Lompat ke isi utama
situasi pendidikan inklusif di Indonesia, sumber foto dari google

Masih Perlunya Sosialisasi Pemahaman Pendidikan Inklusif

Solider.id, Bandung – Tahun ajaran 2018 akan dimulai pekan depan, penerimaan siswa baru ataupun siswa pindahan telah dibuka sejak awal Juli. Istilah sekolah ‘Unggulan atau Favorit’ baik negeri atau swasta masih menjadi alternatif buruan bagi sebagian kalangan orang tua untuk mendaftarkan buah hatinya bersekolah.   

Sudah menjadi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 6 ayat (1) telah  menjelaskan ‘Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.’

Dan, pada 5 September 2014 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendaftarkan uji materi pasal tersebut, dengan tujuan untuk direvisi sesuai dengan program pemerintah selanjutnya yang mencanangkan wajib belajar dua belas tahun dari yang semula wajib belajar sembilan tahun.

Bercermin dari pasal 6 ayat (1), yang menyebutkan ‘Setiap warga negara ...’ ini artinya tidak ada pengecualian termasuk di dalamnya menyangkut hak masyarakat difabel usia sekolah untuk bebas menyelami bangku pendidikan yang dimaksud oleh pemerintah.

Namun, yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda. Masyarakat difabel dan atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih usia sekolah seringkali menerima diskriminasi bahkan penolakan dari pihak sekolah reguler. Padahal, menerima siswa difabel atau ABK adalah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, dituangkan lebih rinci lagi terkait hak masyarakat difabel dalam ranah mengakses pendidikan.

Misal saja seperti dalam pasal 40 (1) ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.’ (2) ‘Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.’ (3) ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.’

Cukup jelas, wajib belajar dua belas tahun merupakan salah satu hak yang semestinya diberikan kepada masyarakat difabel atau ABK tanpa diskrimasi lagi.

Sebenarnya dalam aturan semua jenjang sekolah harus mampu mengakomodir siswa difabel dan ABK yang kapasitas jumlahnya tertentu dari jumlah siswa yang ada. Akan tetapi, yang menjadi akar permasalahan dari pihak sekolah reguler pada umumnya adalah, masalah masih kurangnya kesiapan dari para guru yang dinilai memiliki kemampuan khusus dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa difabel atau ABK.

Sistem pola didik sekolah reguler atau dikenal dengan sebutan sekolah umum ini, sudah terlanjur membiasakan para gurunya terfokus pada siswa nondifabel. Meskipun ada pihak sekolah yang bisa menerobos itu semua atau sekolah yang memiliki keberanian membela hak azasi setiap manusia dan memiliki kebesaran hati untuk menerima siswa difabel, tetap masih terbilang masih minim.

Edukasi dan sosialisasi tentang pendidikan inklusif belum berbuah hasil yang maksimal. Fakta di lapangan belum mampu memberi dampak yang banyak sehingga masih perlu terus digaungkan. Tentunya, bukan hanya pada saat menjelang tahun ajaran baru saja.

Ada persyaratan tertentu bagi calon siswa difabel dan ABK yang hendak masuk sekolah reguler yang inklusif. Biasanya berupa asesmen dari tim ahli atau kelompok kerja (Pokja) daerah yang menaungi isu difabel dan ABK.

Fungsi asesmen tersebut bukanlah sebagai penentu akan diterima atau tidaknya calon siswa difabel dan ABK di sekolah reguler yang diharapkan. Melainkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi individu difabel atau ABK tadi. Dan untuk mengetahui sejauh mana hambatannya serta kelebihan yang dimilikinya. Dengan mempunyai gambaran secara rinci, akan mudah untuk menyarankan metode pembelajaran terhadap siswa tersebut.

Hasil asesmen baik berupa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki individu difabel dan ABK dapat diberikan dalam laporan tertulis kepada pihak sekolah reguler. Infomasi secara lisan serta lebel dari kata difabel dan ABK yang mungkin baru terdengar oleh pihak sekolah reguler, memicu keraguan untuk menerima mereka sebagai calon peserta didiknya. Dengan adanya data tertulis tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan.

Berpegang pada Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbup) mengenai  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan jumlah kouta yang telah ditentukan untuk setiap jenjang sekolah agar dapat menerima calon siswa difabel dan ABK, kouta tersebut dirasakan masih cukup. Namun, jika hambatan yang dimilikinya sangat berat akan ada rekomendasi ke sekolah tertentu.

Melalui PPDB jalur khusus, ada beberapa calon siswa difabel dan ABK seperti Autis, anak berkesulitan belajar, mereka mampu lolos dan diterima di sekolah reguler yang sudah menerapkan pendidikan inklusif.

Kekhawatiran pihak sekolah reguler yang belum memahami pola pendidikan inklusif masih mengacu kepada kesiapan tenaga pengajarnya. Mereka masih minim atau bahkan belum pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat difabel dan ABK baik secara universal di lingkungan masyarakat maupun yang masih berusia sekolah.

Padahal, setiap pendidik atau guru wajib memampukan dirinya untuk melayani siapapun. Bersedia membuka hati untuk menerima siswa difabel dan ABK menjadi kunci tersendiri yang diharapkan ada pada setiap profesi pendidik. Mindset guru seperti inilah yang perlu terus diedukasi seiring sosialisasi peran sekolah inklusif yang telah terprogram.

Sebuah pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk terus membenahi hak difabel dalam ranah aksesibilitas dibidang pendidikan.

Bila tidak berhadapan secara langsung, lalu bagaimana bisa memahami secara detail tentang masyarakat difabel dan ABK, khususnya yang masih berusia sekolah dan berhak mengikuti wajib belajar dua belas tahun. Yaitu, pendidikan 6 tahun di tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dan 3 tahun Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat.

Kesiapan sekolah umum atau sekolah reguler untuk menerima difabel dan ABK sebagai siswa, tentu saja harus dibantu oleh peran orang tua juga. Misalnya, tetap memperjuangkan mereka untuk tetap sekolah.

Peran orang tua bukan sekedar mengutamakan dalam mendampingi perkembangannya semata, seperti dalam perkembangan pemahaman, berinteraksi, maupun kemandirian sosialisasi dengan lingkungan inklusi saja. Karena pada dasarnya, pihak sekolah hanya membantu dan peran utama tetap ada pada orang tuanya.

Berikan hak untuk mengakses pendidikan wajib belajar dua belas tahun bagi siswa difabel dan ABK. Baik di sekolah khusus maupun di sekolah reguler dengan sistem pendidikan inklusif. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.