Lompat ke isi utama
Jalur pemandu di komplek makam Sunan Kudus

Jalur Pemandu di Komplek Makam Sunan Kudus Akses Bagi Difabel Netra

Solider.id, Kudus- Jalur pemandu berupa tegel berkontur dengan warna kuning yang melajur dari pintu masuk kompleks makam Sunan Kudus yang bersebelahan (dipisahkan) oleh tembok, dengan bangunan Masjid Al Aqsha Menara Kudus memudahkan difabel netra untuk mengakses jika hendak ziarah. Berbeda dengan kontur tegel biasanya seperti di jalur pemandu lainnya (dengan garis atau titik bulat), jalur yang dibentuk dari tegel yang dipasangkan lekat tersebut melajur mulai dari pintu masuk yakni berdekatan dengan tempat wudhu dan toilet pengunjung melajur dari kompleks makam lapis paling luar, yang berkelok-kelok dan dipisahkan tembok dan pintu gapura, sampai menuju makam Sunan Kudus yang ditutupi kelambu berwarna putih.

Para difabel netra yang sedang bertamasya religi di Menara Kudus tak perlu resah jika bangunan Masjid Al Aqsha belum akses, dengan ketiadaan jalur pemandu untuk menuju masjid, namun jika hendak meneruskan lawatan ke makam Sunan Kudus, letak makam Sunan Kudus berada persis di belakang Masjid Al Aqsha. Jalur tersebut bisa digunakan sebagai jalur pemandu bagi netra.

Namun demikian, tidak semua pengunjung paham tentang fungsi perbedaan kontur tersebut. Salah seorang pengunjung yang ditemui di lokasi belum lama ini, Eko Setiawan asal Solo, kepada Solider mengatakan bahwa dirinya yang sudah lebih dari lima kali berkunjung ke makam Sunan Kudus mengaku jika tidak paham bahwa deretan tegel berwarnas kuning yang melajur di tengah lajur untuk berjalan kaki itu adalah jalur pemandu untuk difabel netra. 

Saat ini pemerintah kota Kudus belum memiliki payung hukum berupa perda untuk perlindungan hukum dan upaya pemenuhan hak-hak difabel, seperti dikutip pada situs berita http://jateng.tribunnews.com/2018/05/07/tuntut-kesetaraan-hak-difabel-f… bahwa Forum Komunikasi Difabel Kudus (FKDK) yang diketuai oleh Rismawan Yulianto, melakukan audiensi di kantor DPRD setempat dan ditemui oleh Ilwani, wakil ketua DPRD. FKDK mendesak agar pemerintah segera menyusun perda difabiitas seperti pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Hak difabel atas aksesibilitas telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada bagian ke-14 tentang Hak Aksesibilitas, Pasal 18, Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a. mendapat Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu...(dst). [Puji Astuti]

The subscriber's email address.