Lompat ke isi utama
logo difabel

51 Tahun Asean dan Kontribusinya dalam Upaya Perlindungan Hak Difabel

Solider.id, Yogyakarta - Tepat 8 Agustus 1967, Association of South East Asia Nations (Asean) resmi berdiri. Itu artinya saatt ini Asean telah mencapai usianya yang ke 51. Usia yang memang masih relatif muda jika di bandingkan organisasi internasional lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tak bisa juga dikatakan bahwa 51 tahun adalah waktu yang sebentar untuk sebuah organisasi internasional.

Asean berdiri di Bangkok Thailand setelah di tandatanganinya deklarasi Bangkok. Deklarasi ini di tanda tangani oleh lima Negara pendiri Asean yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Asean di dirikan dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian serta kerja sama ekonomi antar negera anggotanya.

Tujuan dan target Asean untuk menciptakan perdamaian dan keamanan serta kerja sama di bidang ekonomi  dapat dilihat dalam dokumen deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut hanya memuat lima artikel yang mana keseluruhan dari artikel yang ada tersebut menunjukan tujuan Asean sebagai organisasi regional yang fokus terhadap terciptanya perdamaian dan keamanan serta kerja sama ekonomi antar anggota. Artikel satu berbunyi “meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pengembangan budaya dalam wilayah Asean” sementara artikel dua berbunyi “mempromosikan perdamaian dan stabilitas”.

Setelah sekian lama Asean hanya mengggunakan deklarasi Bangkok sebagai instrument hukum internasional, akhirnya padaa tahun 2006 hingga 2007 negara-negara Asean mulai menggagas instrument hokum yang bernama piagam Asean. Piagam Asean bukan hanya semakin memperkuat personalitas Asean sebagai organisasi internasional, tetapi juga membuat Asean mulai menjunjung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Penghormatan tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam piagam Asean dan di dirikannya Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) atau yang sering juga di sebut dengan badan HAM Asean.

Seiring dengan menguatnya penghormatan hak asasi manusia di Asean dan berdirinya Asean Intergovernmental Commission On Human Rights, hak asasi manusia bagi difabel yang merupakan kelompok minoritas juga mulai di suarakan. Perwakilan negara Asean menganggap bahwa permaasalahan difabel cukup mengkhawatirkan dan di perlukan sebuah perlindungan terhadap aspirasi hak difabel.[1] Asean Disability Forum (ADF) menjadi forum bagi negara-negara Asean untuk mendukung perlindungan terhadap difabel.[2] Cikal bakal terbentuknya ADF yaitu pada tahun 2009 ketika perwakilan disable people’s organisations (DPOS) menghadiri Asean People’s Forum untuk mempromosikan serta menyadarkan tentang hak-hak difabel yang harus di lindungi.[3]

Joni Yulianto pengamat isu-isu difabel yang juga menjadi advisor dalam salah satu project Australia Indonesia Partnership for Justice mengkonfirmasi bahwa berdirinya Asean Disability Forum di mulai dari sebuah forum yang di sebut dengan Asean People’s Forum. Joni mengatakan Asean People’s Forum adalah forum yang berada di bawah Asean Cifil Society Forum dimana semua aspirasi warga Asean di dengar pada forum tersebut. Aspirasi yang di suarakan oleh disable people’s organisations kemudian di tindak lanjuti dengan adanya Bali Declaration On The Enhancement of The Role and Participation of The Persons With Disabilities In Asean Community yang juga menjadi instrument pendirian Asean Disability Forum.

Menurut Joni, pemilihan Asean Disability Forum sebagai wadah untuk menyuarakan hak difabel harus di dahului oleh sebuah pertanyaan kritis.  “mengapa yang dipilih adalah Asean Disability Forum? Mengapa bukan melalui Asean Civil Society Forum atau Asean People’s Forum?”  ungkap Joni saat di hubungi melalui telepon.

