Lompat ke isi utama
Ilustrasi: Tumpukan buku hukum dan tulisan difabel berpolitik

Difabel Berpolitik dan Beberapa Landasan Hukumnya

Solider.id, Bandung– Dinamika politik semakin beragam, beberapa partai membuka peluang dengan menggandeng dan mengusung masyarakat difabel menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada pemilu 2019 mendatang.

Setelah berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Juni lalu, kini harmoni politik sedang mengarah persiapan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (PilLeg) tahun depan.

Kejutan baru mewarnai isu Pemilu selanjutnya, beberapa partai mengusung bacalegnya dari perwakilan difabel. Penerimaan sebuah partai untuk turut merangkul masyarakat difabel serta memberikan kesempatan agar dapat maju ke ranah parlemen patut diacungi jempol.  

Pada dasarnya ada beberapa poin terkait hak politik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi:

(a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik. (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. (c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. (d) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. (f) Berperanserta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya. (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. (h) Memperoleh pendidikan politik.’

Mestinya sudah jelas, masyarakat difabel pun memiliki hak yang setara dalam mengakses bidang politik. Bukan hanya dilibatkan sebagai pendukung, pelaksana atau penyelenggara semata melainkan turut ambil bagian menjadi subjek di dalamnya. Mereka memiliki hak turut serta untuk dipilih dalam ajang pemilu yang berlangsung.

Dilansir dari Tribunnews, salah satu warga Aceh difabel Netra sebut saja HM (47) sudah terdaftar menjadi bakal calon legislatif yang diusung sebuah partai. Menurut perwakilan partai tersebut, HM telah dinyatakan lolos mengikuti tes seleksi sehingga pihaknya bersedia menjembatani HM untuk maju pada pemilu 2019 nanti.

Pria paruh baya ini aktif dalam organisasi difabel, ia merupakan ketua Pertimbangan Daerah Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan memiliki profesi sebagai guru di SLB.  Dengan mengantongi nomor urut 2 Bacaleg Dapil 4 Banda Raya, HM siap melangkah menuju parlemen DPRK Banda Aceh.

HM menuturkan, langkahnya untuk mengikuti pemilu mendatang merupakan sebuah cara dalam memperjuangkan hak politiknya. Menurut HM, hak difabel dirasakan masih kurang tersentuh oleh pemerintah, sehingga dirinya pun merasa terpanggil untuk melangkah pada Pemilu tahun depan.

Senada dengan HM dari Aceh, kedua difabel Daksa asal Jawa Barat AA dan TN pun berani maju menjadi Bacaleg dan diusung oleh partai yang berbeda. Mereka mewaliki daerahnya masing-masing, AA untuk Bandung-Cimahi sementara TN untuk tanah kelahirannya yaitu  wilayah  Kabupaten Bandung.

Lalu, apa sebenarnya yang mengikat nyali para difabel tersebut untuk terjun langsung ke ranah politik?

Dasar Hukum Hak Politik Masyarakat Difabel

Hak berpolitik bagi masyarakat difabel di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dengan diaturnya hak politik ini dapat menjadikan landasan dasar untuk pemenuhan hak politik bagi difabel yang dilindungi secara hukum.

Pada Pasal 75 Ayat 1 dan 2 menjelaskan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melaui perwakilan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Sementara dalam Pasal 76 disebutkan lebih singkat yaitu: ‘Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.’ Di dalam setiap pasal tersebut menyampaikan, masyarakat difabel memiliki hak untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan pemilu sebagai pihak yang dipilih.

Beberapa partai yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan difabel untuk dapat dipilih dan melenggang menuju parlemen, merupakan bentuk pemenuhan hak politik bagi difabel.

Selain melaui partai, masyarakat difabel atau siapa pun yang berminat maju dalam pemilu dapat menempuh jalur independen dengan persyaratan tertentu.

Visi Misi Difabel Menempuh Jalur Politik

Keseragaman suara hampir menenggelamkan nada sumbang terkait isu difabel di berbagai daerah. Meski telah dibakukan dalam bentuk undang-undang, hak masyarakat difabel masih belum terpenuhi secara maksimal. Bahkan, masih banyak yang terabaikan dan belum tersentuk oleh pemangku kebijakan.

Hal serupa dilontarkan para perwakilan difabel yang siap maju dalam pemilu sebagai bakal calon legislatif. Mereka memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk membela masyarakat difabel, masyarakat yang dianggap minoritas.

Pada umumnya para perwakilan difabel yang terjun dalam dunia politik memiliki niat untuk memperjuangkan kesetaraan hak difabel di daerahnya melalui parlemen. Alasan lain yang ditemukan menyampaikan, untuk mengaktuasisasikan diri dalam mewujudkan difabel yang mandiri dan menuju masyarakat yang inklusif.

Mereka berpegang pada visi misi yang keseluhannya didedikasikan untuk masyarakat difabel. Sebuah langkah berani guna mewakili suara semua masyarakat difabel agar tersampaikan dan terdengar oleh pemerintahan.

Ikut memperjuangkan hak, mewujudkan harapan masyarakat difabel, membantu pemerintah dalam menjabarkan isu difabel, serta berperan langsung dengan keterlibatan secara aktif memalui roda politik, diharapkan sekat diskriminasi dapat dipecahkan.

Tentu bukan dengan tanpa risiko. Keberhasilan mereka masuk menjadi bakal calon legislatif belum memberikan sebuah jaminam mereka akan menduduki kursi parlemen. Pemilihan umum dan banyaknya suara yang akan diperoleh tetap akan menjadi penentu hasil akhir perjuangan mereka di kancah politik.

Segala perjuangan, pengorbanan yang telah ditempuh sejauh ini, mereka tetap membutuhan dukungan suara saat pemilu tiba. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.