan di desa.

Menurut Suharto, kadang desa khawatir akan terlalu banyaknya tuntutan dalam memenuhi kebutuhan difabel dan ada kekhawatiran bahwa mereka tidak akan mampu menjalankannya karena alasan keterbatasan anggaran.

“Ini yang selalu kami yakinkan bahwa pemenuhan hak difabel bisa bersifat progresif dalam artian tidak harus langsung terpenuhi namun bisa bertahap. Namun, ada proses dimana tahapan-tahapan itu mengarah pada capaian yang maksimal pada titik dan tahun tertentu. Itu yang selalu kita yakinkan bahwa desa yang sudah mempunyai dana desa harus bisa mengalokasikan anggaran untuk difabel,” tutupnya. [Yuhda]

The subscriber's email address.