Lompat ke isi utama
Salah satu kelompok dari peserta lokakarya sedang berdiskusi

Memperjuangkan Hak Difabel dengan Mekanisme HAM Internasional

Solider.id, Yogyakarta- “Pada mekanisme HAM Internasional terdapat prosedur komunikasi dan komplain yang dibuat oleh PBB, sebagai mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia,” papar Muhammad Hafiz direktur Human Rights Working Group (HRWG) dalam lokakarya Mengenal Mekanisme HAM Internasional dan Perencanaan Pemantauan Bersama Hak Penyandang Disabilitas.

Menurut Hafidz, organisasi difabel atau DPO memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan HAM bagi difabel. Mekanisme HAM Internasional, menjadi alat bagi DPO memperjuangkan terwujudnya pemenuhan hak-hak difabel oleh negara.

Mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional , ialah sebuah mekanisme yang dibuat dengan tujuan untuk mengawasi implementasi penegakan HAM oleh suatu Negara. Mekanisme HAM Internasional merupakan upaya penegakkan HAM yang telah menjadi standar norma universal. Mekanisme HAM Internasional penting sekali dipahami oleh DPO.

“Kenapa? Karena memiliki beberapa mekanisme sebagai prosedur penegakan dan pemantauan negara-negara pihak, melalui suatu komite ahli yang dibentuk oleh perjanjian,” terang Hafidz dalam acara yang diselenggarakan Perhimpunan Ohana Indonesia, Rabu (16/5), di Hotel Horison Utlima Riss, Jalan Gowongan Kidul 33-49 Yogyakarta.

Lebih lanjut, Hafidz mengatakan, mekanisme penegakan HAM dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring kepatuhan negara. Menggunakan mekanisme perjanjian internasional berbasis piagam (charter based bodies) dan berbasis perjanjian internasional HAM (treaty-based bodies).

Bagi Hafiz, problematika sesungguhnya tidak hanya terjadi pada DPO atau masyaraat sipil. Namun juga terjadi pada pemerintah Indonesia. Guna mengidentifikasi peran-peran apa yang dapat dilakukan oleh DPO dalam melakukan pengawasan terhadap negara, pemahaman terait mekanisme HAM internasional sangat signifikan atau penting (urgent) dimiliki DPO.

Menurut Hafidz, pada konteks pemajuan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, monitoring implementasi hak-hak penyandang disabilitas, semestinya dilakukan oleh negara dalam hal ini Komite Nasional Disabilitas (KND).

Namun demikian KND sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tidak juga diwujudkan oleh pemerintah. Bahkan penolakan terhadap KND mulai dihembuskan dengan alasan, sudah ada komite perlindungan lainnya yang kinerjanya dinilai tidak maksimal.

Skema pengawasan reguler

Pemahaman terkait mekanisme HAM Internasional bagi DPO, nantinya akan diimplikasikan dalam sebuah skema pengawasan reguler. Skema pengawasan yang dilakukan setiap satu tahun sekali, dimungkinkan sebagai alat menyusun indikator pelaksanaan pemenuhan HAM oleh pemerintah Indonesia.

 “Skema reguler nantinya akan memberikan laporan atau reeport terkait apa saja yang sudah dan belum dilakukan oleh pemerintah, dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indinesia. Indikator pencapaian dengan coding (tanda), akan memudahkan pembacaan report, itu yang nantinya akan dilakukan,” tutur Hafiz kepada Solider, Rabu (16/5). [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.