Lompat ke isi utama
difabel di desa

Sebuah Refleksi; Difabel Desa Masih Tertinggal Akses Pembangunan

Solider.id Bangka – Hidup sebagai difabel memang kerap dikerdilkan. Jika tidak begitu, paling banter ya dianggap sebagai objek belas kasihan. Oleh siapa, tentu oleh mereka yang belum faham apa itu hak dan kesetaraan. Difabel dijepit kanan-kiri atas belakang biar kerdil, biar takut untuk tuntut hak sebagai warga yang juga bayar pajak. Mereka dikibuli oleh kebijakan yang terkadang mirip dagelan. Kurang tepat sasaran dan ujung-ujungnya mentok di atas kertas tanpa ada pelaksanaan.

Difabel di pedesaan, merekalah saksi nyata atas ketiadaannya keadilan sosial. ‘Left behind’ alias tertinggal di belakang, begitu diibaratkan difabel pedesaan. Mereka yang tinggal di desa-desa, yang jauh dari keramaian, sulit untuk berdaya dan justru kerap diperdaya. Hidup mereka sungguh rentan. Sudah difabel, hidup di desa pula.

Desa dan kota memang wajar jika punya perbedaan. Namun, malang jadinya jika pembeda yang justru pegang kendali. Dan hasil dari pembedaan itu adalah kerentanan ekonomi yang sulit untuk disudahi.  Data dan gambaran yang kerap disajikan peneliti pun lantang menyatakan bahwa kedifabilitasan bisa  jadi merupakan akibat dari kemiskinan dan bisa  juga merupakan penyebab kemiskinan.

Menurut International Labour Organization (ILO), seseorang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki kemungkinan untuk menjadi difabel. Kemungkinan itu bisa  jadi dipicu oleh kondisi dimana mereka tinggal dan bagaimana sulitnya mengakses kesejahteraan hidup. Yani, seorang gadis yang berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Brebes, merupakan contoh nyata atas kerentanan ekonomi yang dialami keluarganya.

Sewaktu Yani kecil, ia tidak pernah mendapatkan gizi dan akses kesehatan yang layak. Kondisi tersebut akhirnya membuat Yani mengalami gangguan mata. Namun, orang tua Yani tidak pernah memeriksakan penyakit mata yang dialami oleh anaknya, dan hal itu tentu saja disebabkan oleh ketiadaan finansial. Bagi mereka, sedikit uang yang dimiliki hanya cukup untuk membeli kebutuhan pangan dan sama sekali tidak ada alokasi untuk kesehatan. Dan seiring berjalannya waktu, Yani pun harus kehilangan penglihatannya dan kini ia harus rela hidup sebagai difabel netra.

Sementara itu, gambaran lain coba ditunjukkan oleh para difabel yang kini masih terpenjara dalam kemiskinan. Hal itu karena sedikitnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan. Mereka yang tinggal di pedesaan tidak memiliki banyak akses untuk sekedar berkeluh kesah atau saling berbagi, mencari solusi dan mengembangkan diri.

Panidi, dialah salah satu difabel netra di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat yang harus mengais rupiah dengan cara mengamen di pasar. Sejak kecil ia tak pernah tersentuh pelatihan keterampilan apapun dan mau tidak mau, ia  bekerja sebagai pengamen. Hasil dari mengamen tersebut tetap tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Panidi dan istrinya yang juga difabel netra terpaksa melewati hari demi hari tanpa adanya kondisi perekonomian yang stabil.

Memang tak semua difabel yang hidup di pedesaan tidak dapat menghasilkan karya. Banyak difabel yang tinggal di wilayah pedesaan di Yogyakarta misalnya telah mampu berkarya dan bahkan berwirausaha dengan berbagai keterampilan yang mereka punya. Hal ini tentu karena hasil kerja-kerja masyarakat yang memang peduli dan konsen dengan pemberdayaan difabel di wilayah desa. Namun kondisi seperti ini tak banyak dialami oleh kawan-kawan difabel di desa-desaa lain di seluruh Indonesia. Masih banyak kawan difabel yang hidup dalam keerentanan dan kemiskinan.

