Lompat ke isi utama
Workshop Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Menuju Proses Final RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Solider.id, Yogyakarta - Workshop Finalisasi RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan digelar Senin dan Selasa (14-15/5) di Hotel Jogja Plaza sebagai lanjutan dari Workshop RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan pada tanggal 16 April lalu di Jakarta. Workshop kali ini diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan Kelompok Kerja (POKJA) Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Workshop kali ini berfungsi sebagai proses finalisasi bagi tim perumus RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan berdasarkan hasil workshop tanggal 16 April lalu.

“Dalam workshop kali ini, kita akan membahas masukan-masukan pada 38 pasal  RPP yang sudah kita bahas pada tanggal 16 April lalu,” terang Johanes Widijantoro, fasilitator workshop, saat menjelaskan tujuan agenda ini.

Widijantoro menjelaskan bahwa dalam workshop sebelumnya, masih ada banyak hal yang masih belum disentuh dan harus dipikirkan masak-masak pada agenda finalisasi kali ini.

“Dari 38 pasal yang sudah banyak mendapatkan masukan pada workshop sebelumnya, kita perlu merespon masukan-masukan agar bisa menjadi RPP yang final,” terang Widijantoro.

Pada agenda kali ini, Fajri Nursyamsi dari POKJA Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meminta penegasan kepada Kemenkumham tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh koalisi difabel sehingga peran yang dilakukan bisa lebih maksimal.

“Sebenarnya dari delapan RPP turunan UU Disabilitas, RPP ini yang persiapannya paling matang selain dengan empat RPP yang lain. Yang tiga terakhir masih kita kerjakan bersama-sama. Kemenkumham hendaknya bisa memberikan gambaran strategi apa saja yang mesti teman-teman LSM tempuh agar prosesnya bisa lebih cepat,” ujarnya.

Meski sudah memiliki persiapan yang paling matang, RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas ini beberapa hal masih harus dikurangi, dan terbukti masih harus  mendapat revisi.

“Mungkin karena loadnya yang besar jadi memang harus dikurangi,” ungkapnya.

Sementara itu Sipora Purwanti dari SIGAB menuturkan bahwa selain finalisasi draft RPP yang telah mendapatkan masukan dari workshop sebelumnya, penentuan strategi ke depan juga perlu dilakukan.

“Dari strategi-strategi tersebut harus juga kita sinergikan dengan K/L (Kementerian/Lembaga) terkait agar proses ini berjalan dengan efektif,” ujar perempuan yang kerap disapa Ipung ini.

Workshop kali ini dihadiri oleh 17 representasi dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, SIGAB dan POKJA Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebelumnya, draft RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan  telah melalui serangkaian proses seperti proses pembahasan substansi yang tertuang dalam 38 pasal-pasal. Proses tersebut sudah dilakukan sebanyak enam kali diskusi sejak 9 Maret sampai 11 April 2018. Di sela-sela itu, diselenggarakan juga diskusi bersama lintas direktorat dan lembaga di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (Yuhda)

The subscriber's email address.