Lompat ke isi utama
maskot pilkada pinrang

Tawaran Janji Politik; Isu Difabel Akankah Luput Dari Benak Paslon Bupati Pinrang?

Solider.id, Pinrang – 2018 menjadi tahun politik di berbagai wilayah. Pinrang merupakan satu dari 171 daerah di Indonesia yang akan menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Menjadi ajang pertarungan empat pasangan calon, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pinrang dimeriahkan oleh paparan visi misi calon dengan bumbu janji manis politik masing-masing untuk berbagai kalangan.

Lalu apa kabar janji politik untuk difabel Pinrang?

 

Pantauan solider, selama masa kampanye terbuka, terdapat dua kegiatan debat terbuka yang menghadirkan informasi mengenai visi misi calon kepada pemiilih. Debat pertama yang berlangsung pada 24 April lalu dengan tema Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkeadilan dan berbudaya. Debat kedua dilaksanakan pada 9 Juni dengan tema percepatan pembangunan infrastruktur yang ramah, terjangkau dan dapat diakses semua kalangan.

Dari kedua debat terbuka tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh mana pengetahuan, pemahaman serta kepedulian para pasangan calon terhadap difabel. Pada debat pertama yang berlangsung sekitar dua jam, tak satupun pasangan calon yang memaparkan secara detail mengenai program pemberdayaan difabel. Dibagi menjadi beberapa segmen, debat yang diselenggarakan di GOR Andi Makkulau Pinrang tersebut, lebih banyak menyoroti program pertanian, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik.

Debat kedua yang turut disiarkan oleh televisi milik pemerintah, isu difabel belum menjadi prioritas seluruh pasangan calon. Isu-isu seperti pertanian, kesehatan dan ekonomi kembali menjadi isu yang populer bagi paslon. Segmen pemaparan visi misi yang diberikan waktu dua menit untuk setiap paslon, isu difabel hanya terlontar dari salah satu paslon yang menyatakan: “Difabel juga bagian dari masyarakat Pinrang” tanpa ada program yang jelas.

Segmen kedua dan ketiga yang merupakan pendalaman visi misi oleh pertanyaan para panelis, difabel yang dinilai bagian dari kelompok rentan kembali terangkat. Pertanyaan mengenai strategi penyediaan infrastruktur objek wisata yang mudah diakses semua kalangan termasuk kelompok rentan, dijawab dengan sangat umum oleh paslon yang ditanyai.

Jawaban yang sifatnya pernyataan; “Difabel juga harus diperhatikan” sama sekali tak memberikan gambaran strategi dan program yang akan dilakukan. Waktu dua menit yang diberikan, tak satupun pernyataan paslon yang menggambarkan program pembangunan infrastruktur wisata yang dapat diakses semua kalangan termasuk difabel.

Ketidak jelasan pernyataan mengenai isu difabel kembali terulang oleh paslon lain. Ketika memperoleh pertanyaan mengenai infrastruktur pendidikan. Paslon yang bersangkutan nampak asing dengan istilah difabel yang keliru diucapkannya sebanyak dua kali dengan intonasi yang terasa sangat kaku. Paslon yang bersangkutan juga hanya memberikan pernyataan; “Infrastruktur pendidikan bagi difabel sudah ada” tanpa menjelaskan infrastruktur yang dimaksud, dan program yang hendak dilaksanakan.

Segmen ketiga, salah satu paslon kembali memperoleh pertanyaan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan disabilitas. Pertanyaan yang diperoleh oleh salah satu calon wakil bupati setelah memilih amplop pertanyaan, dijawab dengan menawarkan program pemberdayaan yang berorientasi pelatihan dan pemberian dana untuk kesejahteraan difabel.

Segmen keempat yang diisi dengan tanya jawab antar sesama paslon, isu difabel kembali tenggelam oleh isu pembangunan infrastruktur pertanian, kesehatan dan ekonomi. Debat yang berlangsung selama dua jam, difabel Pinrang hanya memperoleh gambaran sekilas mengenai program yang terkait dengan keberlangsungan hidupnya selama lima tahun di Kabupaten Pinrang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mencantumkan hak-hak difabel yang terkait dengan berbagai sektor kehidupan. Pasal 5 ayat 1 dicantumkan 22 hak difabel yang dilindungi undang-undang, ditambah 4 hak bagi perempuan difabel pada ayat 2, dan 8 hak bagi difabel anak yang termaktub pada ayat 3.

