Lompat ke isi utama
KEGIATAN FOMI

Menilik Gerakan Perubahan Politik Difabel di Malang tahun 2018

Solider.id, Malang- Tidak dipungkiri difabel dalam setiap proses pemilu masih menjadi komoditas politik yang menarik untuk mengisi kantong-kantong suara pemenangan maupun pencitraan bagi penyelenggara pemilu. Sayangnya hal ini berlangsung sementara saja hingga masa pencoblosan usai, usai pemilu difabel kembali terlupakan dan menunggu janji-janji politik yang tidak pasti. Faktanya dari pemilu ke pemilu difabel masih berkutat dalam persoalan yang sama.

Namun hikmahnya, pemilu seperti “pil pahit” yang lambat laun menyadarkan difabel dan kelompok-kelompoknya untuk melalukan perlawanan dan perubahan. Difabel berjuang mengubah status dirinya dari komoditas politik menjadi pelaku politik yang berhak menentukan sikap dan menentukan arah kebijakan. Gerakan perubahan tersebut tentu saja dilakukan secara masif dan sistematik.

Dalam artikel ini penulis ingin memaparkan gerakan perubahan politik di Malang Raya dari sudut pandang organisasi yang didirikan penulis pada tahun 2014 yaitu Lingkar Sosial Indonesia. Paparan ini juga bisa menjadi indikator kekuatan politik difabel dalam pilkada serentak 2018 serta pilpres 2019 nantinya. Pandangan ini bisa jadi berbeda dengan pandangan organisasi lainnya di Malang, untuk itu tulisan dari penulis lainnya penting ada sebagai penyempurna maupun ktitik atas tulisan ini.

Kesadaran politik difabel di Malang.

Sekira 150 difabel dari berbagai ragam difabilitas dan lintas organisasi hadir dalam acara sosialisasi pemilu yang diadakan oleh KPU Kota Malang dan Forum Malang Inklusi (FOMI). Lingkar Sosial Indonesia sebagai bagian dari pergerakan ini memperkirakan jumlah hadir bisa berlipat 200 persen atau sekira hampir 300 orang namun kuota dibatasi mengingat kapasitas tempat dan kesiapan panitia. Dari hari kesepakatan dengan KPU untuk membuat acara ini, hanya tersedia waktu 36 jam untuk menggalang massa dan mempersiapkan acara. Terlepas dari jumlah peserta yang hadir, jumlah difabel yang datang diacara ini dinilai sudah cukup mewakili berbagai ragam difabel. Dari mulai komunitas difabel netra yang diwakili oleh pertuni dan Adi Gunawan Institut, organisasi motor roda tiga atau DMI (Disabled Motorcycle Indonesia), perwakilan dari HWDI, serta berbagai organisasi lain.    

“Intisari dari acara ini adalah bagaimana kami mendorong keterlibatan secara aktif difabel dalam pemilu,” ungkap Koordinator FOMI Siswinarsih dihadapan belasan watrawan saat konferensi pers bersama KPU (25/6) di Warung Teras Bumbu, Kota Malang. Menurut ketua HWDI Kabupaten Malang ini, semakin banyak difabel yang terlibat dan semakin banyak organisasi difabel yang berperan dalam proses persta demokrasi maka cita-cita pemilu yang akses bagi semua orang akan lebih dekat tercapai.

Keterlibatan difabel dalam Pemilu mutlak diperlukan selain keseriusan KPU sebagai pelaksana Pemilu yang wajib memenuhi hak-hak difabel sesuai perundangan yang berlaku. “Difabel berhak terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu serta pengawasannya, misalnya menjadi anggota Relawan Demokrasi,” ungkap Direktur LBH Disabilitas Hari Kurniawan. Dalam hal keterlibatan difabel, pria dengan celebral palsy ini mengingatkan pentingnya disabillity awareness dalam tubuh KPU. Tanpa pengetahuan mustahil pemilu akses dapat tercapai, ungkap pria salah satu pendiri FOMI ini.

Forum Malang Inklusi menghargai hak pilih dan hak politik difabel, namun dalam hal ini FOMI menyatakan netral, tidak memihak salah satu paslon dan mendukung siapapun yang kelak terpilih menjadi pemimpin, tandas penasihat hukum Lingkar Sosial ini. Bahkan kami juga terbuka bagi para paslon untuk berani membuat kesepakatan politik dengan difabel agar kebijakan pemerintah nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan dan pemenuhan hak difabel.

