Lompat ke isi utama
Infografik UU penyandang Dsabilitas

Apa dan Mengapa RIPID Mutlak Harus Ada

Solider.id, Yogyakarta- Fakta ketimpangan hasil pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, komunikasi, dan lainnya kepada warga negara difabel, menjadi sebuah tantangan bagi tata pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan, biasa terjadi karena adanya perbedaan. Salah satunya perbedaan cara pandang yang berakibat pada marginalisasi. Marginalisasi terhadap perlakuan, kesempatan, kesetaraan, hingga marginalisasi dalam pemenuhan hak hidup.

Untuk itu diperlukan adanya sebuah panduan, pedoman, acuan, bagi para aparatur negara sebagai penentu kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan atau inklusivitas pada berbagai sektor pembangunan.

Sebab, pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu kondisi agar lebih baik. Dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) adalah pendoman yang dimaksud. Dokumen induk tersebut juga merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 (UU 8/2016) tentang Penyandang Disabilitas.Disamping mandat lainnya yakni, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

RIPID mengacu pada berbagai peraturan dan kesepakatan di tingkat nasional maupun internasional. Seperti Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD, Undang-undang No. 11/2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Serta berbagai Peraturan Pemerintah turunan UU Penyandang Disabilitas.

Sehingga RIPID mutlak keberadaannya untuk mempermudah seluruh pemangku kepentingan menyusun program yang selaras dan mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga pelaksanaan dari seluruh program dan kegiatan memberikan hasil yang optimal bagi warga difabel.

Manfaat RIPID

Setiap mandat dari UU sudah barang tentu memiliki maksud dan tujuan bagi warga negaranya. Demikian pula dengan UU 8/2016 yang memandatkan tersusunnya RIPID.

Menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor  pembangunan, menjadi salah satu maksud disusunnya RIPID.

RIPID juga melengkapi dan merinci kerangka perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak difabel.

Selanjutnya, RIPID akan menjadi panduan dalam upaya mengarusutamakan isu difabilitas dalam semua kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah. Serta memberikan dampak optimal kepada warga difabel.

Secara khusus RIPID bertujuan agar: (1) perencanaan dan penganggaran responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas; (2) pelayanan dasar publik ramah bagi Penyandang Disabilitas; (3) terbuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; (4) tercipta lingkungan yang inklusif disabilitas; serta (5) terselenggera pembangunan yang inklusif disabilitas.

Sepenting apakah RIPID?

RIPID merupakan pengejawantahan mandat dari beberapa instrumen internasional terkait disabilitas. RIPID disusun sebagai panduan operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di pemerintah pusat maupun daerah.

Dokumen ini melengkapi sistem perencanaan nasional yang ada dan berorientasi pada hasil di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) agar efektif bagi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak warga difabel.

Setelah memahami dengan seksama tentang apa itu RIPID dengan maksud dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa dokumen induk tersebut sangatlah penting. Sehingga keberadaannya mutlak dibutuhkan, baik bagi para penyelenggara negara sebagai panduan, maupun masyarakat difabel sebagai warga negara sebagai penmerima hak.

Latar belakang

Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengoptimalkan potensi, serta berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam pembangunan, sudah satnya negara memberikan kepada seluruh warga tanpa kecuali.

Warga difabel memiliki hak yang seutuhnya sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu gerakan mengubah cara pandang tentang difabel, menghapuskan ketimpangan, serta menyuguhkan kesetaraan saatnya dilakukan.

Terlebih berdasar data survei paruh waktu antar sensus (SUPAS) 2015. Jumlah penduduk Indonesia usia di atas dua tahun sebanyak 8,56 persen dari total jumlah penduduk atau sekira 22.101.920 jiwa. Separuh dari jumlah tersebut adalah difabel ganda dengan tingkat kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial dan lain sebagainya yang rendah.

Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 (UU 8/2016) tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan adanya RPP beserta RIPID diharapkan menandai perubahan paradigma tersebut. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.