Lompat ke isi utama
ilustrasi gambar program rindi

Program RINDI Masih Sisakan Permasalahan Mendasar

Description: Hasil gambar untuk rintisan desa inklusiSolider.id.Sleman. Rintisan Desa Inklusi atau RINDI yang sudah berjalan selama dua tahap atau tiga tahun, di Desa Sendangadi dan Sendangtirto Kabupaten Sleman, belum juga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi warga masyarakat difabel. Masih tersisa permasalahan mendasar yang harus mendapatkan jalan keluar.

Hasil lokakarya evaluasi akhir program RINDI mendapatkan catatan bahwa kapasitas difabel dan Kelompok Difabel Desa (KDD) perlu ditingkatkan. Sehingga capacity building atau pengembangan kapasitas perlu mendapatkan perhatian dan diprogramkan.

Catatan hasil evaluasi

Evaluasi akhir program RINDI tahap 2 mencatat bahwa difabel dan KDD belum mampu melihat kebutuhannya, memetakan kebutuhan dan menyusunnya dalam program kerja. Sehingga difabel dan KDD belum dapat merespon secara optimal anggaran dana desa (ADD).

Kondisi tersebut terjadi di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah. Sebagaimana diungkapkan Sekretaris Desa (Sekdes) Suherman, “Anggaran Desa sudah ada, tapi KDD sering kali harus dioyak-oyak (pasif) dalam menggunakannya,” paparnya dalam presentasi, Kamis (30/8).

“Kalau ADD tidak habis, bagaimana pemerintah desa akan menaikkan anggaran?” lanjut Suherman.

Dikatakan oleh Sekdes, kondisi KDD yang pasif  dalam merespon ADD harus diingatkan, berdampak pada pemanfaatan ADD tidak optimal atau asal-asalan.

Untuk itu dia berpendapat bahwa KDD Sendangtirto masih membutuhkan pendampingan dalam merencanakan dan mengakses pelatihan sebagaimana kebutuhan. Pada kesempatan itu Sekdes Suherman meminta Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dengan Program RINDI atau yang lain masih akan ada.

Namun banyak perubahan positif yang juga sudah diraih selama Program RINDI dijalankan. Di antaranya, perubahan pada cara pandang positif pemerintah desa terhadap warga difabel. Juga pelibatan warga masyarakat difabel pada berbagai kegiatan pembangunan desa sudah nyata, hingga muncul anggaran untuk difabel, sampai pada akan lahirnya kebijakan inklusif yakni Perdes Disabilitas yang akan segera disyahkan pada September mendatang.

Optimalkan ADD

Herman juga mengutarakan bahwa dana pemerintah desa dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelatihan kapasitas, dengan mengundang narasumber yang kompeten.

“ADD dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas.  Untuk pelatihnya bisa bekerja sama dengan SIGAB atau lembaga lain yang memiliki kompetensi memberikan pelatihan. SIlahkan ADD digunakan untuk pelatihan peningkatan kapasitas KDD,” seru Suherman.

Menanggapi hal tersebut, Direktur SIGAB Suharto mengakui bahwa Program RINDI tahap pertama dan kedua memang belum bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Di mana permasalahan tersebut menyangkut kondisi beberapa pihak. Yakni difabel itu sendiri, lembaga SIGAB, pemerintah desa, juga donor.

Untuk itu dia memandang perlu Program RINDI tahap tiga dilanjutkan. Perpanjangan waktu itu memang sudah direncanakan oleh SIGAB, kata dia, meski tidak selama satu setengah tahun.

“Ada rencana untuk memperpanjang Program RINDI, tapi hanya sekitar sepuluh bulan. Harapannya permasalahan yang mendasar tersebut dapat diatasi,” ungkapnya.

Menurut Suharto, Program RINDI Tahap pertama dan Kedua memang baru sampai pada difabel mau dan dapat berkumpul, membentuk komunitas atau menghidupkan organisasi, saling memahami bahwa ada banyak difabel lain di sekitar mereka. Belum sampai pada tataran meningkatkan kapasitas diri difabel melalui KDD.

Namun himbauan Sekdes tentang pengalokasian ADD untuk pelatihan peningkatan kapasitas harus ditangkap oleh KDD. Selanjutnya KDD merencanakan kegiatan dengan narasumber yang tepat.

“SIGAB tentu akan terus mengawal perubahan-perubahan tersebut. Selain itu sebuah tanggung jawab moral, juga lokasi Desa Sendangtirto dan Kantor SIGAB berdekatan pada satu wilayah yang sama,” jawab Suharto menanggapi persoalan yang masih tersisa.  [harta nining wijaya]

 

The subscriber's email address.