Statmen-statmen diatas adalah amunisi penting yang menunjukkan eksistensi politik difabel. Demikian pula hadirnya lintas organisasi, kesediaan KPU bekerjasama dengan FOMI dan belasan media yang meliput bisa menjadi indikator kekuatan politik difabel di Malang.

Perlawanan dan posisi tawar difabel di Malang.

Menilik kembali Kampanye para kandidat calon pemimpin dalam pilwali Malang maupun pilgub Jatim 2018 yang baru saja usai, sebelumnya mulai menghangat dan masuk dalam komunitas difabel sejak persiapan Hari Disabilitas Internasional 2017. Sekira 350 difabel yang nampak hadir dari lintas organisasi menjadi daya tarik dan potensi untuk mengisi kantong-kantong suara. Namun sayang, praktik-praktik kurang sehat masih ada dan dilakukan para paslon untuk mencitrakan dirinya ramah difabel. Diantaranya muncul dalam kegiatan-kegiatan difabel lalu mencitrakan diri melalui media. Foto-foto para paslon bersama kelompok difabel di media sosial tanpa menceritakan kronologis adanya event akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa acara diadakan atas dukungan paslon, padahal belum tentu benar.

Penulis dalam kesempatan berbicara di hadapan media sebagai panitia penyelenggara Jalan Sehat HDI 2017 dari Lingkar Sosial Indonesia, ketika dikonfirmasi wartawan tentang hadirnya pejabat dalam acara tersebut secara tegas mengatakan bahwa kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi yang wajar dilakukan masyarakat yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Secara totalitas event difabel tersebut murni swadaya masyarakat jaringan Forum Malang Inklusi.

Pernyataan di media secara tegas, dalam hal ini termasuk bagian dari upaya kelompok difabel mengubah paradigma masyarakat dan bentuk perlawanan terhadap upaya-upaya mengukuhkan difabel sebagai obyek politik. Diawali dari keberanian bersuara, seperti kritik Gerkatin  terhadap akses informasi debat calon walikota Malang yang tidak menggunakan standar juru bahasa isyarat. Juga dari Pertuni yang mempertanyakan kesiapan logistik kartu suara braille. Sedangkan Adi Gunawan Institut mulai memperkenalkan teknologi suara untuk mendorong aksesibiitas pemilu bagi difabel netra.

Penulis mendokumentasi setiap suara perubahan dari difabel dalam bentuk catatan-catatan pendek maupun artikel dan mempublish melalui berbagai media. Diantaranya memanfaatkan website Lingkar Sosial Indonesia yang selama ini menjadi corong suara difabel dan penyedia informasi pergerakan inklusi utamanya di Malang. Penulis juga berupaya mentransformasi isu-isu lokal menjadi isu nasional melalui media sekaliber solider.id untuk jangkauan yang lebih luas. Ramuan strategi informasi dan komunikasi ini dalam hemat penulis akan menyimpan daya ledak positif pergerakan difabel yang diperhitungkan oleh banyak pihak dan menjadi nilai penting bagi posisi tawar kelompok di Malang.

Progress pergerakan politik, tantangan dan peluang difabel di Malang.

Berbicara politik tak hanya sebatas pada urusan pemilu, melainkan semua aspek kehidupan dimana difabel mampu menjadi elemen penting dari kebijakan politik itu sendiri. Untuk itu Lingkar Sosial Indonesia dalam politik dan strategi organisasinya mengelompokkan persoalan difabel menjadi 3 pokok penting yaitu hukum dan ekonomi dan pendidikan.

Seperti diiulas pada tulisan-tulisan sebelumnya, Pokok pertama di bidang hukum adalah terkait regulasi yang menjamin implementasi hak-hak difabel. Pekerjaan ini tentu tak mudah dan memerlukan upaya banyak pihak. Untuk itu pada tahun 2016 Lingkar Sosial bersama beberapa penggerak difabel di Malang membentuk Forum Malang Inklusi.

