Lompat ke isi utama
kantor bupati Pinrang, salah satu bangunan yg dinilai sangat tdk aksesibel

Difabel Kabupeten Pinrang Harapkan Fasilitas Umum Daerah Yang Aksesibel

Solider.id, Pinrang – Menciptakan masyarakat inklusi butuh proses panjang. Menghadirkan fasilitas publik yang aksesibel dan mudah diakses oleh difabel, tak semudah membalik telapak tangan. Lahirnya segala bentuk peraturan perundang-undangan di negeri ini, tak lantas merubah Indonesia 100% ramah terhadap difabel. Pinrang; Sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan menjadi contoh belum meratanya pemahaman dan kepedulian mengenai difabel dan masyarakat inklusi khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 18 mencantumkan bahwa:

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
  2. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Amang, difabel daksa asal Pinrang mengungkapkan “selama ini perhatian pemerintah terhadap difabel bisa dibilang masih kurang. Fasilitas-fasilitas publik masih jauh sekali dari kata aksesibel, bahkan di kantor-kantor pemerintahan yang mestinya menjadi contoh, sangat sulit diakses. Tangganya tinggi, tidak ada landaian, untuk difabel netra juga belum ada jalur tongkatnya.” Keluh pria kelahiran 1981 pada (11/06).

Misdar, difabel kelahiran Pare-pare yang kini bermukim di Pinrang juga merasakan hal yang sama. “Perhatian dari pemerintah disini belum terlalu bisa diharapkan khususnya tentang aksesibilitas layanan publik, kantor pemerintah, rumah ibadah, jalan hampir tidak ada yang aksesibel, Satu-satunya mungkin kantor pemerintah yang mudah diakses, kantor dinas sosial, itu juga karena memang rendah lantainya.” Jelas sekretaris sebuah cabang organisasi difabel tersebut pada (11/06).

Merujuk undang-undang nomor 8 tahun 2016, Pemerintah Daerah salah satu pihak yang diberikan wewenang mengatur dan membuat kebijakan mengenai pemenuhan hak difabel. Pada pasal 27 ayat 1 dan 2 dikemukakan bahwa:

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  2. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

Konsep fasilitas publik yang ramah bagi semua kalangan termasuk difabel (Universal design) menjadi aset yang tak sia-sia. Ramp yang sesuai standar, pemanfaatannya tak hanya bagi difabel daksa, tapi juga untuk manula, orang hamil dan masyarakat pada umumnya. Jalur pedestrian yang bersih dari hambatan seperti pohon, tak hanya bermanfaat bagi difabel tapi juga membuat nyaman nondifabel.

Fasilitas penunjang seperti jalur pemandu, ruang parkir difabel, lift, toilet, rambu-rambu tak membawa dampak negatif apapun bagi nondifabel yang terkadang ikut menikmati fasilitas tersebut. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku kordinator penyelengaraan fasilitas publik telah menetapkan standar bangunan serta fasilitas yang aksesibel. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU) nomor 30 tahun 2006 dicantumkan empat prinsip yang harus dipenuhi setiap bangunan:

  1. Keselamatan; setiap bangunan yang bersifat umum di sebuah lingkungan, harus memperhatikan keselamatan semua orang.
  2. Kemudahan; Seluruh tempat pada sebuah bangunan publik yang bersifat umum, harus dapat dengan mudah dicapai dan ditelusuri oleh setiap orang.
  3. Kegunaan; Bangunan yang bersifat umum di sebuah lingkungan, harus dapat difungsikan dan digunakan oleh setiap orang.
  4. Kemandirian; Setiap orang harus dapat masuk, mengakses dan mencapai setiap tempat pada bangunan yang bersifat umum secara mandiri tanpa bantuan orang lain.

“Alhamdulillah, kami teman-teman difabel di Pinrang tetap solid berjuang. Meskipun belum dilibatkan banyak dalam urusan pemerintahan, ada beberapa kegiatan yang yang kami turut serta,         diantaranya menjadi relawan aksi untuk sosialisasi pemilu kerjasama dengan KPU.” Terang Misdar.

Lanjut Misdar, “Untuk sekarang karena mulai masa transisi kami tidak dapat berharap banyak, tapi mudah-mudahan setelah pesta demokrasi nanti bisa jadi lebih baik, khususnya memperjuangkan lahirnya peraturan daerah untuk difabel yang sampai sekarang rancangannya saja belum ada.”

Menjadi contoh serta melahirkan peraturan sebagai payung hukum pemenuhan hak difabel, belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah Pinrang. Berjarak 185 km utara Kota Makassar sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, Pinrang harus mengejar ketertinggalan membangun kesetaraan difabel yang tertinggal jauh, bahkan Enrekang yang berbatasan langsung telah menggodok Peraturan Daerah bagi difabel. (Syarif Sulaeman)

The subscriber's email address.