Lompat ke isi utama
Aksi anak-anak di peringatan hari Kemerdekaan, suarakan hak sosial orang yang mengalami kusta

Empat Langkah Penting Menuju Indonesia Bebas Kusta

Solider.id, Malang- Stigma dan diskriminasi hingga kini masih melekat kepada orang dengan kusta dan orang yang pernah mengalaminya. Utamanya di bidang kesehatan, mereka masih mengeluhkan adanya diskriminasi pelayanan serta birokrasi yang tidak berpihak pada pemenuhan hak mereka dan orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK).

"Pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami kusta, pernah sakit gigi lalu dirujuk ke dokter gigi, yang menyedihkan dokter tak mau mencabut gigi saya dengan alasan khawatir jika penyakit kusta menular melalui alat-alatnya," ungkap ketua Lembaga Advokasi Kusta dan Disabilitas Indonesia (Laksi) Ahmad Zainudin dalam diskusi di Sekrerariat Lingkar Sosial Indonesia, Malang (11/5).

Zai-sapaan akrabnya-juga mengungkapkan, diskriminasi semacam ini masih terjadi dan banyak dialami OYPMK. Selain itu, mengenai pelayanan BPJS, tidak semua biaya pengobatan dan perawatan kusta diakomodir BPJS. Hal ini menjadi kendala pasien kusta dari kalangan warga tidak mampu.

"Obat kusta gratis di puskesmas maupun rumah sakit, bahkan jika berobat ke rumah sakit kusta semua gratis baik pengobatan maupun perawatan. Namun ketika berobat di rumah sakit umum biaya perawatan harus bayar sendiri, belum lagi biaya ambulan,” pungkas Zai. Ia berharap warga yang tidak mampu memperoleh prioritas layanan BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Pada kesempatan yang sama, Pendiri Lingkar Sosial Indonesia, Kertaning Tyas membenarkan masih adanya diskriminasi layanan kesehatan bagi penderita kusta. Ia juga menyoroti masalah kusta dari sisi keterbelakangan sosial.

Menurut Kertaning, terdapat empat perubahan mendasar yang dibutuhkan untuk layanan pengobatan dan perawatan kusta yaitu ketersediaan obat kusta, layanan kesehatan tanpa diskriminasi, layanan kesehatan secara penuh untuk semua jenis pengobatan dan perawatan kusta serta jaminan hak pengobatan bagi orang yang mengalami kusta.

"Lain rumah sakit lain aturan padahal sama-sama menangani kusta, ada rumah sakit yang melayani pengobatan dan perawaratan hingga tuntas, ada yang menerapkan aturan 10 hari rawat inap harus sudah pulang padahal pasien masih dalam kondisi sakit atau reaksi. Aturan yang terakhir itu diskriminatif dan membahayakan jiwa pasien," ungkap Kertaning. Perawatan kusta tidak bisa dibatasi waktu, harus sampai tuntas.

Hal lain yang memprihatinkan yakni pasien takut melapor. Menurutnya, ada beberapa laporan masyarakat yang tak bisa ditindaklanjuti karena pelapor meminta identitasnya disembunyikan. OYPMK dan keluarganya takut laporannya berdampak pada tidak dilayani petugas kesehatan.

Menurut anggota Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia (Farhan) ini, orang yang mengalami kusta termasuk masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga secara sosial dan pelayanan kesehatan mereka berhak memperoleh jaminan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS PIB dan sebagainya.

"Orang yang mengalami kusta banyak mengalami disabilitas ganda, yaitu fisik dan sensorik, menyebabkan secara ekonomi mengalami penurunan produktifitas dan rentan miskin," papar Kertaning. “Contoh kasus ketika jari-jari mereka prothol, ketika itu pula telapak tangan mereka mengalami mati rasa.”

OYPMK yang masih harus bekerja kasar seperti kuli bangunan kerap kali mengalami luka tanpa disadari. Luka yang dialami pun tak serta merta bisa cepat disembuhkan dalam waktu berhari-hari, bisa tiga bulanan bahkan lebih karena infeksi dan komplikasi lainnya. Dalam kondisi seperti ini mereka juga masih harus berhadapan dengan lingkungan yang mengucilkan karena jijik dan takut dan menambah buruk ketika terjadi diskriminasi layanan kesehatan.

"Lingkar Sosial Indonesia mengapresiasi program Kementrian Kesehatan yaitu Indonesia Bebas Kusta pada tahun 2019, namun juga mengingatkan bahwa persoalan pemberantasan kusta bukan terbatas soal angka-angka, tapi bagaimana pemerintah mampu memberikan penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat berkebutuhan khusus," ungkap Kertaning.

Implementasinya harus dimulai dari itikad Pemerintah sendiri dalam ini melayani kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi. Karena ketika stigma dan diskriminasi masih terjadi dalam pelayanan kesehatan maka hal yang sama bisa lebih tinggi lagi terjadi dalam masyarakat yang notabenenya awam terhadap masalah kusta.

"Dan mutlak untuk mencapai Indonesia Bebas Kusta 2019, diperlukan empat perubahan mendasar yang prinsipnya adalah pemenuhan layanan kesehatan kusta secara total dan jaminan sosial," tandasnya Kertaning, mengakhiri. [Ken]

The subscriber's email address.