Lompat ke isi utama
Ilustrasi Perda DIY

Menyoroti Implementasi Pasal Pendidikan Perda DIY No.4 Tahun 2012

Solider.id, Yogyakarta- Mei 2018 merupakan tahun keempat diberlakuannya Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 4 Tahun 2012, tentang Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas. Paska diberlakukannya Perda dalam kurun waktu 10 tahun, seluruh pasal harus sudah diimplementasikan oleh pemerintah.

Saat ini sudah dua perlima waktu telah dilalui  pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk berproses untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak difabel.

Hampir separuh perjalanan dilalui. Sejauh manakah proses perjalanannya?

Mei merupakan bulan di mana terdapat beberapa tanggal periingatan bersejarah. Yakni, 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Serta 15 Mei sejarah mencatat, merupakan hari disyahkan dan diberlakukannya Perda No. 4/2012 tersebut.

Meski momentum ketiganya sudah terlewati, ada baiknya catatan perjalanan proses implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 didokumentasikan. Pada tulisan kali ini, sorotan difokuskan hanya pada pasal 5-15 tentang Pendidikan.

Setiap sekolah seharusnya menerima siswa difabel, semua sekolah adalah sekolah inklusif. Artinya semua sekolah harus terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa difabel bersekolah bersama siswa pada umumnya.

Namun  sepanjang penelusuran Solider, berbagai problem  masih terjadi. Penerapan pasal 5-15 pada Perda No.4/2012 belum semuanya diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Kamis (24/5), Solider mendapatkan catatan Setia Adi Purwanta sebagai Ketua Komite Disabilitas DIY, terkait berbagai problematika implementasi Perda dan beberapa rekomendasi yang diberikan.

Kendala dan rekomendasi

Beberapa problem yang menjadi catatan Setia di antaranya:

(1) masih ada difabel yang tidak diterima di sekolah inklusi, (2) muncul konflik antara sekolah yang ditunjuk dengan SK dengan yang tidak ditunjuk, (3) guru belum memahami pembelajaran dalam setting inklusi, (4) kurangsanya sarana dan prasarana yang aksesibel, (5) sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan inklusi kurang strategis, (6) arogansi sektoral terkait pembagian kewenangan antara propinsi dengan kabupaten, (7) Lulusan SLB masih kesulitan mendapat lapangan pekerjaan, (8) minim GPK (Guru Pendamping Khusus) di dalam proses pembelajaran, (9) belum ada beasiswa untuk difabel dan atau anak dari orang tua yang difabel, (10) masih ada difabel yang tidak bersekolah karena kemampuan mobilitas rendah, sebagaimana terjadi pada anak dengan Cerebral Palsy (CP). 

Dengan berbagai problem yang ada, Ketua Komite Disabilitas DIY memberikan lima rekomendasi kepada Pemerintah DIY dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Lima rekomendasi tersebut ialah:

(1) perlunya pemahaman pengertian inklusif kepada Birokrat dan pelaksana pendidikan. Bahwa inklusif tidak lain ialah ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Penetapan target pencapaian inklusif peripurna di DIY (misalnya dalam 5 tahun ke depan), berikut tahapan program tahunan beserta indikator capaian tiap tahun. Dengan maksud agar progres penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diukur secara kuantitas, dan kualitas (tidak hanya normatif)

(3) Penguatan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berupa fasilitasi kebutuhan kelembagaan dan penyelenggaraan program sesuai pasal 13 Perda No 4/2012 sehingga proses dukungan (suporting) terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dilakukan secara efektif

(4) Pengefektifan pelaksanaan KKG (Kelompok Kerja Guru), KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Beasiswa profesi dan beasiswa kelanjutan studi di bidang pendidikan inklusif untuk guru reguler harus dioptimalkan. Sehingga tidak perlu menunggu pengangkatan guru baru serta bantuan pinjaman guru

(5) Pencabutan SK Kepala Dinas Dikpora tentang Penunjukan Sekolah Inklusif, karena bertentangan dengan UU 19 tahun 2011 dan UU no 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan tidak boleh menolak peserta didik difabel. Perlu ditenerbitkan Peratiran Gubernur (Pergub) yang berisi keharusan semua sekolah menerima difabel sebagai peserta didik dan memberikan layanan yang layak.

Catatan lain dari Setia Adi Purwanta adalah, “Beberapa pasal Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk perlu dilakukan peninjauan ulang, dan diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas,” ungkapnya.  [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.