Lompat ke isi utama
Screenshot form login yang memuat data siswa berbrda

Tak Dikenali Sistem; Dua Siswi Difabel Netra Tak Dapat Mendaftar di SMA Negeri

Solider.id, Makassar – Pendidikan menjadi salah satu hak difabel yang dilindungi undang-undang. Tertera jelas dalam konstitusi negara ini, tak lantas membuat difabel mudah mengakses pendidikan khususnya pendidikan inklusif. Masa penerimaan siswa baru untuk jenjang Sekolah menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2018/2019, dua siswi difabel netra asal Makassar risau dengan harapannya menimba ilmu di sekolah negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1 ditegaskan bahwa:

  1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Lebih spesifik mengenai hak pendidikan bagi difabel diamanahkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 40 – 44, Peraturan Daerah Sulawesi Selatan  Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 9 – 14, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 11 – 12. Aturan konstitusi ini menjadi payung pelindung yang semestinya menjadi pedoman menciptakan dunia pendidikan yang ramah bagi difabel.

Untuk tahun ajaran 2018/2019, Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan mulai mengadakan penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA pada 20 Juni. Melalui situs PPDB yang dapat diakses pada laman http://epanrita.sulselprov.go.id, para calon siswa SMA berlomba mendaftarkan diri. Mencantumkan SLB pada ketentuan umum, laman tersebut tak mengenali data dua siswi difabel netra asal SLB.

Nabilah Ananda dan Nabilah May Sweetha, dua siswi lulusan salah satu lembaga pendidikan khusus di Makassar ini, telah berulang kali mencoba melakukan pendaftaran siswa baru secara online. Dimulai pada 20 Juni, mereka telah berulang kali memasukkan nomor peserta yang tertera pada lembar keterangan hasil ujian mereka, namun data mereka tak dikenali bahkan muncul data siswa yang bukan milik mereka.

Dihubungi via telepon, Nabilah May Sweetha menceritakan “Sepupuku sudah coba bantu daftar. Awal-awalnya tidak mau terbuka, dicoba terus kira-kira lima kali, pas terbuka bukan dataku yang muncul, tapi datanya Abdul Khalik kalau tidak salah namanya.”

Tak jauh berbeda dengan sahabatnya, Nabilah Ananda juga turut mengalami hal serupa. “Sudah coba didaftar online pakai nomor yang di kartu ujian sama yang di SKHU, tapi yang muncul bukan dataku, tapi datanya orang lain. Saya lupa namanya tapi yang jelasnya datanya itu laki-laki.”

Tak hanya nama yang tak sesuai, jenis kelamin serta asal sekolahpun berbeda dengan kenyataan yang mereka jalani. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan mengenai data peserta ujian nasional yang telah mereka lalui. Legitimasi dan nilai-nilai yang telah mereka perjuangkan, apakah tetap atas nama mereka? Mengingat permasalahan ini muncul akibat nomor peserta ujian nasional mereka ditolak sistem, wajar jika kekhawatiran tersebut hadir.

Ketidak sesuaian antara profil peserta yang termuat pada databbase sistem dengan kenyataan pemilik nomor peserta ujian, menunjukkan permasalahan administrasi pada unit yang mengurusi permasalahan peserta didik di lembaga pendidikan khusus. Apakah ini murni kesalahan sistem atau memang menjadi kekeliruan yang sengaja dilakukan?

Pada Jum’at, 22 April, bersama keluarga dan didampingi oleh perwakilan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan, kedua siswi tersebut mengadukan  persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pemangku kebijakan. Hasilnya mereka diberikan nomor peserta alternatif yang hingga Sabtu, 23 April lalu belum mengubah keadaan apapun.

Kepala Biro Hukum, Advokasi dan Pendidikan PERTUNI Sulawesi Selatan, Nikodemus Palimbong menyatakan “Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, kami dari PERTUNI telah jauh hari berusaha mengkoordinasikan hal ini ke pihak Dinas Pendidikan, saat itu kami diberikan penjelasan bahwa pihak yang mengeluarkan nomor peserta ujian nasional di SLB berbeda dengan sekolah reguler.” Jelasnya pada 06/24.

