Lompat ke isi utama
Ilustrasi baner BPJS (Kredit foto: Google)

Rekam Persebaran Jaminan Kesehatan bagi Difabel di Banjarnegara

Solider.id, Banjarnegara- Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi umat manusia. Bagi difabel, aspek kesehatan juga menjadi salah satu entitas yang hubungannya sangat dekat dengan mendominasinya penggunaan perspektif medis dalam melihat disabilitas.

Tantangan yang dihadapi difabel selain dari stereotipe terhadap difabel dari perspektif ini yakni, betapa besarnya potensi hambatan yang dihadapi difabel dalam mengakses jaminan perlindungan sosial dan kesehatan yang disediakan negara.

Irwanto, Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya dan Co-Director Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Pusat Kajian Disabiltias FISIP Universitas Indonesia, menulis sebuah jurnal yang berjudul Hak Atas Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Jaminan Kesehatan) bagi Difabel di Indonesia: Kajian Kritis.

Dalam tulisannya, Irwanto menyatakan perlu untuk mengaitkan realitas yang berhubungan dengan mekanisme jaminan kesehatan bagi difabel dengan latar belakang perspektif medikal. Perspektif ini melahirkan wacana disablement dan membentuk persepsi disfungsi dan impairment di Indonesia (Masala & Petretto, 2008; Verbrugge & Jette, 1993 dalam Irwanto, 2015).

Mengapa ini menjadi penting? Menurut Irwanto, kebijakan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - BPJS dan ketenagakerjaan sekarang ini menginduk pada Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. Substansi Undang-Undang ini masih menggunakan kerangka hukum difabel pada UU Nomor 4 Tahun 1997. Sebab UU ini dibentuk jauh sebelum UNCRPD diratifikasi oleh pemerintah RI.

Selain itu, meski sudah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah yang memayungi Jaminan Sosial dan Kesehatan menjadi turunan belum juga disahkan meski batas akhir penyusunan adalah dua tahun sejak disahkannya UU No. 8 Tahun 2016, yakni April 2018.

Menurut Irwanto, hal tersebut membuat berbagai kebijakan publik seringkali menempatkan difabel kedalam bagian dari residual issues atau persoalan yang tidak menjadi prioritas. Padahal, Incheon Strategy menyatakan untuk memperkuat program perlindungan sosial dan memastikan akses bagi difabel sebagai tujuan spesifik ke-4 pasca MDGs. Oleh karena itu, sejak 2014 Indonesia telah mengimplementasikan program-program JKN - BPJS dan ketenagakerjaan.

Program-program itupun menurut Irwanto mengalami banyak kendala. Pertama, angka statistik yang problematik tentang jumlah difabel di Indonesia membuat usaha untuk mengukur difabel dalam hal sosial dan kesehatan menjadi penuh tantangan.

Statistik seperti SUSENAS hanya mengidentifikasi prevelansi difabel sebesar 1.3 - 1.5% dari seluruh populasi (Irwanto, dkk., 2010). BPS pada Sensus 2010 kemudian menggunakan pertanyaan yang berbeda (berdasar ICF atau International Classification of Functioning and Health dan Bank Dunia) yang juga digunakan oleh RISKESDAS 2007 dan menghasilkan prevalensi yang lebih baik.

Kedua sumber itu kemudian direkonsiliasi oleh Lembaga Demografi UI dan Washington Group yang menarik kesimpulan bahwa prevalensi difabel di Indonesia tidak berbeda dengan kecenderungan global, yaitu di atas 11 – 15 persen (Adioetomo, Mont, Irwanto, 2014, dalam Irwanto, 2015).

Tantangan kedua, kendala hukum di mana menurut Irwanto, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesahatan, mempunyai kekhawatirannya masing-masing.

Terkait UU Nomor 24 Tahun 2011, para peserta difabel khawatir dengan kapasitas kelembagaan BPJS dalam menentukan kriteria miskin yang sesuai dengan situasi dan kondisi difabel yang digunakan untuk menentukan kelayakan sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran). Sedangkan untuk Perpres Nomor 12 tahun 2013, tantangan muncul ketika besaran iuran yang harus ditanggung disamaratakan antara difabel dan nondifabel serta tidak memperhitungkan biaya tambahan yang ditanggung difabel.

Tantangan ketiga, kendala akses di lapangan. Menurut Irwanto, akses terhadap JKN - BPJS di daerah sangat tergantung dengan adanya partisipasi dari DPO (Organisasi Berbasis Difabel) karena mereka berperan untuk memberitahu dan menjangkau para penerima jaminan sosial dan kesehatan ini. Selain itu, akses terhadap layanan sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas fisik maupun informasi.