Progess saat ini, salah satu kegiatan FOMI disibukkan dengan audiensi-audiensi dengan pemerintah maupun swasta. Diantaranya dengan DPRD, SKPD-SKPD, KPU dan Rumah Sakit. Mereka membuat kesepakatan-kesepakatan bagaimana sebuah standar layanan diterapkan bagi difabel untuk memastikan pemenuhan hak berdasarkan UU Disabiitas. Audiensi berarti pertemuan resmi antara dua pihak atau lebih untuk membicarakan hal penting. Dengan demikian keberadaan FOMI secara politis telah diperhitungkan mampu memberikan kontribusi positif bagi arah pembangunan atau setidaknya mampu memberikan citra positif dengan perhitungan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pokok kedua di bidang ekonomi, lintas masyarakat difabel bergabung dalam Kelompok Kerja Difabel Lingkar Sosial. Kelompok para wirausahawan ini, kini tengah menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi yang merubah paradigma masyarakat terhadap difabel. Dua hal berbeda dilakukan kelompok ini dari organisasi difabel pada umumnya adalah tidak mengajukan pelatihan dan tidak mengajukan permohonan permodalan pada dinas-dinas atas dasar prinsip pemberdayaan dan efektivitas Linksos sebagai fungsi kontrol.

Prinsip pemberdayaan, 95 persen difabel dalam jaringan Lingkar Sosial adalah alumni pelatihan dinsos, jebolan panti rehabilitasi dan lulusan BLK, dengan demikian hal penting yang dilakukan selain pelatihan adalah membentuk kelompok kerja dengan memanfaatkan keterampilan yang telah dikuasai. Kelompok ini juga tegas menolak tawaran pelatihan yang dinilai tidak berkelanjutan. Sedangkan prinsip kontrol, Lingkar Sosial tidak mengakses dana dari instansi-instansi yang menjadi obyek kontrol.

Saat ini, kelompok kerja difabel Lingkar Sosial Indonesia, didukung pendanaan dari Yayasan Peduli Kasih KNDJH dan support manajemen berkelanjutan dari Metamorphose Home Universitas Brawijaya melalukan upaya-upaya pengembangan usaha dimulai dari pembangunan Galeri Perca Malang di Bululawang. Kedepan galeri ini akan menjadi sentra kerajinan tangan difabel.

Pokok ketiga pendidikan, Lingkar Sosial secara masif dan sistematik melakukan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, membuka lebar pintu akses dari perguruan tinggi untuk melakukan penelitian serta menjaring para mahasiswa untuk menjadi relawan kegiatan. Linksos juga mendorong eksistensi difabel-difabel berprestasi, terkini bekerjasama dengan Adi Gunawan Institut dalam pelatihan android bagi difabel netra dan menjadi media patner Soul of Song sebuah kompetisi musik di Malang yang diadakan oleh Yohana seorang vokalis dengan hambatan penglihatan.

Pendidikan dan kesadaran politik secara personal maupun kelompok difabel penting dilakukan agar mampu membaca peta pergerakan politik apakah menguntungkan atau merugikan. Edukasi juga akan meruntuhkan paradigma-paradigma kolot dari masyarakat maupun difabel sendiri yang menempatkan difabel sebagai manusia karifatif. Juga menguatkan keberadaan kelompok difabel sebagai fungsi kontrol kebijakan.

Ketiga hal pokok yang dirangkum dalam strategi ini, pertama mendorong penegakan hukum terhadap implementasi pemenuhan dan penghormatan hak difabel sebagai warga negara. Kedua, kekuatan dan kemandirian ekonomi, dan ketiga pendidikan dan penyadaran masyarakat. Pada bagian ketiga. Ketiga unsur ini ketika bisa dilakukan secara komprehensif oleh lintas organisasi difabel akan menghasilkan tekanan politis terhadap penguasa sehingga memperkuat posisi tawar difabel dan kemampuan intervensi dalam setiap kebijakan.

Kembali pada urusan pemilu, jelang Pilpres 2019 KPU Kota Malang sepakat membuka akses bagi FOMI untuk menempatkan anggota-angotanya difabel untuk duduk sebagai satgas pemantau pemilu, relawan demokrasi maupun kepengurusan-kepengurusan di KPPS. Tentu saja ini merupakan iklim perubahan yang baik sekaligus tantangan bagi difabel di bidang politik. [Ken]

The subscriber's email address.