Lompat ke isi utama
perrempuan difabel

Terpenuhinya Hak Perempuan dan Anak Difabel Sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa

Mengapa Perempuan dan Anak Difabel?

Solider.id Surakarta - Isu perempuan dan anak difabel yang berkembang di Indonesia dewasa ini dilandasi oleh beberapa fakta sosial yang cukup meresahkan. Belum lepas dari ingatan kita, kasus pembulian yang menimpa seorang mahasiswa berkebutuhan khusus di sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Negara kita (Juli 2017), media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video pembulian yang diunggah oleh seorang pelajar SMP di Jawa Timur melalui akun Instagram-nya (Juli 2017). Masih menggunakan media sosial, seorang ibu di Lampung (Januari 2018) melalui status Facebook-nya mengungkapkan kata-kata hinaan pada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Kasus-kasus pembulian yang banyak terjadi menunjukkan adanya stigma yang masih kuat melekat pada anak-anak berkebutuhan khusus. Stigma yang seolah mengakar, tanpa disadari, di tengah masyarakat selanjutnya berkembang menjadi tindakan-tindakan diskriminatif riil yang tercermin dalam ucapan, perilaku, hingga tindak kekerasan.

Dalam kasus yang dialami oleh Dwi Aryani dengan salah satu maskapai penerbangan pada April 2016, pihak maskapai beranggapan bahwa keberadaan Dwi di dalam pesawat dapat membahayakan penerbangan. Alasan yang tidak dapat serta merta diterima secara logis untuk bisa menurunkan seorang perempuan difabel berkursi roda dari dalam pesawat. Kasus lain yang juga berkaitan dengan tindakan diskriminasi terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak difabel adalah kepemilikan identitas diri (KK dan KTP), kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan, aksesbilitas informasi dan layanan publik, serta perlindungan hukum yang berperspektif perempuan dan anak difabel. Kasus-kasus tersebut masih sering menghiasi kolom-kolom pemberitaan di media massa, baik cetak maupun online.

Persoalan perempuan sendiri, baik difabel dan non-difabel, hingga saat ini masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang belum selesai di Negara kita. Begitu pula dengan persoalan mengenai pemenuhan hak anak. Perempuan dan anak masih banyak diposisikan sebagai kaum marginal, sejajar dengan difabel. Dengan demikian, perempuan dan anak difabel menyandang beban ganda di dalam hidupnya. Anak perempuan difabel menyandang beban yang lebih berat lagi. Perempuan dan anak difabel bukan hanya mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga menjadi obyek yang sangat rentan dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

“…pada 2015 tercatat 29 orang perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan

baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Tahun 2016, kekerasan serupa meningkat sebanyak 33 kasus dan 35 kasus di tahun 2017.” (Suara Pembaruan, 26 Januari 2018)

Data yang dihimpun oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak) Yogyakarta tersebut memberikan gambaran kepada kita mengenai kondisi kerentanan yang mengancam perempuan dan anak difabel di Negara kita.

“Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas merupakan fenomena gunung es yang terlihat di permukaan saja. Pada kondisi riil, banyak kasus yang tidak terlaporkan atau terekspose keluar.” (Suara Pembaruan, 26 Januari 2018)

Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa

Dalam sebuah seminar bertajuk “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Mataram (12/04/2018), Harry Azhar Azis memaparkan 3 unsur penting yang terkandung dalam Amanat UUD 1945 terkait pengelolaan keuangan negara (termasuk dana desa). Ketiga unsur tersebut ialah: transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan tersebut anggota BPK yang menjadi narasumber itu menegaskan, “Kalau saat Kepala Desa (Kades) menjabat, angka kemiskinan, pengangguran,  rasio gini (ketidakmerataan distribusi penduduk) nggak turun, dan IPM nggak naik, berarti Anda gagal jadi Kades.”. (keuangan.co, 13 April 2018)

Dari paparan di atas, terdapat empat indikator keberhasilan dana desa. Indikator terakhir menyebutkan adanya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana erat sekali kaitannya dengan upaya-upaya pemberdayaan. Yang perlu disadari selanjutnya ialah bahwa untuk dapat mencetak manusia-manusia yang berdaya diperlukan dukungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar bagi mereka dan aksesbilitas yang memadai di dalamnya. Dalam hal ini, konteks pembangunan telah meliputi pembangunan fisik dan non-fisik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, setiap desa memiliki otoritas penuh dalam merancang program-program pembangunan (baik fisik maupun non-fisik). Dalam hal ini, berarti juga, desa memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas-prioritas sasaran dalam pembangunan di wilayahnya.

Sebagai kelompok sangat rentan, perempuan dan anak difabel “wajib” menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Sayangnya, sebagian besar masyarakat kita masih berpandangan bahwa perempuan dan anak difabel tidak memiliki potensi untuk bisa dilibatkan di dalam program-program pemberdayaan (pembangunan) desa. Karena itu, program-program pemberdayaan (pembangunan) bagi mereka belum banyak muncul di dalam musyawarah-musyawarah desa.

Belajar dari keberhasilan beberapa orang, mereka menerapkan konsep paradigma terbalik di dalam hidupnya. Konsep ini mempercayai bahwa hipotesa-hipotesa yang berkembang luas di masyarakat belum tentu terbukti. Sebaliknya, antitesa dari hipotesa tersebut bisa jadi justru terbukti.

Apabila konsep ini diadaptasi dalam pemberdayaan kelompok marginal (termasuk kelompok perempuan dan anak difabel), maka mereka memiliki kesempatan untuk berdaya. Selanjutnya, ketika desa mampu memberdayakan kelompok –kelompok marginal di wilayahnya, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah permasalahan-permasalahan urgen dan signifikan (gizi buruk, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dsb.) dengan sendirinya berkurang/ hilang.

Melalui penandatanganan Peraturan Presiden Nomer 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Presiden telah menunjukkan komitmennya terhadap struktur dan tata kelola SDGs (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Selanjutnya, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) memimpin upaya pemerintah untuk membawa agenda baru tersebut ke tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan semua sektor. Prinsip utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan tersebut adalah inklusi dan partisipasi. (Agatha)

 

(http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/19/sdgs-indonesia-2018-and-beyond.html)

The subscriber's email address.