Lompat ke isi utama
 Tuli Kolok. Sumber: Tribun Travel

Difabel dalam Masyarakat Adat

Solider.id, Yogyakarta – Ada satu pertanyaan besar saat berbicara tentang difabel dalam masyarakat adat: apakah konsep dan nilai dalam masyarakat adat membuat situasi difabel menjadi lebih baik atau malah menjadi alat untuk melakukan diskriminasi terhadap difabel?

Tody Sasmitha, seorang dosen Hukum Universitas Gadjah Mada, memberikan uraian tentang hal tersebut dalam sebuah presentasi berjudul Difabel (Perempuan) dalam Masyarakat Adat. Ia mencoba menelaah terlebih dahulu perspektif apa yang biasanya orang gunakan untuk melihat masyarakat adat sebelum menjawab pertanyaan di atas.

“Ada perspektif skeptis yang digunakan dalam melihat masyarakat adat. Misalnya, perspektif bahwa hukum adat belum bisa diterapkan seluruhnya karena berpotensi melanggar HAM,” ujar Tody.

Lalu, lanjutnya, pandangan skeptis pun tercermin pada tafsiran Ketua KPAI (komisi perlindungan anak Indonesia), Hadi Supeno, yang merasa bahwa adat Belis di NTT adalah pembenaran terhadap laki-laki untuk memukul perempuan. Seperti diketahui bahwa adat Belis mengharuskan lelaki yang akan menikah untuk memberikan sejumlah kerbau dan kuda kepada mempelai perempuan. Semakin banyak si calon suami memberikan binatang, maka semakin bebas ia bisa memukul calon istrinya. Sebaliknya, semakin kecil ia memberikan binatang, maka semakin kecil pula kesempatan untuk memukul istrinya.

Menurut Tody, perspektif skeptis di atas memang berdasar pada HAM dan memberikan fakta bahwa hukum adat di atas mendorong kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Namun, perspektif ini juga punya kelemahan yaitu tidak bisa memberikan solusi karena hanya datang dari satu perspektif saja, yaitu persepektif internasional yang coba ditanamkan ke dalam masyarakat yang sudah punya perspektif lain yang usianya sudah ratusan tahun lamanya, sudah bertahan, tumbuh dan dikembangkan.

“Perspektif tunggal seperti ini hanya membuat kita membenarkan perspektif satu dan menyalahkan perspektif yang lain,” tuturnya.  

Dari hasil penelitiannya, apa yang terjadi di masyarakat adat adalah sebuah dinamika yang luar biasa kompleks. Masing-masing orang dalam masyarakat adat, baik itu yang laki-laki atau perempuan berpolitik dalam artian melakukan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuannya. Masyarakat yang datang dari luar komunitas tidak serta merta bisa menyalahkan apa yang sudah ada di masyarakat adat dengan menggunakan perspektif tunggal tersebut.

Menurutnya, perspektif ini membuat orang, baik dari pihak pemerintah atau masyarakat sipil, datang ke masyarakat adat, untuk mengubah bukan untuk menumbuhkan.

“Kebanyakan pihak datang ke masyarakat adat untuk mengubah kebiasaan masyarakat adat yang, misalnya, tidak sensitif gender atau mendiskriminasi difabel. Jarang dari kita yang datang untuk menumbuhkan nilai-nilai yang sudah ada. Bahwa apa yang ada di masyarakat adat itu punya pengetahuan dan kearifan lokal. Berangkat dari situlah kita bisa mendorong sensitiitas difabel terutama perempuan dengan berawal dari pengetahuan lokal yang telah dimiliki oleh masyarakat adat,” jelas Tody panjang.

Tody lalu menceritakan beberapa kasus tentang nilai-nilai dalam masyarakat adat dalam melihat difabel yang ternyata sifatnya paradoks (asumsi).

“Di masyarakat adat ada konsep harmoni (keserasian) dan komunalisme (ketiadaan kelas sosial). Konsep ini di satu waktu bisa membuat eksklusi bagi difabel. Salah satu contohnya adalah istilah leteh atau kotor di Bali,” ia bercerita.

Konsep leteh, lanjutnya, datang dari perbuatan manusia yang mengganggu keseimbangan alam dan berimplikasi pada permintaan maaf secara adat dari masyarakat adat. Mereka yang dianggap kotor biasanya adalah mereka yang telah melakukan perbuatan tercela seperti asusila.

Selain itu, terlahir menjadi difabel ternyata juga dianggap leteh, namun bukan leteh dalam artian kotor. Leteh yang ditujukan kepada difabel dalam kosmologi Bali ini lebih berarti ketidakseimbangan yang perlu direstorasi. Masyarakat adat merespon leteh dari difabel tersebut dengan memberikan apa yang mereka anggap sebagai “dispensasi” untuk boleh absen dari segala kegiatan adat karena ditakutkan akan mengganggu keseimbangan ketika difabel tersebut ikut. Hal ini memang dianggap akomodatif oleh masyarakat adat walaupun sebenarnya ada kesan pembenaran atas ekslusi yang terjadi terhadap difabel di masyarakat adat.

