Lompat ke isi utama
Diskusi Ripid di Yakum

Masukan OPD Terkait Rancangan RIPID

Solider.id, Yogyakarta– Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Panitia Antar Kementerian (PAK) yang dimotori Kementerian PPN/Bappenas sedang merancang Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID). RIPID sebagai panduan merencanakan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang inklusif.

Untuk itu, RIPID menjadi bahan diskusi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD). Diskusi tersebut dilaksanakan di Pusat Rehabilitasi Yakkum, Jumat (7/9). Diskusi ini bertujuan menyaring masukan terkait sasaran strategis yang mencakup hak difabel dalam berbagai aspek kehidupan.

Diskusi ini dilaksanakan untuk ketigakalinya setelah sebelumnya dilakukan di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA).

Bahrul Fuad, atau yang kerap disapa Cak Fu sebagai moderator diskusi menyatakan RIPID memiliki lingkup untuk mengakomodasi kepentingan difabel dalam skala nasional. Selain itu penyusunan RIPID juga untuk mengadopsi praktik baik yang telah dilaksanakan di berbagai daerah.

“RIPID harus melihat apa yang sudah dilakukan di daerah. Akan menjadi tidak strategis jika tidak melakukan hal itu. Beberapa pemerintah daerah sudah punya kebijakan inklusifnya terutama yang sudah mengeluarkan Peraturan Bupati atau Gubernur. Itu juga harus dilihat,” ujar Cak Fu.

Cak Fu merasa bahwa pada beberapa hal, tim perancang pusat di Jakarta kadang masih terjebak pada hal-hal retoris yang meskipun penting, namun ada yang lebih substantif.

Dwi Rahayuningsih dari Bappenas mengakui bahwa hal tersebut menjadi salah satu latar belakang diadakannya berbagai macam diskusi untuk menghimpun masukan dan sudut pandang dari para OPD di daerah.

“Salah satu keterbatasan dari kami di Bappenas memang tidak setiap waktu berhubungan dengan teman-teman difabel karena memang ada hal lain yang juga harus diurus. Namun, melalui agenda kali ini, kami mengharapkan masukan dari OPD di daerah agar rancangan RIPID ini bisa sesuai dengan ekspekstasi teman-teman (OPD) di daerah,” terang Dwi.

Di luar dari masukan terhadap sasaran strategis dari RIPID, Suharto, Direktur SIGAB memberikan masukan tentang posisi RIPID terhadap beberapa produk hukum yang lain.

“Saya memberi masukan tentang jangka waktu RIPID ini. Kapan batas waktu RIPID ini sehingga ada evaluasi untuk pengukuran hasilnya.  Selain itu, apakah RIPID ini menjadi acuan RPJMN?” ungkap Suharto.

Menurut Suharto, masih ada Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No. 8 Tahun 2016. Dia menanyakan posisi RIPID dengan Ranham maupun PP, apakah posisinya sejajar atau RIPID yang mengacu Ranham atau sebaliknya. Baginya, hal tersebut harus diperjelas agar tidak ada tumpang-tindih.

Menanggapi hal ini, Dwi menyatakan bahwa awalnya RIPID memang memiliki jangka waktu sampai 2030. Namun, beberapa pihak perancang berpendapat bahwa RIPID ini akan menjadi acuan rencana pembangunan baik nasional ataupun di daerah.

Selain itu, RIPID ini, Dwi melanjutkan, menjadi pedoman acuan yang akan disesuaikan masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagaimana prioritas masing-masing. Untuk itu, menurutnya, RIPID harus bisa menangkap sebanyak mungkin substansi tentang penyandang disabilitas.

“Lalu, tentang Ranham, masa berlakunya sampai 2019 sedangkan RIPID baru akan berlaku tahun 2019 atau 2020. Jika nantinya ada Perpres lagi tentang Ranham, maka Ranham ini yang akan mengacu pada RIPID yang bertindak sebagai pedoman induk,” Dwi menjelaskan.

Dwi berjanji akan membawa berbagai macam masukan dari OPD di daerah, baik itu yang menyangkut konten RIPID maupun jangka waktu berlakunya. Masukan ini diharapkan akan semakin memperkaya RIPID dan bisa menjadi rencana induk yang sesuai dengan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. [Yuhda]

The subscriber's email address.