Lompat ke isi utama
keputusan presiden nomor 9 tahun 2018

Kepres Nomor 9 Tahun 2018 Ciderai Hak Difabel

Solider.id, Yogyakarta- Kelompok kerja (Pokja) implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kembali mengeluarkan pernyataan pada tanggal 14 Mei 2018. Hal ini terkait ditandatanganinya Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2018 oleh presiden yang tidak mencantumkan 4 dari 8 peraturan pemerintah turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang saat ini sedang di bahas. Empat rancangan peraturan pemerintah tersebut adalah : RPP tentang Akomodasi yang Layak dalam Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (amanat Pasal 36 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016,  RPP tentang Unit Layanan Disabilitas (amanat Pasal 54 ayat 2, pasal 55 ayat 4, dan pasal 86 ayat 2 UU No.8 Tahun 2016), RPP tentang Permukiman, Pelayanan Publik, dan Penanganan Bencana bagi Penyandang Disabilitas (amanat Pasal 104 ayat 4, pasal 108, dan pasal 109 ayat 4 UU No. 8 Tahun 2016), dan RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas (amanat Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 116 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016).

“dengan tidak masuknya 4 RPP itu maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah akan gagal merealisasikan amanat dari UU No. 8 Tahun 2016, kegagalan itu akan berdampak kepada terhambatnya upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”. bunyi siaran pers Pokja implementasi UU No. 8 Tahun 2016

Fajri Nursyamsi anggota Pokja implementasi UU No. 8 Tahun 2016 saat dihubungi solider via WhatsApp mengatakan bahwa Pokja sangat kecewa dengan adanya situasi seperti ini. Hal ini karena selama setahun terakhir  sebenarnya Pokja dengan beberapa kementerian seperti Kemenko PMK, Kemensos, Kemenkumham, dan Bappenas telah melakukan koordinasi yang intensif terkait pembahasan RPP turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Fajri juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengupayakan hak difabel sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Kekecewaan ini sangat berdasar karena dalam Pasal 152 disebutkan bahwa peraturan turunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 paling lambat harus disyahkan 2 tahun setelah di undangkannya UU No. 8 Tahun 2016. Artinya, sesungguhnya peraturan pemerintah turunan UU No. 8 Tahun 2016 selambat-lambatnya harus disyahkan pada bulan April 2018.

Namun faktanya belum satu pun peraturan turunan UU No. 8 Tahun 2016 yang disyahkan. “pemerintah justru masih sibuk dengan penolakan-penolakan RPP, lalu bagaimana kami bisa mempercayai pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016?”. Ungkap Fajri

Dalam menyikapi situasi ini, Pokja akan mengambil langkah-langkah guna mengupayakan pemenuhan hak difabel. Langkah-langkah tersebut adalah menuntut pemerintah untuk merevisi lampiran Kepres No. 9 Tahun 2018 yang tidak mencantumkan 4 RPP turunan UU No. 8 Tahun 2016. Pokja juga mendorong pemerintah untuk segera mengesyahkan 8 RPP turunan UU No. 8 Tahun 2016, dan  meminta agar pemerintah melibatkan difabel dalam pembahasan RPP turunan UU No. 8 Tahun 2016. Pokja akan mengambil langkah yang lebih serius apabila tuntutan ini tidak segera di respon oleh pemerintah.

Fajri menambahkan dalam Kepres No. 9 Tahun 2018 ini setidaknya ada dua hal yang bisa ditangkap. Pertama ini sekali lagi menunjukan komitmen yang lemah dari pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan hak difabel berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016. Kedua Kepres No. 9 Tahun 2018 ini sangat berpotensi menghambat pembahasan 4 RPP yang saat ini masih terus berlangsung.

Kepres ini akan membuat pemerintah semakin mempunyai argumen untuk tidak membahas RPP turunan UU No. 8 Tahun 2016. Ada dua RPP yang paling dikhawatirkan pembahasannya pasca diterbitkannya Kepres No. 9 Tahun 2018. Kedua RPP tersebut adalah RPP tentang  Unit Layanan Disabilitas yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kemenpan RB dan RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kemenkeu.

Kekhawatiran ini sangat  berdasar karena kedua kementerian tersebut sampai hari ini masih belum sepakat untuk membahas RPP tentang Unit Layanan Disabilitas dan RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. keberadaan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2018, ini akan semakin membuat kedua kementerian itu untuk tidak membahas kedua RPP turunan UU No. 8 Tahun 2016.

Bagaimana Nasib RPP Akomodasi yang Layak dalam  Peradilan bagi Difabel?

 Berbeda ceritanya dengan RPP tentang Akomodasi yang Layak dalam Peradilan bagi Penyandang Disabilitas. Fajri mengutarakan bahwa terkait RPP tentang Akomodasi yang Layak dalam Peradilan bagi Penyandang Disabilitas meski pun tidak termasuk ke dalam 4 RPP prioritas dalam Kepres No. 9 Tahun 2018, Kemenkumham memiliki inisiatif dan itikat yang baik untuk membahas RPP ini bersama organisasi difabel. Kemenkumham dimungkinkan untuk mengajukan usul inisiatif ketika RPP tentang Akomodasi yang Layak dalam Peradilan bagi Penyandang Disabilitas tidak termasuk ke dalam RPP prioritas. Namun tetap saja, usul inisiatif dari Kemenkumham ini harus berdasarkan prakarsa presiden.

“menurut preseden dari kasus yang pernah terjadi, mekanisme usul inisiatif ini tidak bisa berlangsung cepat, tetap prosesnya hingga berbulan-bulan”. Ungkap Fajri saat dihubungi jurnalis Solider melalui Whatsapp

Fajri menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa   komitmen presiden untuk mengundangkan RPP ini dalam dua tahun setelah di undangkannya UU No. 8 Tahun 2016 harus ditepati. Hal ini karena Pasal 152 UU No. 8 Tahun 2016 mengamanatkan 8 PP ini harus segera disyahkan maksimal 2 tahun setelah pengundangan UU No. 8 Tahun 2016. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka presiden telah melanggar undang-undang. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden karena dalam janji presiden yang terdapat dalam konstitusi dinyatakan bahwa presiden akan menjalankan undang-undangg dengan sebaik-baiknya. “semoga ini bisa menjadi perhatian Bapak presiden Joko Widodo”. Tutup pria yang juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini. (Tio Tegar)

The subscriber's email address.