Lompat ke isi utama
ilustrasi kontrak politik bagi difabel

Perlukah Janji Politik Dibuat Dengan Masyarakat Difabel?

Solider.id, Bandung – Pesta demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah serentak yang berlangsung 27 Juni 2018 berjalan lancar. Siapa pun yang menjadi pilihan masyarakatnya, ia lah yang kelak akan memimpin di wilayahnya. Selamat kepada para pemimpin terpilih, semoga dapat menjalankan amanat rakyat dengan baik.

Perjuangan panjang para pasangan calon dalam sebuah pilkada dirumuskan dalam visi-misi yang ditawarkan. Hampir semua bidang aspek kehidupan yang menyangkut kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah tersentuh.

Sebut saja, bidang kesehatan, industri kecil atau wirausaha, pendidikan, lapangan pekerjaan, pertanian, infrastuktur, hingga kebudayaan. Setiap penjabaran yang memikat hati masyarakat pendengar, kala debat pasangan calon kandidat dipertemukan.

Namun, sejauh mana keberadaan masyarakat difabel disentuh, dituangkan dalam kerangka kerja atau misi yang akan dijalankan dalam pemerintahannya?

Dan hingga kini, masih ada yang disebut dengan ‘Janji Politik’ yang ditanda tangani antara pasangan calon tertentu dengan perwakilan masyarakat difabelnya.

Lalu pertanyaannya adalah, ‘Benarkah diperlukan janji politik bagi masyarakat difabel?’ Kemudian, lantas bagaimana bila pasangan calon tersebut tidak menang dalam pemilu yang diikutinya, atau saat memang pun lupa terhadap janji politik tersebut?

Arti Kata Janji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1) Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (Seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu) (2) Janji adalah persetujuan antara kedua pihak (Masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) (3) Janji adalah syarat ketentuan yang harus dipenuhi.

Bila dilihat dari arti kata ‘ Janji’ diatas, dapat digambarkan adanya timbal balik antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Timbal balik tersebut tentunya akan keberpihakan.

Namun, coba cermati lebih jauh mengenai timbal balik tersebut.

Dalam dinamika pemilihan umum atau pemilu, janji politik yang diadakan antara pihak pasangan calon dengan perwakilan masyarakat difabel akan terlihat jelas arahnya. Perwakilan masyarakat difabel menyumbangkan hak suaranya kepada pasangan calon yang tertuang dalam janji politik.

Dan, pada akhir perhitungan pasangan calonnya dinyatakan kalah suara. Lalu, akankah janji politik tersebut dibatalkan?

Atau, pada akhir perhitungan pasangan calonnya dinyatakan menang. Akanlah janji politik tersebut dijalankan?

Dari berbagai sumber mengatakan, ‘Janji’ tidak bersifat mengikat dan tidak bisa dituntut secara hukum atau memiliki kekuatan hukum dengan berbagai persyaratan. Misalkan, perjanjian yang tertulis, dibubuhi tandatangan serta materai, memiliki saksi dan sebagainya.

Hak Masyarakat Difabel

Secara gamblang, hak bagi masyarakat difabel telah tercantum dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016. Segala aspek kehidupan yang dibutuhkan difabel teruraikan. Dari mulai pemahaman tentang individu difabel, hingga hak lainnya yang dibutuhkan seperti masyarakat pada umumnya.

Hak dalam pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, olah raga, keagamaan, kebudayaan, aksesibilitas, pendampingan, rehabilitasi, komunikasi informasi, pelayanan publik hingga peran sertanya dalam ranah politik.

Bahkan di dalam undang-undang tersebut disebutkan pula kewajiban pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Menteri terkait.

Pada Bab 1. Ketentuan Umum. Menyebutkan Pasal 1:

(18) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(19) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(20) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Secara lebih rinci lagi disetiap pasal yang mengantur hak warga difabel, ditegaskan tentang kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat difabelnya.

Pada Bab IV. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 27 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 28: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum sama dengan lainnya.

Pasal 40 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutment, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 61 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.

Pasal 75 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kahidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilannya.

Pasal 78: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 83 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: keolahragaan pendidikan, keolahragaan rekreasi dan keolahragaan prestasi.

Pasal 85 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 90 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 97 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastuktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 105 (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Dan seterusnya. Sumber info Undang-Undang No 8 Tahun 2016)

 

Perlukah Janji Politik Bagi Masyarakat Difabel?

Jelas sudah semua hak dari masyarakat difabel diberbagai bidang kehidupan telah tertuang dalam sebuah perundangan. Kewajiban-kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan swasta pun sudah tertuliskan.

Catatan perjanjian menjelang pesta demoktasi masih saja mewarnai dinamika politik di berbagai wilayah. Dengan mengandeng perwakilan masyarakat difabel, janji politik pun kerap kali dibuat. Hak suara masyarakat difabel dalam pesta demokrasi belum seutuhnya memegang azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Padahal, siapa pun pemimpin ditingkat daerah bahkan pemimpin pemerintahan ditingkat pusat, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 sudah tercatatkan dengan jelas tentang hak difabel yang menjadi kewajiban pemerintahnya.

Mengapa masih ada ‘Janji Politik’ menjelang pemilu? [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.