Lompat ke isi utama
Ilustrasi gambar tentang UPR

11 Rekomendasi UPR yang Wajib Diimpelemtasikan Pemerintah Indonesi

Solider.id, Yogyakarta- Terdapat 11 rekomendasi paska peninjauan berkala Universal Periodic Review atau UPR beberapa negara pada Forum Dewan HAM PBB (UNHCR). Rekomendasi menjadi konsekuensi dan harus diimplementasikan Pemerintah Indonesia periode 2017-2022.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz pemerintah Indonesia mendapatkan sedikitnya 12 rekomendasi dari UPR. Namun hanya sebelas rekomendasi yang diterima yang harus dipenuhi pemerintah.

“Sedangkan satu rekomendasi hanya menjadi catatan, dan tidak ada kewajiban memenuhinya,” ujar Hafiz saat sesi makan siang, di Lokakarya yang diselenggarakan Perhimpunan Ohana Indonesia, di Horison Ultiman Riss, Rabu (16/5).

Labih lanjut diuraikan Hafiz, sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional penyandang disabilitas atau Convention the Right of Person With Disability (CRPD), pemerintah Indonesia memiliki beberapa konsekuensi atau kewajiban yang harus dipenuhi.

Konsekuensi atau kewajiban tersebut, ialah: Indonesia berkewajiban memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tersebut dalam instrumen CRPD. Selanjutnya melakukan pelaporan secara berkala (periodic report) sebagai bagian dari mekanisme pelaporan negara (State Self-Reporting Mechanism) yang disyaratkan instrumen internasional tersebut.

“Indonesia telah melakukan kewajibannya,” kata Hafiz. Yakni membuat laporan resmi, dan organisasi masyarakat sipil telah membuat laporan alternatif. Laporan tersebut telah dikirim ke PBB dan yang dipantau oleh 193 negara anggota PBB.

Pemantauan penerapan HAM setiap negara anggota PBB dilakukan antara lain melalui mekanisme peninjauan berkala (Universal Periodic Review atau UPR) di forum Dewan HAM PBB (UNHCR).

Daftar 12 rekomendasi UPR

Melalui mekanisme berkala (UPR) Indonesia memiliki 12 rekomendasi terkait isu disabilitas. Kedua belas rekomendasi tersebut ialah:

1.    Melanjutkan program-program untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, difabel dan orang lanjut usia, Djibouti adalah negara yang mereview dan memberikan rekomendasi;

2.    Melanjutkan upaya nasional untuk memperbaiki kerangka hukum dan kelembagaan, melaksanakan kebijakan dan program yang berfokus pada dan mempromosikan hak-hak perempuan, anak-anak, difabel, dan orang tua, direview dan direkomendasikan oleh Mesir;

3.    Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, oleh Vietnam;

4.    Terus menerapkan pemetaan gender nasional dalam kebijakan untuk menilai keterwakilan perempuan dalam posisi tanggung jawab dan pengambilan keputusan, Aljazair;

5.    Memperkuat langkah-langkah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan politik, Afrika Selatan;

6.    Terus melaksanakan Rencana Aksi Nasional Disabilitas 2013-2022 dengan penekanan pada situasi anak-anak yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, Kolombia;

7.    Lebih lanjut menjamin hak difabel dan memperluas partisipasi orang-orang difabel dalam urusan public, Cina;

8.    Melipatgandakan upaya melindungi hak asasi manusia difabel fisik, Jepang;

9.    Terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan representasi dan partisipasi para penyandang disabilitas, Kuba;

10. Mendukung implementasi UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan memperkuat upayanya untuk menangani pekerja anak untuk memastikan akses anak-anak ke layanan sosial, kesehatan dan pendidikan, Thailand;

11. Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Arab Saudi; dan

12. Ratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, disampaikan oleh Guatemala; Senegal.

Kedua belas rekomendasi dari UPR tersebut, sebelas rekomendasi diterima oleh Idonesia yakni point 1-11. Adapun satu rekomendasi pada poin 12 tentang optional protokol menjadi catatan Indonesia.

Optimalkan peran DPO

Dengan demikian pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjalankan kesebelas rekomendasi dan melakukan pelaporan berkala lima tahunan, yakni pada 2022 mendatang.

Adapun organisasi masyarakat sipil dalam hal ini organisasi difabel atau Difable People Organisation (DPO) musti mengoptimalkan peran. Yakni menempatkan diri sebagai pihak yang bekerja sama dalam melakukan pengawalan dan pengawasan bagi negara, dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR tersebut. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.