Lompat ke isi utama
ilustrasi perjuangan rpp akomodasi yang layak

Nafas Baru Peradilan Lewat RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Solider.id, Yogyakarta - Perumusan RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah melalui sebuah proses yang panjang. Sebelum Workshop Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dilakukan, terhitung sudah ada enam kali proses pembahasan substansi RPP yang dilakukan dari tanggal 9 Maret sampai 11 April 2018. Selain itu, Dirjen Perancangan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia juga mengadakan diskusi bersama lintas direktorat dan lembaga di Kementrian Hukum dan HAM terkait masukan terhadap subtansi RPP pada bagian keterlibatan lembaga keuangan, lembaga pemasyarakatan, lembaga peradilan serta keluasan cakupan RPP terhadao semua lembaga peradilan.

Substansi tentang RPP ini kemudian mendapat banyak masukan pada agenda Workshop RPP Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2018. Workshop ini dihadiri oleh 80 respresentasi stakeholder strategis dari lintas kementrian atau lembaga (K/L), aparat penegak hukum, institusi bantuan hukum, organisasi atau lembaga bantuan hukum, lembaga advokasi            HAM dan difabilitas, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pendamping hukum difabel, tim ahli, dan aktifis pemantau peradilan.  

Masukan dari wokshop tanggal 16 April itulah yang kemudian menjadi ruh dari pembahasan Workshop Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Senin dan Selasa (14-15/5). Sipora Purwanti dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) kemudian menjelaskan beberapa masukan terhadap RPP ini.

“Banyak sekali masukan dari workshop terakhir di Jakarta tanggal 16 April 2018. Sebelum masuk ke pasal per pasal, ada masukan tentang ruang lingkup RPP ini,” ujar perempuan yang akrab disapa Ipung ini.

Menurutnya, ruang lingkup RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan harus sesuai dengan amanat dari UU No.8 Tahun 2016, terutama di Pasal 36 Ayat (2). Amanatnya adalah Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses pengadilan.

“Yang harus diatur dalam RPP ini adalah bagaimana kita menciptakan akomodasi yang layak, artinya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada difabel dalam proses peradilan, mulai dari pendidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan sampai putusan pengadilan,” terang Ipung.

Selain ruang lingkup RPP, Ipung juga menjelaskan tentang kebutuhan sidang tertutup bagi difabel.

“Selama ini sidang tertutup sesuai KUHAP pasal 153 itu hanya untuk kasus anak dan susila. Padahal difabel juga punya kebutuhan sidang yang tertutup karena ada beberapa jenis difabel tertentu yang akan kehilangan konsentrasi jika persidangannya terlalu bising,” jelas Ipung.

Ada berbagai pasal pada RPP ini yang kemudian dibahas secara dalam sesuai dengan masukan pada workshop tanggal 16 April 2018. Salah satunya adalah perkara kesaksian difabel yang dianggap tidak sah atau tidak dihitung bernilai penuh dalam proses peradilan.

Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengatakan bahwa dari rujukan hukum yang ada saat ini, kebanyakan menganggap difabel dalam kapasitas yang tidak cakap hukum.

“Pasal 12 RPP ini memang berdasar kebutuhan lapangan karena baik SIGAB maupun LSM lain sering mendapati kasus difabel tidak bisa bersaksi karena disebabkan faktor kedifabelannya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya ada pijakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa kesaksian dari difabel bisa diterima.

“Saya masih ingat dulu saat Yusril Ihza Mahendra mencoba mengajukan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi namun akhirnya ditolak oleh hakim karena tidak mengetahui langsung peristiwa yang disidangkan. Karena hal itu, kemudian muncul putusan MK yang menerima keterengan saksi yang tidak mendengar dan melihat kejadian langsung namun punya pengetahuan yang relevan dengan kasus yang disidangkan. Dan ini cukup relevan pada difabel,” ia menjelaskan.

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari M. Syafi’ie dari SIGAB. Ia mengatakan bahwa yang penting dalam hal ini adalah ada keyakinan dari hakim yang timbul setelah adanya kesaksian dari difabel dengan pemberian keterangan alternatif selain melihat atau mendengar.       

“Dulu sempat ada kasus difabel netra di Wates, Kulon Progo yang kecopetan di bus. Ia mengetahui dan merasakan kejadian tersebut. Namun, ketika melapor di kepolisian, kasusnya tidak bisa ditindaklanjuti karena ia tidak melihat pelakunya,” Syaffie bercerita.

Padahal menurutnya, kesaksian yang diberikan oleh difabel bisa dianggap punya nilai yang utuh dengan adanya pemberian reasonable accomodation pada saat proses peradilan.

“Kuncinya ada di reasonable accomodation terhadap difabel,” terangnya.

Untuk itulah pasal 12 pada RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan perlu dimasukkan dan dipertahankan.

Dalam proses diskusi, ada perubahan pada Pasal 12 draft RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada ayat 1 yang berbunyi ‘Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim wajib mendengar Kesaksian Penyandang Disabilitas dan dilarang menolak saksi atas dasar kedisabilitasannya’ diusulkan penggantian diksi menjadi hanya ‘Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim dilarang menolak saksi atas dasar kedisabilitasannya.’

“Kata wajibnya dihapus saja namun kita kunci ayat 2 yang berbunyi ‘Kesaksian Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai pembuktian yang sama.’ Namun, perlu ditambah catatan,” ujar Atik, perwakilan dari Lehamas Aisyiyah.

Menurutnya, pasal ini perlu ditambah catatan bagaimana penjelasan kesaksian Penyandang Disablitas dapat memperkuat keyakinan aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

Lalu, ada juga diskusi mengenai masukan terhadap aspek anggaran dalam proses peradilan terhadap difabel.

Menurut Ipung, selama ini tidak ada peraturan yang membahas tentang anggaran yang berkaitan dengan proses peradilan difabel.

“Meski tidak ada anggaran, biasanya hal-hal yang terkait dengan biaya pemeriksaan medis dan disabilitas, bisa teratasi karena biaya yang dikeluarkan secara gotong royong baik dari difabel maupun dari pihak yang membantu,” ujar Ipung.

Dalam pasal 14 kemudian disepakati bahwa difabel tidak akan menanggung biaya pemeriksaan medis dan disabilitas. Biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. (Yuhda)

 

The subscriber's email address.