JKN - BPJS bagi Difabel di Banjarnegara

Untung, Ketua Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara (FKDB), menyatakan bahwa proses difabel dalam mengakses BPJS di Banjarnegara mengalami banyak tantangan.

“Dari awal FKDB berdiri sekitar lima tahun yang lalu, salah satu program yang kami lakukan adalah membantu menjangkau difabel untuk mengakses jaminan kesehatan seperti BPJS, Jamkesmas atau Jamkesda,” tutur Untung.

Sebelum ada FKDB, Untung mengaku tidak terlalu paham dengan jaminan kesehatan bagi difabel. Setelah ada Sahabat Difabel Banjarnegara, ia mulai tahu tentang jaminan kesehatan yang bisa diakses oleh difabel di Banjarnegara.

“Dulu ada Mas Riza dari Sahabat Difabel Banjarnegara yang memperkenalkan BPJS bagi difabel saat awal-awal BPJS ada. Kata Mas Riza, difabel itu bisa masuk ke dalam BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) sehingga tidak perlu membayar iuran tiap bulannya,” ungkap Untung.

Menurutnya, kondisi Banjarnegara sebagai kabupaten kecil dan dengan kontur geografis yang sebagian besar berupa pegunungan membuat informasi BPJS bagi difabel menjadi terhambat. Utamanya daerah Banjarnegara bagian utara yang sudah masuk kawasan pegunungan Dieng.

“Saya saja yang tinggal di Karangkobar yang notabene tidak terlalu jauh dari pusat kota serta sering pergi ke pusat kota saja masih kurang tersosialisasi akan informasi BPJS bagi difabel. Apalagi mereka yang ada di Batur, Wanayasa dan Kalibening sana yang daerahnya sudah masuk kawasan pegunungan Dieng,” jelas Untung.

Untung merasa bahwa keberadaan organisasi difabel maupun nondifabel yang punya akses informasi BPJS akan bisa sangat membantu jika organisasi tersebut mau turun ke lapangan dan menjangkau difabel yang tidak memperoleh akses informasi.

Alhamdulillah saya bertemu dengan Mas Riza yang juga punya pengalaman bersama MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dalam membantu difabel dalam mengakses BPJS,” lanjut Untung. Meski menurutnya, di Banjarnegara sendiri sudah ada organisasi difabel sebelumnya, namun memang pergerakan kami kurang cepat dan jarang terakses informasi-informasi yang diperbaharui.

Setelah sering bersinggungan dengan Sahabat Difabel Banjarnegara, Untung mengaku semakin mendapat akses informasi mengenai BPJS. Apalagi setelah berdirinya FKDB, ia semakin berkomitmen untuk menyebarkan akses informasi BPJS termasuk membantu menjangkau difabel yang belum bisa mengakses BPJS.

“Melalui FKDB, paling tidak saat perayaan Hari Disabilitas Internasional, kami mendata difabel yang datang untuk pengaksesan BPJS yang belum. Karena hari itulah difabel biasanya bisa berkumpul dalam jumlah yang besar di Banjarnegara. Selain hari itu, sangat sulit untuk menjangkau difabel yang berada di pelosok-pelosok desa terutama yang berada di area pegunungan,” ceritanya.

Langkah yang FKDB pun sering mendapati kerikil-kerikil terjal. Salah satunya adalah kebijakan PBI difabel di Banjarnegara yang harus melalui rekomendasi dari Dinsos dulu. “Jadi, untuk bisa menjadi PBI, harus ada rekomendasi dari Dinsos yang berdasar pada data disabilitas yang mereka miliki. Sedangkan data mereka kan sangat tidak lengkap sehingga banyak difabel akhirnya yang kesulitan mengakses BPJS PBI,” tuturnya.

Dinamika dan realitas yang terjadi di Banjarnegara bisa mengonfirmasi kendala lapangan bahwa peran DPO ataupun organisasi nondifabel yang punya sensitivitas di bidang difabel bisa sangat membantu proses difabel dalam mengakses bantuan kesehatan seperti BPJS. Selain itu, seperti diceritakan oleh Untung, data difabel yang akurat menjadi satu hal yang tidak terelakkan untuk dipastikan karena pengaksesan BPJS yang tepat sasaran bergantung pada data difabel yang akurat. [Yuhda]

The subscriber's email address.