Lompat ke isi utama

Tantangan dan Upaya dalam Mewujudkan Peradilan yang Ramah Difabel

Solider.id, Yogyakarta -  Dua hakim asal Australia yaitu Judy dan Lisha Lister menyampaikan proses penegakan hukum di Australia ketika terjadi kasus difabel yang berhadapan dengan hukum. Mereka memaparkan dalam sebuah forum diskusi yang dilaksanakan oleh Sentra Advokasi Difabel dan Anak (SAPDA) beberapa waktu yang lalu. Judy yang masih aktif bertugas menjadi hakim Pengadilan Keluarga di Australia menyampaikan bahwa peradilan di Australia telah menyediakan berbagai layanan di setiap pengadilan sehingga para difabel yang berhadapan dengan hokum dapat terakomodasi kebutuhannya.

Berbagai layanan dan sistem yang telah di sediakan oleh peradilan di Australia untuk memenuhi hak kelompok difabel ketika berhadapan dengan hukum mulai dari adanya panduan bagi hakim ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, adanya sistem peradilan yang menggunakan video sebagai sarana untuk memperlancar proses persidangan terkait kasus-kasus yang menimbulkan trauma pada korbannya, dan berbagai layanan lain di pengadilan seperti aksesibilitas bangunan gedung pengadilan.

Judy menyampaikan bahwa hakim di Australia harus mengikuti pedoman  dalam menangani kasus-kasus yang sensitif seperti kasus-kasus yang melibatkan perempuan, difabel, dan anak. Hakim dilarang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bernuansa menyudutkan perempuan difabel, dan anak. Selain itu hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menghadirkan anak ke muka persidangan, apabila kasus yang ditanganinya melibatkan anak.

Sementara dalam rangka pemenuhan hak korban yang mengalami trauma, pengadilan di Australia telah menyediakan mekanisme agar kesaksian pihak yang mengalami trauma dapat disampaikan melalui video, sehingga pihak korban  tidak perlu berjumpa dengan terdakwa dihadapan persidanngan. Hakim yang menangani kasus hanya tinggal menyaksikan keterangan korban melalui video rekaman.

Selain itu gedung pengadilan di Australia pun telah di rancang agar ramah terhadap difabel. Bahkan ketika ada difabel yang akan berperkara dihadapan persidangan, maka sebelumnya pihak pengadilan telah menyediakan form yang harus diisi oleh difabel yang berperkara di persidangan agar pengadilan dapat menyediakan kebutuhan difabel  saat menjalani proses persidangan. Contohnya ketika seorang Tuli membutuhkan seorang penerjemah bahasa isyarat, maka yang bersangkutan harus mengisi kebutuhannya tersebut di form yang telah tersedia. Selanjutnya  pengadilan akan menyediakan penerjemah bahasa isyarat tersebut.

Hal ini rupanya tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Judy Ryan mengatakan pada tahun 1998, hakim di Australia belum banyak memiliki informasi mengenai hal ini, tetapi sekarang situasinya sudah berubah. Hakim-hakim di Australia saat ini telah memiliki informasi yang jauh lebih banyak mengenai penanganan kasus-kasus seperti ini.                                 

Tantangan pendampingan kasus difabel berhadapan dengan hukum di Indonesia

Rini Rindawati staf Women Disability Crisis Center bagian penanganan kasus dan coordinator Sexual Reproduction Healt Right Sapda menceritakan bahwa ada beberapa tantangan yang dialaminya ketika mendampingi kasus difabel berhadapan dengan hukum. Menurut Rini salah satu tantangan yang dihadapinya ketika melakukan pendampingan kasus difabel berhadapan dengan hukum adalah terkait jenis difabel yang dimiliki pihak yang berperkara, status pendidikannya, dan apakah pihak yang berperkara tersebut masih anak-anak. “difabel netra berbeda kebutuhannya dengan difabel Tuli, difabel fisik, difabel intelektual maupun difabel mental. Satu contoh untuk difabel Tuli yang berpendidikan dan tidak, berbeda. Yang gaul dengan komunitas beda, yang yang hanya di rumah saja”. Ungkapnya usai berdiskusi bersama dua hakim asal Australia.

