Lompat ke isi utama
KPU Sukoharjo sedang mempresentasikan hasil evaluasi Pilgub kemarin.

Evaluasi Pilgub 2018: KPU Masih Menerima Pemutakhiran Data

Solider.id, Surakarta-Bagi warga Solo yang telah memiliki KTP elektronik, namun tidak tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta masih menerima pemutakhiran data.

“Data tersebut bisa masuk dalam Data Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu 2019,” kata Kajad Pamuji Joko Waskito, Ketua KPU Surakarta kepada Solider yang menemuinya usai acara Evaluasi Penyelenggaraan Pilgub 2018 di Hotel Pose In, Sabtu (1/9).

Pernyataan Kajad juga dibenarkankan Nurul Sutarti, komisioner KPU yang mendampingi saat wawancara. Seperti diketahui, Solider pernah menurunkan tulisan dengan dudul Pilkada Setengah Hati di Panti Griya Bahagia. Tulisan tersebut mengulas tentang 70 warga Griya PMI dan Bahagia yang tidak tercantum pada DPT saat pilgub pada 2018 kemarin.

“Perlu mengumpulkan bukti-bukti berupa foto KTP-el para warga Griya PMI dan Bahagia, selanjutnya berdasarkan bukti KTP-el tersebut bisa dilaporkan ke KPU untuk ditindaklanjuti,” lanjut Kajad.

Sementara itu saat diskusi, Estiono pegiat difabel Solo menyatakan bahwa KPU Kota Surakarta pada tahapan sosialisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada unsur komunitas untuk mengeksplor metode dan strategi sosialisasi sesuai kebutuhan kekhususan bagi jenis kelompok komunitas masing-masing. Meski dengan dukungan anggaran yang sangat minim untuk target sasaran yang memiliki ragam kebutuhan.

Estiono juga menyatakan bahwa KPU memberi solusi terkait permasalahan belum terbitnya template (kertas suara braille) pada saat sosialisasi sudah dimulai. Meskipun bukan kebijakan yang bersifat universal, artinya hanya bisa dilakukan oleh komunitas difabel Surakarta yang telah bernegosiasi dan punya tim kreatif untuk mendukung solusi itu.

Pada proses Pantarlih menurut Estiono, belum ada kebijakan yang mewajibkan keterlibatan keluarga difabel untuk mencatatkan jenis difabilitas bagi anggota keluarganya yang difabel dan sudah memenuhi syarat untuk punya hak pilih pada saat petugas Pantarlih melakukan kunjungan. Sehingga petugas Pantarlih tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mempengaruhi pihak keluarga agar tidak menghindarkan jenis difabilitas dari pencatatan petugas Pantarlih.

Inovasi Metode Sosialisasi yang Melibatkan Jurnalisme Warga

Pemerintah dalam hal ini KPU, secara nasional belum mempunyai mekanisme aturan sosialisasi pemilu bagi ragam difabel yang tentu berbeda kebutuhan. Maka metode yang dibutuhkan pun tentu tidak akan sama persis. Menurut laki-laki yang biasa dipanggil Tio, hal ini bisa dijembatani dengan melibatkan jurnalisme warga, tanpa mengesampingkan apakah sudah ada regulasinya atau belum.

 

Tio mengusulkan agar sosialisasi lebih masif dan antusiasme masyarakat dalam mendatangi TPS, KPU di masing-masing kabupaten/ kota perlu memasukan inovasi jurnalisme warga yang berhadiah. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan merilis semacam halaman atau laman khusus.

“Misal, TPS Warga Pewarta Pemilu 2019, KPU Kota Surakarta yang pada hari pemilihan tersebut semua warga yang meliput wajib langsung mengirimkan berita terkait ke laman Medsos yang sudah disiapkan KPU, dengan cara dilombakan. Ini hanya wacana saja sih, sebuah ide yang muncul dan barangkali bisa dimanfaatkan,” terang Estiono di depan peserta diskusi. [Puji Astuti]

The subscriber's email address.