Joni melanjutkan bahwa pemilihan Asean Disability Forum sebagai wadah untuk menyuarakan hak difabel juga memiliki sebuah implikasi. Implikasi tersebut adalah pembicaraan mengenai isu-isu difabel di forum-forum lain seperti Asean Civil Society Forum atau Asean People’s Forum menjadi tidak terlalu terdengar jika di bandingkan isu-isu minoritas yang lain seperti isu buruh migran, isu LGBT, atau isu perempuan.

Selain itu Joni Yulianto juga mengungkapkan bahwa peran Asean Disability Forum belum terlalu terlihat selain rapat atau konferensi yang dilakukan. Hal senada juga di sampaikan oleh Jafar Fikri Alkadrie dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Peran Asean Disability Forum dan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas”. Jafar Fikri Alkadrie menyatakan realita di lapangan menunjukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, ADF banyak memfasilitasi pertemuan-pertemuan formal, seminar ataupun diskusi dalam ruangan tertutup dengan konsep yang formal untuk membahas hak-hak para difabel.[4]

Program-program ini kemudian terasa belum maksimal dalam memperjuangkan hak-hak difabel lantaran sifatnya yang terkesan sangat kaku dan formal[5] sementara itu Maulani A Rotin Sulu perwakilan Indonesia untuk Asean Disability Forum belum dapat dikonfirmasi oleh Solider.

Terbatasnya peran Asean Disability Forum selama ini juga dimungkinkan karena minimnya wewenang yang dimiliki. Deklarasi Bali pun tidak banyak mengatur sejauh mana wewenang yang dimiliki Asean Disability Forum, selain menjadi forum pertukaran informasi. Hal ini wajar karena bahkan Asean Intergovernmental Commission On Human Rights yang memiliki fungsi promosi dan proteksi hak asasi manusia pun belum bisa sepenuhnya melakukan perlindungan terhadap permasalahan HAM yang terjadi sejak di bentuknya AICHR tahun 2009.[6]

Melihat fakta yang ada bahwa dari 11 negara Asean yang ada, 7 negara telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sementara 3  telah menandatangani konvensi tersebut.[7] Namun, di sisi lain The 2010 Country Report On Human Rights Practices yang di terbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat menyebutkan bahwa di Indonesia, ada lebih dari 90% anak-anak difabel netra tidak bias membaca dan menulis. Sedangkan di Timor Leste kebanyakan sekolah tidak aksesibel bagi siswa difabel dan program pembelajaran yang di suguhkan tidak mencakup kebutuhan difabel.[8] Itu artinya, peran Asean Disability Forum harus lebih ditingkatkan dalam rangka mendorong Negara-negara Asean untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Deklarasi Bali dan mendorong pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah di ratifikasi dan telah di tanda tangani oleh Negara-negara Asean. [Tio]

 

[1] Demeiati Nur Kusumaningrum, Alivia Afina, Riska Amalia Agustin, Mega Herwiandini. Pengaruh Asean Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. HLM 2

[2] Ibid hlm 2

[3] Ibid hlm 2

[4] Jafar Fikri Alkadrie. Optimalisasi Peran Asean Disability Forum dan Akses Pendidikan bagi Kaum Penyandang Disabilitas. Hlm 12

[5] Ibid hlm 12

[6] Fiara Larasati Putri Irawan, Agus Subagyo, Jusmalia Oktaviani. Faktor-Faktor Penghambat Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. Hlm 17

[7] Agendaasia. Disabilitas di Negara-Negara Asia Tenggara. Diakses melalui http://www2.agendaasia.org/.../disabilitas...negara-negaraasean/103-dis…...

[8]

[8] Agendaasia. Disabilitas di Negara-Negara Asia Tenggara. Diakses melalui http://www2.agendaasia.org/.../disabilitas...negara-negaraasean/103-dis…...

[8]

 

 

The subscriber's email address.