Lompat ke isi utama
Sosialisasi hasil analisa Pilkada Jabar 2018, dipaparkan Zaki Hilmi Anggota Bawaslu Provinsi dihadapan perwakilan masyarakat difabel.

Bawaslu Jabar Sampaikan Hasil Pengawasan Pilkada, Masih Ada Persoalan Pemenuhan Hak Difabel

Solider.id, Bandung – Pemilihan Umum Kepala Daerah di Jawa Barat yang diselenggarakan pada 27 Juni silam telah berlangsung dengan lancar. Catatan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Jawa Barat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 pun dianalisis bersama perwakilan masyarakat difabel.

Sosialisasi hasil pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat Tahun 2018, digelar di salah satu hotel kawasan Jalan Peta Lingkar Selatan Kota Bandung, Rabu siang (29/8)

“Bawaslu Jabar sebagai koordinator pengawasan antar lembaga, menginginkan pemilu yang baik terselenggara di setiap TPS. Pemilu yang baik yaitu pemilu yang dapat memberikan akses kepada warga pemilihnya,” ucap Zaki Hilmi Komisioner Bawaslu Jabar.

Dalam pemaparan hasil analisis Bawaslu Jabar, pada Pilkada Juni lalu terbukti masih ada pelanggaran di sejumlah daerah. Salah satu pelanggaran tersebut adalah masih ditemukannya tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum menyediakan alat bantu bagi difabel Netra atau Braille Template dan pendamping difabel yang tidak menandatangani surat pernyataan/Formulir Model C3 KWK.

“Ada laporan juga difabel yang memiliki hak pilih tapi belum terdata,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan perwakilan masyarakat difabel yang hadir, aksesibilitas pemilu tahun 2018 diakui sudah ada peningkatan. Pemilih difabel mulai diperhatikan. Namun, kurangnya komunikasi, koordinasi dan pemahaman di lapangan masih menyulitkan sebagian masyarakat difabel saat pelaksanaan pemilu.

“Saya apresiasi, penyelenggara pemilu mulai memperhatikan difabel Netra dengan adanya Braille Template. Namun, di lingkungan TPS yang mayoritas pemilihnya difabel Netra pengayaan satu template dirasa belum memadai,” ungkap Djumono mewakili Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Pada sosialisasi menjelang Pilkada berlangsung, pihak penyelenggara pemilu telah mewajibkan minimalnya ada satu buah alat bantu berupa braille template bagi difabel Netra di setiap TPS. Meski telah dirancang dalam perencanaan, pelanggaran masih terjadi dan pengayaan alat bantu dirasa belum memadai.

Di ungkapkan Kustini, Ketua HWDI Jawa Barat, pihaknya telah menerima laporan dari sebuah daerah yang menyampaikan adanya sikap mengarahkan pemilih difabel kepada pasangan calon tertentu saat petugas menggunakan cara jemput bola. Hal tersebut dilakukan petugas kepada difabel kategori berat yang sulit untuk datang langsung ke TPS.

Informasi lain yang dikantonginya, termasuk lokasi tempat pemungutan suara yang rawan bagi pemilih difabel.

Sementara, Aef dari Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia (KAPCI) menggaris bawahi, terkait pendataan yang belum sepenuhnya terakomodir jelang pemilu, masih menjadi PR bagi pihak penyelenggara pemilu. Meski kolom data difabel telah dibuatkan akan tetapi, saat pendataan difabel usia pemilih, petugas lapangan masih belum dapat memberikan data secara akurat.

“Kami berharap dapat terus berkoordinasi dengan organisasi ataupun perwakilan difabel agar Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 mendatang bisa lebih baik lagi,” pungkas Zaki Hilmi.

Dari analisis hasil kegiatan Pilkada Jawa Barat 2018 lalu, mampu menjadi tolok ukur sebagai langkah perbaikan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Baik secara universal maupun secara khusus terhadap masyarakat difabel yang telah memiliki hak pilih.

Beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang masih terdapat pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat difabel usia pemilih diharapkan semakin berkurang. Dibutuhkan jaringan informasi, sosialisasi serta edukasi yang terperinci di lapangan.

Agar segala kebutuhan masyarakat difabel yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan aspirasinya sebagai hak berpolitik. Dan seluruh jenis kedifabelan yang ada, mampu terfasilitasi dengan baik oleh pihak penyelenggara pemilu. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.