Lompat ke isi utama
Menengok Upaya dan Harapan dari Persoalan Ketenagakerjaan Difabel

Menengok Upaya dan Harapan dari Persoalan Ketenagakerjaan Difabe

Solider.id, Malang- Persoalan ketenagakerjaan bagi difabel di Indonesia masih menjadi masalah penting, meski sejumlah lembaga baik Pemerintah maupun swasta telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan-pelatihan kerja dan permodalan. Hak ketenagakerjaan juga telah dijamin oleh UU RI Nomor 8 tahun 2016, oleh karena itu sudah semestinya diciptakan sistem untuk memastikan implementasi regulasi tersebut, diantaranya kuota 2 persen kesempatan bagi difabel dari BUMN dan 1 persen dari perusahaan swasta.

 

Terkait angka difabel, Dinas Ketenagakerjaan mengklaim pengangguran difabel kini tinggal 4 persen dari total 11 juta jiwa. Angka ini diungkap Menaker Hanif Dakhiri bulan Agustus tahun lalu di Bandung. Namun dalam kenyataannya hal ini tentu perlu dikaji kembali mengingat pola pendataan masyarakat difabel di Indonesia masih bermasalah.

 

 Riset Lingkar Sosial pada sejumlah desa di kabupaten Malang, sistem keadministrasian yang belum inklusif menyebabkan tidak mengetahui secara pasti jumlah difabel pada setiap desa. Namun uniknya di tingkat kabupaten muncul data besaran jumlah difabel yang mencapai 12.000 jiwa, itupun masih diragukan apakah data bersifat riil by name by address.

 

Temuan terkini, pada pengamatan beberapa TPS pemilihan Pilgub Jatim belum lama terdapat sejumlah warga berkebutuhan khusus yang tidak terdaftar sebagai pemilih kategori difabel, melainkan sebagai pemilih biasa. Ketika dikonfirmasi petugas secara yakin menerangkan bahwa tak satupun pemilih di tempatnnya menggunakan kursi roda. Dari keterangan ini disimpulkan bahwa pengetahuan para petugas pendataan maupun petugas KPPS secara umum tidak paham difabilitas, mereka mengidentikkan difabel dengan pengguna kursi roda saja.

 

Kembali pada persoalan ketenagakerjaan, khususnya di Malang, para difabel lebih banyak bekerja di sektor informal dari pada formal. Secara umum diketahui pekerjaan yang dilakukan diidentikan dengan ragam difabilitasnya. Tuli paling banyak bekerja di pabrik-pabrik rokok. Latar belakang pendidikan nampaknya bagi tuli belum begitu berpengaruh pada jenjang karir mereka. Di pabrik rokok tuli sekalipun sarjana bekerja pada bagian produksi dan pengemasan. Sedangkan difabel netra paling banyak menjadi pemijat. Jika berwisata ke Malang, puluhan tempat bertuliskan panti “Pijat Tunanetra” banyak ditemukan. Sementara bagi difabel daksa mereka banyak menjadi wirausaha, seperti menjahit dan sablon, warung makan dan sebagainya.

 

Riset Forum Malang Inklusi tahun 2017, tak satupun fasilitas umum di Malang yang sesuai dengan standar aksesibilitas, sebagaimana diatur dalam Permen PU nomor 30 tahun 2006 serta Permen PUPR nomor 14 tahun 2017. Hal ini menyebabkan difabel harus bekerja keras mengadaptasikan dirinya terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Naasnya bagi difabel yang memiliki hambatan mobilitas yang serius dan tak mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan akan mengalami pengangguran dan kemiskinan.

 

 

Upaya-upaya mengatasi pengangguran difabel

 

Pemerintah nampaknya terus berupaya mengatasi persoalan penghangguran bagi difabel. Mereka mengadakan pelatihan-pelatihan bagi difabel serta permodalan. Materi pelatihan biasanya seputar keterampilan parktis seperti menjahit, salon, memasak dan pijat, serta pelatihan kemasan dan pemasaran. Sedangkan permodalan biasanya dalam bentuk uang pembinaan yang menjadi satu dengan uang pengganti transport maupun dalam bentuk alat kerja. Pelatihan-pelatihan ini cukup membantu, beberapa difabel bisa bekerja dari hasil pelatihan tersebut, namun masih tak sedikit pula yang masih mengalami pengangguran karena terbentur persoalan permodalan, pemasaran dan ide kreatif.

 

Penulis menilai terdapat rangkaian pemberdayaan yang belum selesai yaitu pelatihan, permodalan dan pendampingan berkelanjutan. Selama ini pembinaan yang ada masih mencakup pelatihan dan permodalan saja, sedangkan pendampingan berkelanjutan masih minim. Mensikapi hal ini organisasi penggiat inklusi Lingkar Sosial Indonesia mensyaratkan tiga hal bagi lembaga baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi yang ingin bekerjasama, yaitu pelatihan, permodalan dan pendampingan berkelanjutan.