Di waktu yang lain, harmoni dan komunalisme dalam masyarakat adat bisa juga memberikan dampak positif bagi difabel. Tody menemukan bahwa di beberapa tempat, anak-anak difabel yang diasuh oleh ayahnya cenderung sering dibawa ke ruang publik dan dukungan dari masyarakat menjadi lebih besar, berbeda ketika difabel dirawat oleh ibunya yang cenderung tertutup dan mengurungnya di rumah.

“Harmoni dan komunalisme bisa menjadi hal yang sangat politis dan dikonstruksikan, bukan diterima apa adanya. Ada nilai harmoni dan komunalisme yang akhirnya membuat difabel terutama perempuan dieksklusi, namun ada juga harmoni dan komunalisme yang membuat difabel berinteraksi dalam masyarakat. Dua-duanya harmoni dan komunalisme, namun bersifat paradoks,” terang Tody.

Posisi difabel perempuan dalam masyarakat adat yang cukup menarik untuk dikaji adalah posisinya dalam hukum waris masyarakat adat. Dalam hukum waris di beberapa tempat dengan tingkat patrilineal yang tinggi seperti Bali, Sumatera Utara, sebagian NTT, Papua dan Maluku, anak perempuan tidak akan mendapatkan waris.

“Jika kita melihatnya dari perspektif tunggal dan tidak utuh, maka itu akan terlihat diskriminatif, tidak sensitif gender,” ujar Tody.

Padahal, kata Tody, konsep hukum waris dalam masyarakat adat berbeda dengan konsep hukum waris dalam perspektif barat sebagai inheritance dan konsep hukum waris dalam perspektif agama. Menurut Tody, waris dalam perspektif adat itu melahirkan beban dan melahirkan tanggung jawab bahwa seorang laki-laki harus mewakili keluarga dan menanggung biaya seluruh keluarga untuk berinteraksi dengan masyarakat adat. Selain itu, laki-laki yang mendapatkan waris juga harus menanggung seluruh biaya upacara adat dan menanggung biaya adik-adik yang masih tinggal dalam satu wilayah rumah.

“Bisa dibayangkan ketika misal waris diberikan ke perempuan difabel yang sudah menikah, sudah ikut suami. Dalam konsep patrilineal, difabel perempuan tersebut bertanggung jawab atas segala beban kehidupan yang ada di keluarga suami serta masih harus menanggung beban dari keluarga asal karena mendapatkan waris. Bebannya akan dobel. Jadi waris di masyarakat adat memang harus dipahami dengan konsep yang utuh,” jelas Tody.

Lalu apa potensi dari masyarakat adat yang perlu ditumbuhkan untuk bisa mendukung inklusifitas difabel? Tody membeberkan beberapa potensi.

Dalam adat Minang, ada peribahasa anak dipangku, kemenakan dibimbing yang berarti bahwa seorang laki-laki Minang punya dua tanggung jawab memberikan waris kepada anak kandung dengan harta sendiri dan kepada keponakan dengan harta pusaka atau harta keluarga besar.

“Dalam konteks difabel, pengasuhan dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga difabel tidak hanya berada pada keluarga inti saja, namun juga bisa menjadi tanggung jawab paman dan keluarga besar. Ini akan membagi beban terutama pada keluarga difabel yang berada di garis kemiskinan,” jelas Tody.

Selanjutnya datang dari desa Kolok, sebuah desa di Bali yang sebagian besar warganya Tuli dan bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi adalah bahasa Isyarat lokal. Yang menarik menurut Tody adalah warga Kolok yang dengar juga sama-sama menggunakan bahasa Isyarat lokal tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Di sekolah, bahasa Isyarat lokal menjadi bahasa kedua yang dipakai.

“Sistem adat membuat warga dengar menggunakan bahasa Isyarat lokal tanpa melihat bahwa Tuli Kolok itu adalah difabel,” terangnya.

Dua konsep di atas, menurut Tody, menyediakan peluang inklusifitas bagi difabel di masyarakat adat melalui nilai komunalitas.

Untuk itulah, Tody menggarisbawahi bahwa ketika melihat masyarakat adat, orang tidak bisa melihatnya dengan sudut pandang yang esensialis (nilai kebudayaan yang sudah ada): baik yang membela mati-matian tanpa melihat konteks berlakunya atau yang skeptis habis-habisan dan menganggap bahwa hukum adat adalah simbol dari keterbelakangan. Baginya, masyarakat adat harus dilihat dengan paradigma konstruktif.

“Artinya masyarakat adat itu dinamis. Mereka akan merespon input yang datang dari luar lalu bergerak terus-menerus. Dari basis berpikir itulah kita bisa berangkat masuk untuk mempromosikan inklusifitas difabel dalam masyarakat adat,” tutupnya. [Yuhda]

The subscriber's email address.