Lompat ke isi utama
Ilustrasi Difabel dan hukum peradilan

Jalan Terjal RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Solider.id, Yogyakarta - Penyusunan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendapat tantangan keras ketika Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2018 resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Keputusan Presiden ini hanya mencantumkan empat dari delapan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menjadi salah satu dari empat RPP yang tidak dicantumkan.

Keluarnya Keputusan Presiden ini juga hampir bersamaan dengan agenda lokakarya Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (14-15/5). Fajri Nursyamsi, saat berbicara dalam lokakarya lanjutan dari agenda serupa pada 16 April lalu ini, sangat menyesalkan keluarnya Keputusan Presiden tersebut.

“Jika dilihat dari penyusunan delapan RPP turunan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, RPP inilah yang menurut saya persiapannya paling besar di antara RPP yang lain,” ujar Fajri.

Dari rangkaian kerja yang sudah dijalankan, RPP ini sudah mengalami pembahasan substansi sejak 9 Maret sampai 11 April 2018. Selain itu, Kemenkumham juga melakukan diskusi lintas direktorat dan lembaga di Kemenkumham untuk memberikan masukan terkait penyusunan RPP ini.

Pada lokakarya terkait RPP ini juga dilakukan dua kali pada 16 April 2018 di Jakarta yang melibatkan 80 representasi dari berbagai pihak, dari kementerian maupun dari luar kementerian. Serta lokakarya finalisasi RPP yang diselenggarakan 14 dan 15 Mei 2018.

Menanggapi hal ini, Timbul Sinaga, Direktur Instrumen HAM Ditjen HAM, meminta adanya perumusan strategi agar RPP Akomodasi yang Layak bagi Difabel dalam Proses Peradilan bisa menjadi RPP prioritas tahun ini.

“Harus ada strategi yang rencana kerja yang jelas agar RPP ini bisa keluar tahun ini,” ujarnya yang juga menjadi narasumber dalam lokakarya Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Difabel dalam Proses Peradilan.

Selain revisi konten RPP, dalam workshop finalisasi RPP ini juga dirumuskan langkah dan strategi yang akan diusahakan untuk membuat RPP. Sehingga bisa masuk ke dalam program usulan prioritas tahun ini.

Virnasari, Kepala Seksi penyusunan RUU Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, mengatakan bahwa masih ada lima kali Rapat Dalam Kantor (RDK) di Ditjen Peraturan Perundang-undangan terkait rencana kerja perumusan RPP. “Selain itu, ada tim PAK (Panitia Antar Kementerian) yang akan mulai bekerja bulan Mei 2018 untuk mendukung perumusan RPP ini,” terangnya.

Ia mengatakan harus melihat SK terlebih dahulu, apakah bisa ada perwakilan dari LSM difabel untuk ikut masuk dalam tim PAK. Menurutnya karena memang keterbatasan dana untuk akomodasi bagi perwakilan yang berasal dari luar Jakarta.

“Kami akan coba koordinasikan apakah dari SIGAB masih bisa dimasukkan ke dalam tim PAK atau tidak dengan anggaran akomodasi yang berasal dari SIGAB sendiri. Jika pun tidak bisa, usulan dari SIGAB nanti bisa kami catat dan sampaikan di pertemuan-pertemuan tim PAK,” ujar Virnasari.

Menanggapi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang tidak masuk dalam program usulan prioritas tahun ini, Virnasari menyatakan masih ada mekanisme yang bernama pengajuan izin prakarsa kepada Presiden agar RPP ini bisa dimasukkan ke dalam program usulan prioritas.

“Kemenkumham nanti bisa mengajukan izin prakarsa kepada Presiden. Namun, proses izin prakarsa ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, setelah proses penyusunan selesai, masih ada proses harmonisasi yang tidak bisa dilakukan jika izin prakarsa belum disetujui Presiden,” ungkapnya.

Meskipun begitu, Virnasari menyatakan bahwa tim perumus dari Ditjen HAM dan Ditjen PP akan bekerja secara efektif dan efisien dari bulan Juni sampai Agustus 2018.

Untuk mempermudah mekanisme izin prakarsa, Timbul Sinaga menimpali. Ia berinisiatif untuk melakukan pendekatan untuk mendorong keluarnya izin prakarsa ini. “Saya akan telepon Kasubdit Perencanaan Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk mempermudah pengajuan izin prakarsa ini,” terangnya.

Selain itu, Timbul minta dari LSM dan Pokja juga bisa melakukan pendekatan dan audiensi kepada pihak-pihak strategis untuk mempercepat proses ini. “Pokoknya kita lakukan berbagai macam pendekatan,” tandasnya.

Mendengar hal ini, Suharto selaku Direktur SIGAB, bersedia menyediakan perwakilan difabel ke dalam tim PAK dengan anggaran dari SIGAB. Suharto menyatakan akan mengkoordinasikan SIGAB dan Pokja untuk bisa melakukan audiensi kepada Setneg.

“Selain audiensi terhadap Setneg, kami bersama Pokja dan koalisi masyarakat juga akan melakukan advokasi melalui Kantor Staf Presiden dan Bappenas. Kebetulan kami sering berhubungan dengan Bappenas dan Ibu Atik dari Lehamas Aisyiyah bisa membantu menghubungi sekertariat KSP,” ujar Suharto.

Menurut Suharto, berhubung kondisi RPP ini tidak masuk menjadi program usulan prioritas tahun 2018, maka berbagai cara memang harus ditempuh, baik dari Kemenkumham sendiri maupun dari LSM, Pokja dan koalisi masyarakat yang ikut bergerak melakukan audiensi dengna pihak terkait. [Yuhda]

The subscriber's email address.