Lompat ke isi utama
ilustrasi timbangan dengan bacaan difabel rentan diceraikan

Kerentanan Difabel di Hadapan Hukum Perkawinan

Solider.id, Yogyakarta- “Negara indonesia adalah negara hukum”.

Kutipan di atas merupakan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendengar bunyi pasal tersebut tentu telah jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu di Negeri ini harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Albert Van Dicey adalah tokoh yang mempelopori konsep negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika. Menurut Albert Van Dicey ada tiga ciri negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan asas legalitas atau due process of law.

Sementara dalam tradisi eropa kontinental, Julius Stahl adalah tokoh yang berperan penting dalam lahirnya konsep negara hukum yang dikenal dengan istilah rechtsstaat. Menurut Julius Stahl ada empat ciri negara hukum yaitu : perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.

Apabila melihat ciri negara hukum menurut kedua ahli di atas, keduanya sepakat bahwa dalam sebuah negara hukum harus ada persamaan dalam hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Artinya persamaan dalam hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri penting sebuah negara, apabila negara tersebut ingin dikatakan sebagai negara hukum. Hal ini tentu berlaku baik bagi negara yang menggunakan sistem hukum Anglo Amerika atau sistem hukum Eropa Kontinental, karena Albert Van Dicey dan Julius Stahl merupakan representasi dari dua sistem hukum tersebut.

Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam konstitusinya dengan menegaskan perlindungan terhadaap HAM dan persamaan di hadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 28A hingga 28J.

Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 mengatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. artinya setiap pribadi haruslah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, dan kondisi difabel yang dimiliki seseorang.

Hal ini dipertegas oleh Pasal 28I ayat (2) yang mengatakan; setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal tersebut semakin memperjelas konsep HAM yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan tidak berlaku diskriminatif terhadap siapapun.

Perlindungan HAM ini semakin dipertegas di era reformasi setelah di undangkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu langkah perlindungan terhadap HAM juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan meratifikasi konvensi-konvensi PBB tentang hak asasi manusia. Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi tersebut seperti konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas yang diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2011 dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang di ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984.

Pasca reformasi pengaturan mengenai perlindungan terhadap HAM dapat dikatakan mengalami kemajuan jika melihat fakta bahwa negara mulai mengambil langkah penting dengan menerbitkan berbagai produk hukum yang bertujuan untuk melindungi HAM.

Hal ini mengartikan bahwa negara bertanggungjawab atas perlindungan, penghormatan ddan pemenuhan hak asasi manusia. Tetapi bukan berarti tidak ada lagi pelanggaran HAM di Indonesia. Faktanya justru sampai hari ini masih terdapat pelanggaran HAM yang dilegalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran HAM tersebut adalah pengaturan yang diskriminatif terhadap difabel dalam rezim hukum perkawinan. Pada pengaturan yang diskriminatif masih dapat dijumpai dalam rezim hukum perkawinan di Indonesia yaitu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Setidaknya ada dua ketentuan yang diskriminatif dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dua ketentuan yang diskriminatif terhadap kelompok difabel itu adalah ketentuan mengenai alasan mengajukan izin poligami dan ketentuan mengenai alasan mengajukan gugatan perceraian.

Pengaturan mengenai alasan mengajukan permohonan izin poligami terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Sementara pengaturan mengenai alasan untuk mengajukan gugatan cerai terdapat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Perihal alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan izin poligami, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa ada tiga alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan gugatan cerai. Tiga alasan tersebut adalah:

Pertama, karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebagaimana paradigama yang stereotipe yang dominan di masyarakat. Ketiga, karena istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan perihal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan perceraian. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian ada beberapa alasan.

Salah satu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian sesuai UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah apabila salah satu pihak mendaapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Habib Shulton Asnawi dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hak-HakPerempuan Disabilitas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) yang dimuat dalam Jurnal Difabel Vol. 1 No. No. 1 2014.

Ia mengatakan bahwa ketentuan alasan pengajuan izin poligami yang diskriminatif tersebut, bukan hanya bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Tetapi juga bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal itu karena ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 15 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang berbunyi;

Negara wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum. Ketentuan dalam Pasal tersebut jelas memposisikan perempuan difabel pada posisi yang subordinat.

Selain itu perlu diketahui bahwa alasan mengajukan izin poligami ke pengadilan ini adalah bersifat alternatif. Artinya seorang suami cukup memiliki satu alasan saja untuk mengajukan izin poligami ke pengadilan. Implikasinya seorang suami dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan jika istrinya seorang difabel atau istrinya baru saja menjadi seorang difabel.

Padahal potensi untuk menjadi difabel itu sangat mungkin dialami oleh setiap orang. Seorang perempuan mungkin saja secara tidak terduga menjadi difabel karena kecelakaan dan karena kondisi difabel yang baru dialaminya tersebut perempuan tersebut dapat di poligami oleh suaminya. Begitu juga dengan ketentuan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai alasan perceraian.

Namun, bedanya dalam pengaturan ini bukan hanya perempuan difabel yang rentan dilanggar hak-haknya, tetapi juga laki-laki difabel. Hal ini karena penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa salah satu alasan untuk menjatuhkan talak atau melakukan gugatan cerai adalah, apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Sama seperti alasan mengajukan permohonan izin poligami, ketentuan ini juga bersifat alternatif. Artinya seorang suami atau istri cukup memiliki satu alasan saja untuk menjatuhkan talak atau melakukan gugatan cerai kepada pasangannya.

Implikasinya juga tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang poligami. Ketika salah satu pihak adalah seorang difabel atau baru saja menjadi difabel, maka kondisi difabel yang dimilikinya tersebut dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan talak atau mengajukan gugatan perceraian.

Ketentuan-ketentuan mengenai alasan mengajukan permohonan izin poligami dan alasan menjatuhkan talak atau gugatan cerai tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan rezim hukum HAM yang berlaku saat ini.

Hal ini tentu tidak terlalu mengagetkan karena UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dibuat di era orde baru yang mana sudah diketahui bersama pada masa itu kurang memperhatikan aspek hak asasi manusia.

Seiring dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan di era reformasi dan diundangkannya berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka perubahan terhadaap ketentuan yang diskriminatif terhadap difabel dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus dilakukan. Hal ini agar pengaturan dalam rezim hukum perkawinan juga sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. [Tio Tegar Wicaksono]

The subscriber's email address.