Rini melanjutkan bahwa dalam kasus yang melibatkan difabel, peran keluarga sangat penting. Peran Rini sebagai seorang pendamping, selain memberi penguatan kepada korban, ia juga harus memberi penguatan kepada keluarga korban. Hal ini karena dalam beberapa kasus keluarga korban ada yang mengalami down secara mental. Hal ini di sebabkan adanya stigma dari beberapa orang yang mengetahui kasus tersebut di lingkungannya yang mengatakan bahwa keluarga yang bersangkutan hanya mencari masalah saja, bahkan ada juga yang hinggga menjauhi keluarga tersebut. Penguatan terhadap keluarga korban tersebut dilakukan dengan terus mendorong semangat keluarga korban agar tetap fokus. Apabila kasus yang ditangani adalah kasus yang melibatkan difabel intelektual, maka penguatan yang harus dilakukan bukan hanya sekali tetapi bisa mencapai 6  kali.

Selain harus melakukan penguatan kepada korban dan keluarganya, hambatan yang tak kalah sulit adalah proses pemeriksaan yang berlangsung sangat lama. Lamanya proses pemeriksaan tersebut, membuat keluarga korban juga harus terus dikuatkan dalam proses itu. Sering kali muncul pertanyaan kepada Rini yang dilontarkan oleh keluarga korban “kok lama ya Mbak? Kok anak saya ditanya bolak balik ya? Kok gak selesai-selesai?” . “saya memberitahu bahwa polisi sedang mendalami keterangan anaknya”  ungkap alumnus Fakultas Hukum UGM ini.

Peran lain yang harus dijalankan oleh Rini selaku pendamping adalah membantu kelancaran tugas polisi dalam mendalami keterangan saksi korban. Rini harus memastikan agar suasana menjadi kondusif dalam pemeriksaan dan saksi korban nyaman dalam memberikan keterangan. Pada fase ini kesulitan terbesarnya selain bagaimana membantu mengkondisikan agar pemeriksaan berjalan dengan baik dan tidak membuat saksi korban menjadi lebih jatuh lagi karena sangat susah mendapatkan keterangannya.

Rini menjelaskan ada faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum. beberapa diantaranya misalnya indifidu perempuan difabel dan anak difabel yang mengalami kekerasan kadang sulit menjelaskan, ada yang menarik diri, bahkan kadang ada yang bertindak tidak selaras seperti misalnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tiba-tiba melapor ke polisi tanpa memberitahu pendamping. Selain itu faktor lain yang menghambat adalah adanya bukti yang kurang kuat dan adanya perjanjian antara keluarga dan pelaku. Perjanjian antara keluarga korban dan pelaku ini biasanya berupa surat perdamaian atau surat kesepakatan.

Upaya Perbaikan Peradilan yang Ramah Difabel

Sementara itu upaya mewujudkan peradilan yang ramah difabel terus dilakukan. Liesha Lister mantan hakim pengadilan keluarga di Australia yang sekarang menjadi konsultan  Australia Indonesia Partnership For Justice mengatakan bahwa salah satu cara yang harus dilakukan oleh pengadilan di Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang ramah difabel adalah penyediaan form difabel ketika berperkara di pengadilan. Melalui form tersebut pengadilan dapat memiliki data difabel dan kebutuhan yang harus disediakan  dalam persidangan. “saya pernah berdiskusi dengan beberapa hakim di Mahkamah Agung Ri dan mereka mengatakan bahwa data difabel yang berhadapan dengan kasus perceraian adalah 0. Saya tahu itu tidak benar, dan penyediaan form mutlak harus dilakukan” ungkapnya saat memberikan rekomendasi kepada pengadilan di Indonesia.

Susilo, ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan form adalah hal yang penting dalam mengupayakan pengadilan yang ramah difabel. Menurutnya pengadilan negeri Yogyakarta siap untuk menginisiasi penyediaan form difabel.

Beberapa hari yang lalu, Sapda dan pengadilan negeri Yogyakarta dalam rangka mengupayakan pengadilan yang ramah difabel juga menandatangani MOU. Nota kesepahaman. Nota Kesepahaan  ini berisi tentang komitmen penegak hokum dalam mengimplementasikan hak hak perlindungan hokum bagi difabel. Tujuan dari penandatanganan MOU ini adalah terwujudnya pengadilan yang aksesibel. Aksesibel yang dimaksud dalam hal ini meliputi pembangunan gedung pengadilan yang ramah difabel,  pemberian pendampingan atau layanan bagi difabel ketika proses peradilan berlangsung seperti penyedian psikolog atau penerjemah bahasa isyarat.

MOU ini adalah bentuk implementasi dari UU No. 8  Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memposisikan difabel sebagai subjek hokum. MOU ini menjadi yang kedua di Indonesia setelah pada tahun 2016 lalu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel  menandatangani MOU bersama pengadilan negeri Gunungkidul. [Tio]

The subscriber's email address.