Lompat ke isi utama
Suharto, direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia sedang menerangkan materi

Mobil Difabel dan Upaya Pemenuhan Hak Bermobilitas

Solider.id, Sleman- Berpindah tempat atau bermobilitas merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berada di mana saja, dengan cara apa saja. Dapat dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan sendiri, kendaraan umum, menumpang atau menggunakan jasa mobil atau motor grab.

Namun hal tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan orang dengan difabilitas. Hambatan fisik, tidak adanya pelayanan angkutan umum yang aksesibel dan hambatan sosial ekonomi menjadi faktor yang mengakibatkan difabel tidak mudah bahkan tidak bisa bermobilitas. Sehingga, meski hanya untuk berkumpul dengan komunitas menjadi hal mewah ketika dapat terpenuhi.

Kondisi tersebut ditangkap oleh Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Suharto. Dari kondisi tersebut memunculkan wacana adanya kendaraan berupa mobil yang dapat diakses difabel guna memenuhi kebutuhan bermobilitas bagi warga masyarakat difabel.

Membangun kerja sama

Seusai memoderatori lokakarya evaluasi akhir program Rinrisan Desa Inklusi (RINDI) pada Kamis (30/8), Suharto mengutarakan latar belakang dirinya memunculkan wacana tersebut. Bagi dia, kemudahan bermobilitas dapat memberikan perbedaan besar dalam kehidupan. Di antaranya, meningkatkan kemandirian dalam berinterkasi atau berkehidupan sosial, memudahkan memenuhi kebutuhan ekonomi, memudahkan mengakses pendidikan, pekerjaan, mewujudkan kebebasan menuju ke manapun dan kapanpun.

“Kerjasama bisa dibangun antara pemerintah desa dengan perusahaan-perusahaan baik pemerintah maupun swasta melalui dana CSR. Pengadaan mobil akses bagi difabel diwujdukan oleh perusahaan dengan dana CSR. Sedangkan biaya operasional (bensin, driver, serta perawatan) ditangani oleh pemerintah desa dengan Anggaran Dana Desa (ADD),” paparnya kepada Solider.

Suharto melanjutkan, jika saja wacana ini ditangkap dan diwujudkan, kemandirian warga difabel akan terbantu. Seharusnya bermobilitas bukan lagi menjadi hal yang mewah, melainkan kemudahan yang layak didapatkan. Baginya, bermobilitas menjadi kebutuhan dasar setiap orang tanpa kecuali warga difabel. Negara memiliki kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak tersebut.

Pemerintah desa sebagai representasi negara pada tataran terdekat dengan warga, dapat membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam mewujudkan kemudahan bergerak atau berpindah tempat bagi warga difabel.

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pemenuhan atas hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Terlebih kemudahan bermobilitas berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Tak ada yang tak mungkin

Masih menurut Suharto, adanya mobil difabel sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Tidak sekadar pemenuhan mobilitas warga masyarakat difabel, mengakses pelatihan ke pelatihan, namun dapat multi fungsi.

“Mobil difabel ini adalah mobil multi fungsi. Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan mobilitas warga difabel, namun juga dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Seperti mengantar warga yang sakit menuju rumah sakit, atau kebutuhan seluruh warga yang membutuhkan bermobilitas namun terhambat oleh berbagagi faktor,” imbuh Suharto

Sejauh mana wacana tersebut dapat ditangkap dan diwujudkan? Menurut Suharto, keterbukaan cara pandang pemerintah desa khususnya di wilayah RINDI, pemenuhan hak seluruh warga tanpa kecuali salah satunya perwujudan mobil difabel bukan barang yang tidak mungkin.

“Akan selalu ada jalan, jika ada kemauan. Ini adalah kunci dalam setiap gerakan pemenuhan hak difabel,” pungkas Suharto yang juga dosen tamu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu. [harta nining wijaya]

The subscriber's email address.