 

“Diawali dari ketidakpahaman bagaimana mengaplikasikan modal yang diperoleh,” ungkap Idin Suhaedin, seorang supervisor perusahaan konveksi di Malang. Ada mesin jahit namun sepi job padahal kebutuhan sandang pada prisipnya tak pernah mati, tutur pria pengguna dua kruk ini. Ada kemampuan membuat protese atau alat bantu difabel, dulu pernah latihan di Jogjakarta, namun sampai Malang tak tahu harus berbuat apa karena persoalan modal, lanjutnya. Pilihannya kemudian bekerja pada orang, padahal dengan keterampilan menjahit dan protese mestinya bisa menjadi bekal untuk wirausaha, ujar lelaki yang pernah bekerja di perusahaan kaki palsu ini.

 

Ada banyak difabel mengalami hal serupa dengan Idin Suhaedin ini, data Lingkar Sosial sebanyak 95 persen anggota kelompok kerja difabel binaannya merupakan alumni BLK, lulusan pelatihan dinsos dan jebolan panti rehabilitasi. Persoalan mereka pada prinsipnya sama yaitu kesulitan permodalan, meski pernah memperoleh permodalan dari lembaga yang memberikan pelatihan. Untuk itu Lingkar Sosial mencoba mengatasi persoalan ini melalui terobosan baru yang belum lazim dilakukan organisasi difabel pada umumnya, yaitu model pemberdayaan mandiri. Sejak tahun 2016 kelompok kerja difabel Lingkar Sosial melakukan pelatihan mandiri tanpa meminta bantuan maupun mengirim anggotanya ke dinsos. Mereka juga melakukan pendanaan kegiatan secara swadaya masyarakat. Kelompok ini juga membangun jaringan lintas organisasi untuk memudahkan pemasaran.

 

Upaya ini cukup signifikan membuahkan hasil. Dengan segala daya upaya saat ini kelompok kerja memiliki aset enam buah mesin jahit dan sebuah galeri kerajinan tangan. Sebagai organisasi yang terbilang cukup muda di Malang, upaya ini merupakan lompatan penting di bidang pemberdayaan masyarakat difabel. Termasuk keberanian organisasi untuk menolak bantuan yang bersifat karikatif (belas kasihan) maupun tarik ulur kesepakatan dengan lembaga-lembaga yang akan berkerjasama, ketika dinilai menggangu indepedensi dan tidak memenuhin tiga syarat diatas.

 

Kegiatan :Lingkar Sosial di bidang ekonomi secara umum telah membantu difabel yang bergabung didalamnya. Saat ini terdapat sekira 30 difabel dari berbagi ragam difabilitas sebagai anggota dalam empat kelompok kerja. Direncanakan hingga akhir 2018 ini akan terpenuhi target pembentukan 6 kelompok kerja menjahit. Optimis tercapai, hanya saja para penerima manfaat adanya kelompok kerja ini masih rata-rata diafebl dengan tingkat pendidikan setara SMA, SMP, SD dan tidak sekolah. Untuk anggota dari latar belakang pendidikan tinggi belum terakomodasi dengan baik. Kesempatan sama dalam kelompok kerja, para difabel sarjana melalukan kegiatan pekerjaan yang tak jauh berbeda dengan anggota lainnya. Hanya sedikit berbeda, para anggota dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan direkrut sebagai pengurus. .

 

Idealnya terdapat spesialisasi yang lebih memberikan kerja profesi mereka. Difabel berpendidikan sarjana semestinya memiliki rencana dan program pemberdayaan tersendiri pada berbagai bidang. Upaya Lingkar Sosial saat ini adalah merangkul perguruan tinggi untuk kegiatan bersama dengan harapan sistem pemberdayaan kelompok kerja dapat terupgrade sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan kerja difabel mahasiswa maupun sarjana. Kegiatan bersama kampus yang sedang berlangsung saat ini adalah kerjasama pelatihan aplikasi android bagi difabel netra bersama Adi Gunawan Institut dan Universitas Ma Chung, serta rebranding produk dan permodalan kelompok kerja oleh Universitas Brawijaya melalui UKM Metamorphose Home.

 

Upaya demi upaya akan terus dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan kerja difabel dari berbagai latar pendidikan dan sosial. Gayung bersambut, nampaknya perjuangan pemenuhan hak ketenagakerjaan difabel akan terus membaik seiring keseriusan kelompok-kelompok difabel dan komitmen pemerintah. Sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, bahwa dirinya siap merintis program Millenial Job Center atau pusat bursa kerja bagi alumnus difabel. Harapannya ada spesialisasi yang lebih memberikan kerja pada profesi difabel sarjana.

 

“Saya ingin ada sesuatu yang bisa menyambungkan antara Program Millenial Job dengan kemampuan mahasiswa difabel," kata Khofifah dalam diskusi dengan sejumlah mahasiswa difabel pada pertengahan Agustus lalu di kampus Universitas Brawijaya Jalan Veteran Kota Malang. Program Millenial Job Center akan menyiapkan pelatihan kerja dan skill tambahan bagi lulusan S1 maupun pendidikan vokasi, sekaligus membantu starting up usaha serta promosi bagi pengusaha, termasuk dukungan pembiayaan di tahap awal usaha. [Ken]

The subscriber's email address.