Ditambah penjelasan pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 yang menjelaskan: Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Kedua aturan tersebut menjadi pedoman bahwa persoalan difabel tak hanya sebatas pada bidang sosial, tapi juga terkait dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Para paslon bupati Pinrang, semestinya memahami persoalan mendasar ini agar program pemberdayaan difabel yang hendak dilaksanakan tepat sasaran.

Solider turut mencoba menelusuri sumber-sumber informasi mengenai pemilu Kabupaten Pinrang. Media internet yang kini telah banyak dimanfaatkan sebagai media sosialisasi yang paling aksesibel, tak terlalu membantu para calon pemilih difabel Pinrang. Situs resmi KPU Pinrang yang beralamat di http://kpupinrang-kab.id dan PPID KPU Pinrang yang dapat diakses pada laman http://ppid.kpu.go.id, tak menyajikan informasi apapun terkait visi misi pasangan calon bupati Pinrang 2018/2023.

Sulitnya referensi pada laman resmi penyelenggara pemilu tersebut, menjadi kesulitan tersendiri bagi difabel untuk mengakses informasi. Ditambah kurangnya sosialisasi program baik pihak penyelenggara pemilu maupun paslon, menyulitkan pemilih difabel untuk menentukan pilihan. Hal ini berpotensi membuat pemilih difabel menjadi awam bahkan apatis terhadap pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Saya rasa calon bupati yang sekarang kurang yang paham tentang difabel, saya tidak pernah dapat sosialisasi atau kampanye yang programnya ada hubungan dengan difabel. Contoh; salah satu calonkan pernah berkarir di pemerintah provinsi, tapi tidak pernah singgung soal difabel, apalagi yang lain.” Ujar Ammang.

Lanjut difabel daksa yang berprofesi sebagai petani tambag tersebut, “Mestinya bapak yang pernah berkarir di provinsi itu sudah paham tentang difabel, karena di provinsii sudah sering berhubungan dengan persoalan-persoalan difabel, bahkan sudah ada perdanya. Sementaraa calon yang lainpun juga sama, makanya saya agak kurang antusias dengan pemilihan sekarang.”

“Patut disyukuri selama tahapan pemilu ini, kami PPDI dilibatkan KPU sebagai relawan, dan dua debat calon bupati juga kami diundang. Tapi juga disayangkan, perhatian para calon bisa dibilang sangat minim soal difabel, bahkan salah satu paslon yang pernah menjabat di Dinas Sosial, sepertinya tutup mata tentang masalah difabel di Pinrang.” Terang Misdar salah satu anggota PPDI.

Misdar menambahkan “Strateginya sekarang, saya himbau teman-teman untuk dekati pasangan calon yang mau ia pilih dan punya akses ke beliau. Usahakan untuk buat komitmen semacam kontrak politik dengan mereka. Saya kebetulan kenal dengan salah satu paslon yang istrinya adalah pengurus sebuah lembaga pembinaan difabel di Makassar, saya sudah ketemu dan titip harapan soal aksesibilitas dan perda difabel, dan beliau menyambut dengan baik.”

“Saya sudah coba akses banyak informasi untuk menentukan pilihan di pemilu bupati nanti, tapi yang bisa diperoleh hanya potongan-potongan berita dan tayangan di Youtube. Pernah download file yang menurut informasi situsnya adalah visi misi calon, pas diunduh tidak bisa terbaca karena formatnya tidak akses dengan pembaca layar, jadinya bingung juga dengan pilihan nanti.” Ujar Ahmad pada 06/17.

Pinrang dengan filosofi namanya yang berasal dari kata “Pinra” yang bermakna berubah, harus memulai perubahan paradigma terhadap persoalan difabel. Seperti pernyataan paslon yang telah dikutip di atas, “Difabel juga bagian dari masyarakat Pinrang,” pemberdayaan difabel tak hanya sekadar persoalan pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Persoalan difabel adalah permasalahan masyarakat, yang tentunya terkait dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat. (Syarif Sulaeman)

The subscriber's email address.