Lebih lanjut, Nikodemus Palimbong menceritakan “Hari Jum’at, kami dampingi mereka dan keluarganya untuk melaporkan ini ke Dinas Pendidikan. Saya pribadi merasa tanggapan Dinas Pendidikan kurang serius menyelesaikan persoalan ini. Awalnya kami bingung, karena “dipingpong” sana sini. Saat kami berada di ruang pengaduan masalah serupa, berkas-berkas terkait seperti foto kopi SKHU telah kami serahkan. Solusinya digit pertama pada nomor peserta yang merupakan kode jenjang pendidikan, diganti menjadi huruf L besar.”

“Kami juga kurang paham, kenapa digit pertama itu yang diganti dan kenapa diganti dengan huruf L besar. Saya tanyakan ke bapak yang menerima kami, kenapa nomor pesertanya tidak diganti? Jawabannya cukup digit pertama itu yang diganti. Pihak Dinas Pendidikan juga menjanjikan, nomor peserta itu sudah bisa digunakan pada malamnya dan paling lambat besoknya. Tapi dicoba terus, sampai kemarin dicoba tetap tidak bisa terdaftar.” Keluh pria yang akrab disapa Niko tersebut.

Melalui pembicaraan via telepon, pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan menjelaskan “Mestinya anak ini kalau mau sekolah di reguler harus di PLK (Pendidikan layanan khusus) bukan di Pendidikan Khusus.” Tukasnya dengan nada yang cukup tidak ramah pada 06/22.

Munculnya pembedaan antara pendidikan khusus yang dilakukan di SLB dan pendidikan layanan khusus di sekolah reguler, menciptakan paradigma pendidikan khusus di SLB berada satu level di bawah pendidikan layanan khusus. Ditambah dengan data peserta ujian yang tak sesuai kenyataan, memunculkan pandangan pendidikan khusus tak serius diurusi oleh pihak pemangku kebijakan.

Arogansi sistem yang tak mengakomodir pendaftaran kedua siswi difabel netra tersebut, sepatutnya segera dibenahi. Batas waktu pendaftaran yang semakin mendekat, akan membuahkan ironi baru jika pada akhirnya mereka tak berhasil mendaftar hanya karena persoalan database yang tentu dapat diperbaiki, terlebih lagi jika data tersebut dapat diinput secara manual.

Menanti niat baik serta komitmen membantu dari pihak pemangku kebijakan, dua siswi difabel netra asal Makassar tersebut berharap persoalan ini bisa segera selesai. Jangan patahkan semangat dua srikandi muda Indonesia yang hendak meningkatkan kualitas diri mereka. Pemerintah Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar harus turut ikut serta memperjuangkan pendidikan bagi difabel yang setara tanpa pembedaan.

“Sampai tadi sore, nomor peserta yang kemarin dikasi belum bisa masuk. Kalau sebelumnya masuk tapi datanya orang, tadi sore dicoba sekitar jam lima keterangannya data siswa tidak ditemukan.” Jelas Nabilah May Sweetha pada 06/23.

“Janjinya bapak yang di Dinas Pendidikan kemarin, sudah bisa dicoba kalau malam, tapi sampai pagi tadi dicoba sama ayah saya belum bisa login. Tadi juga ibu saya telepon salah satu pegawai dinas, disuruh tunggu sampai jam delapan pagi. Dicoba terus, sampai jam sembilan tetap belum ada perubahan.” Tutur Nabilah Ananda pada 06/23.

Lanjutnya, “Karena tidak bisa masuk lagi, ibu saya kembali menelepon ke pegawai dinas, janjinya mau diurus secara manual, tapi sampai malam ini tetap tidak bisa login. Data orang yang dulu memang sudah tidak muncul, tapi hasilnya malah tambah tidak ditemukan dataku. Rencananya besok pagi baru mau coba lagi, mudah-mudahan suda bisa mendaftar.” Terangnya via sambungan seluler.

Nikodemus Palimbong, “Saya rasa harapan kita semua sama, persoalan ini bisa cepat tuntas. Dinas pendidikan semoga serius menyelesaikan ini semua. Kami juga ingin tidak ada pembedaan perhatian dan administrasi antara siswa difabel dan yang reguler, dan kejadian ini semoga yang terakhir.” Ujar mahasiswa sebuah universitas negeri tersebut.

Akankah pemangku kebijakan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan membenahi permasalahan ini, atau hanya memberikan solusi hampa sambil mengulur waktu hinggga batas akhir pendaftaran? Masyarakat yang nantinya dapat menilai komitmen para pemangku kebijakan tersebut terhadap pendidikan bagi difabel di Provinsi Sulawesi Selatan. (Syarif Sulaeman)

The subscriber's email address.