Lompat ke isi utama
 Dwi Wahyuni dari bagian hukum saat berbicara di workshop advokasi kebijakan regulasi terkait indikator desa inklus

Difabel Sukoharjo Butuh Regulasi terkait Rekomendasi Indikator Desa Inklusi

Solider.id, Sukoharjo- Menindaklanjuti workshop penyusunan indikator desa inklusi Kabupaten Sukoharjo yang telah diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beberapa waktu lalu, pada akhir kegiatan mengemuka rekomendasi indikator desa inklusi. Rekomendasi tersebut telah disepakati untuk penting dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi kebijakan. Demikian latar belakang kegiatan workshop advokasi regulasi kebijakan oleh Sehati yang diikuti oleh dinas sosial, tenaga ahli kemendes untuk kabupaten, bagian hukum setda, camat, kades, pendamping lokal desa dan kelompok difabel desa diselenggarakan di Hotel Sarila, Jumat (31/8).

 

Sukamto, tenaga ahli pelayanan dasar dan sosial yang menjadi fasilitator mengatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah mencanangkan sebagai kabupaten inklusi pada tahun 2016 lalu, tepatnya di Desa Ngreco Kecamatan Weru. Dengan latar belakang inklusi, maka keberagaman/kebhinekaan itu tidak hanya tentang difabel saja namun juga mengakomodir lansia, anak-anak, perempuan, dan  ODHA.

Sedangkan capaian desa inklusi, saat ini sudah ada 35 kelompok difabel desa, 18 desa di antaranya telah mengalokasikan anggarannya untuk kelompok tersebut. DI Kecamatan Karangwuni, difabel dilibatkan dalam penyusunan RKPDes sehingga nantinya dilibatkan dalam musrenbangdes. Salah satu contohnya adalah kelompok difabel Desa Kateguhan, sudah diikutkan dalam pembahasan RKPDes.

Dari workshop tentang regulasi kebijakan ini, setelah tertulis hambatan-hambatan dan tantangan maka kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan antara lain : adanya regulasi berupa perda atau perbup, regulasi perdes, koordinasi yang semakin solid antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, sosialisasi dengan masyarakat, termasuk pelatihan-pelatihan bagi difabel dan kellompok rentan lainnya.

Libatkan RBM

Sukirno, utusan dari BPD Desa Kateguhan berpendapat bahwa ada beberapa cara berpikir soal penyusunan regulasi ini, akan lebih efektif ketika mengetahui kesulitan di lapangan itu seperti apa. Hal ini bisa dilihat dari desa yang ada ketentuan terkait pelayanan dan penganggaran di RBM yang secara nominal dahulu sejumlah 20 juta dan sekarang 50 juta. “Alangkah baiknya proses regulasi ini nantinya mencantumkan istilah RBM “memfasilitasi”, jadi sudah jelas sejak awal. Kalau hanya mengandalkan proposal untuk pembiayaan, saya rasa masih remang-remang,”jelas Sukirno.

Dwi Wahyuni, bagian hukum setda Kabupaten Sukoharjo yang turut hadfir mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun beberapa perbup, yang mengatur tentang inklusi dan apakah desa inklusi masuk didalamnya, pihaknya tidak hafal. “Yang jelas adalah tentang pendidikan inklusi,” terang Dwi. Menurutnya beberapa perbup telah ada seperti perbup parameter, dan kewenangan desa.

Atik Kusdwihardiyati dari Bappelbangda Sukoharjo menyatakan bahwa regulasi tentang desa inklusi ini perlu dan penting karena di Perda difabel Sukoharjo telah diamanatkan. Apalagi terkait dengan yang saat ini sedang dilakukan yakni penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). “Setelah selesai perbup, bisa diturunkan menjadi perdes inklusi, dan setelah ini kita akan mengetahui, siapa melakukan apa, dan ada target waktu pelaksanaan,”jelas Atik.

Edy Supriyanto mengakhiri workshop mengatakan bahwa regulasi ini tidak delegatif, karena Sehati masih mempunyai beberapa rencana di antaranya saat ini di Bappenas telah tersusun Rencana Induk Pembangunan Inklusi Disabilitas (RIPID). [Puji Astuti]

The subscriber's email address.