Lompat ke isi utama
 Sehati dan beberapa OPD sedang melakukan FGD penyusunan RAD difabilitas Kab. Sukoharjo

RAD Difabilitas Sukoharjo Merujuk Indikator Kabupaten Inklusi

Solider.id, Sukoharjo- Sehati dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappelbangda/bappeda, dinas sosial, dan bagian hukum mendiskusikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Difabilitas di Sukoharjo. Diskusi tersebuty berlangsung di di Waroeng Segho, Taman Pakujoyo Sukoharjo, pada Rabu (28/8).

Sebelumnya Sehati juga mengadakan diskusi yang sama dimana diskusi diawali dengan pembacaan kondisi ideal. Lalu merucut kepada bagaimana menyusun indikator kabupaten inklusi baru kemudian disusun kegiatan, capaian dan target oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada diskusi kedua kali ini, Sehati mencoba membahas indikator kabupaten inklusi yang mengacu kepada indikator kota inklusi oleh UNICEF. Dimana terdapat beberapa poin di dalamnya seperti, data, pengembangan masyarakat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, keadilan dan hukum, kebencanaan perumahan, transportasi, olahraga dan seni dan rekreasi.

Mengawali peyusunan RAD tersebut, Sehati merencanakan audiensi kepada masing-masing OPD, dengan berbekal parameter yang akan disusun hasil dari diskusi terfokus yakni, matrik dan indikator. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa laporan dan informasi di beberapa OPD yang masih memprihatinkan terkait pengarusutamaan terhadap isu difabilitas.

“Ini sebenarnya hal mudah, karena kita juga akan mencari bentuk program yang ideal itu bagaimana, sehingga masing-masing OPD bisa mensinkronkan,” terang Edy Supriyanto, ketua Sehati Sukoharjo.

Edy juga menambahkan bahwa indikator matrik program ini penting sebab jika tidak ada indikator, program OPD terkait pengarusutamaan difabilitas tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat.

Edy membandingkan dengan yang saat ini terjadi di Yogyakarta, dimana penyusunan RAD menggunakan indikator global yakni aksesibilitas, keterjangkauan dan partisipasi. ‘Dalam tiga bidang itu bisa diuraikan menjadi bidang-bidang yang belum masuk secara langsung,” lanjutnya.

Kebijakan Terkait Basis Data Terpadu (BDT)

Terkait penyusunan indikator dan matrik, Sehati akan melibatkan OPD yang akan dibagi kedalam kelompok kerja untuk memperoleh hasil maksimal. Sehingga hasil diskusi tidak hanya berlangsung sekali sampai dua kali hingga memperoleh hasil yang diinginkan.

Sebagaimana diusulkan Edy, kebijakan di kabupaten Sukoharjo berpihak kepada difabel dan memastikan semua difabel di Sukoharjo bisa masuk Basis Data Terpadu (BDT).

Pendapat tersebut ditanggapi Agus Santoso dari bagian hukum Setda Sukoharjo yang menyatakan bahwa kebijakan tentang BDT adalah kebijakan secara nasional, yang diusulkan oleh Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan kelurahan/desa dengan tugas hanya ferivikasi dan validasi. [Puji Astuti]

The subscriber's email address.