Berbagai kebijakan pemerintah yang diperuntukkan bagi difabel memang sudah mulai ada. Namun dalam tataran implementasi belumm sepenuhnya banyak dirasakan oleh warga masyarakat difabel di desa. Berbagai sarana publik yang aksesibel, sekolah-sekolah ramah difabel, dan bahkan pusat-pusat pelatihan bagi difabel hanya tersedia di kota-kota saja, sementara di desa, hal itu belum ada.

Masih menyoal tentang layanan untuk difabel, pendekatan yang dilakukan terkadang belum sesuai dengan ragam kedifabilitasan yang ada. Dan sudah bisa ditebak, hasil dari layanan tersebut tentu tak begitu maksimal. Dan bagi anak-anak difabel di pedesaan, mereka kerap luput dari Pendidikan dasar seperti melek huruf yang sejatinya akan memiliki guna di esok hari. Kondisi tersebut akhirnya membuat kompetensi mereka di bawah standar sehingga kerap tak memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan formal. Padahal pelatihan tersebut dapat membekali mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang bervariasi. Kapan kesempatan semacam pelatihan formal bisa mereka rasakan jika kompetensi mereka saja tak pernah mencapai standar?

Menyoal tentang aksesibilitas, difabel di pedesaan tentu gemas merasakan sulitnya mengakses alat transportasi atau pun jalan pedesaan. Aksesibilitas seolah menjadi prioritas kesekian dari kebijakan dan layanan. Sementara itu, stigma buruk tentang kemampuan difabel juga ikut menyumbang terpinggirkannya difabel dari upaya pembangunan masyarakat, dan payahnya, keluarga pun tanpa disadari menjadi supporter yang mengakibatkan stigma itu semakin tumbuh.

Para pembuat kebijakan dan pemberi layanan bisa jadi lupa bahwa difabel pun tersebar di desa bahkan sampai pelosok yang tak terjangkau mata. Dan memang menurut data dari International Labour Organization (ILO), 4 dari 5 difabel tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang seperti Indonesia. Suata langkah sistematis dan ramah nampaknya perlu dilakukan lebih-lebih ketika data dari organisasi pekerja internasional tersebut menunjukkan bahwa difabel menyumbang 1-7% pendapatan suatu negara. Jadi, siap-siap lah merugi 1-7% jika berani eminggirkan difabel dari dunia kerja.

Selalu ada jalan menuju Roma. Selalu ada jalan membuat difabel berdaya. Cobalah melibatkan difabel dalam perancangan pembangunan desa dan biarkan mereka menuangkan aspirasi sehingga nantinya akan ada skema pembangunan desa yang juga tepat sasaran untuk difabel. Cobalah mengajak praktisi, organisasi kedifabilitasan, pusat rehabilitasi dan pihak-pihak lain yang mampu dan mau peduli akan isu difabel. Jika skema layanan untuk difabel dibuat dengan bersumber dari difabel itu sendiri, tentu tak mustahil pendekatan, pelatihan dan berbagai program lainnya dapat dijalankan tanpa kedodoran.

Langkah lain yang juga strategis untuk dilakukan adalah menginisiasi program rehabilitasi berbasis masyarakat. Program ini tentu saja akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan difabel, potensi difabel dan sadar akan hak difabel sebagai bagian dari masyarakat. Dengan program rehabilitasi berbasis masyarakat, akan ada proses saling memahami antara difabel dengan non-difabel sehingga seorang difabel tidak perlu lagi harus lari ke kota untuk mendapatkan layanan yang mengakomodir kebutuhan dan potensi diri.

Itu sajakah jalan yang bisa ditempuh? Tentu masih banyak cara yang dapat ditempuh untuk memberdayakan difabel. Kebijakan yang telah ada pun patut diacungi jempol, namun memang perlu adanya perluasaan informasi dan implementasi yang lebih nyata sehingga kebijakan yang telah dibuat pun tidak sia-sia. Pembangunan masyarakat haruslah merata dan tak pandang bulu, termasuk juga pada difabel yang tinggal di desa. Jika pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan baik, tak hanya difabel saja yang sejahtera tapi negara pun akan mampu tumbuh menjadi negara yang kuat. (Eka Pratiwi Taufanti)

The subscriber's email address.