Lompat ke isi utama
Pelatihan sensitivitas difabilitas pada OPD Kabupaten Sukoharjp

Pelatihan Sensitivitas Difabilitas Pada OPD Sukoharjo Petakan Banyak Temuan

Solider.id, Sukoharjo-Pelatihan sensitivitas difabilitas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten yang difasilitasi oleh Sehati di RM Asri Solo, Selasa (15/5)  memetakan berbagai temuan. Temuan tersebut meliputi kebutuhan-kebutuhan difabel yang selama ini belum terpenuhi. Misalnnya dari Dinas Perhubungan mengakui bahwa selama ini jasa layanan angkutan desa (angkudes) belum akses bagi pemgguna kursi roda.”Tidak ada kabin untuk menyimpan kursi roda. Mestinya ke depan kita bisa menyerukan kepada perusahaan karoseri misalnya, agar angkutan bisa akses kursi roda,”ungkap Sukadi dari Dinas Perhubungan Sukoharjo.

Sugandi, anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) bahkan menyoroti angkutan bus kota yang terkadang tidak ada kernet atau kondekturnya sehingga menyulitkan difabel netra saat naik bus untuk mobilitas. Senada dengan Sugandi, Martin dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin) Sukoharjo menyatakan kesulitan saat mengakses antrean rumah sakit. Hambatan ini dia sampaikan kepada OPD terkait, RSUD dan Dinas Kesehatan bahwa hendaknya rumah sakit memfasilitasi antrean dengan layanan visual. Untuk moda transportasi seperti kereta api, dirinya sudah bisa mengakses karena telah ada teks berjalan di kereta, namun untuk transportasi bus, pihaknya selalu kesulitan karena belum akses.

Menyangkut masalah pendidikan, Martin juga mengemukakan hambatannya terkait selama ini guru di sekolah SLB mengajarkan pelajaran apalagi bidang studi Bahasa Indonesia dengan oral, sehingga Tuli memiliki kesulitan yang tinggi soal pemahaman bahasa. “menjadikan saya malas belajar bahasa karena suka kebalik-balik,’ tutur Martin.

Budi Utami, fasilitator dari Sehati kepada Solider mengatakan bahwa mengapa dalam program yang diusung oleh Sehati, dirinya menekankan untuk memetakan kebutuhan difabel karena itu realita yang terjadi saat ini. Sangat jauh dari ideal jika hambatan-hambatan tersebut tidak segera untuk diatasi. “Untuk program desa inklusi, pelatihan senstivitas difabilitas kepada OPD ini perlu kita berikan sebab kita ubah dulu paradigma mereka tentang difabilitas, sehingga perspektif mereka terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk maka kebijakan yang berpihak kepada pemenuhan hak difabel pun segera diwujudkan,”pungkas Budi Utami. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.