Lompat ke isi utama
Salah satu bangunan ram di pengadilan agama kabupaten gowa yang tidak akses

Kritik untuk Aksesibilitas Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Gowa

Solider.id, Makassar- Beberapa perwakilan organisasi difabel di Makassar mendatangi kantor perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan yang beralamat di kompleks Plaza Alauddin Blok BA no. 9, Makassar.

Gabungan organisasi difabel tersebut masing-masing Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI Sul-Sel), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI Sul-Sel), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin Sul-Sel), dan Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA Sul-Sel).

“Jadi kami sebenarnya datang ini untuk mendorong penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di mana di dalamnya juga diatur soal fasilitas umum yang harus menyediakan aksesibilitas bagi difabel untuk seluruh ragamnya,” jelas Hamzah, Sekertaris PPDI Sul-Sel pada jumat (11/05).

Lebih lanjut, Hamzah menerangkan pihaknya menemukan ada satu kantor di Kabupaten Gowa yakni, Pengadilan Agama yang tidak tepat dalam memberikan aksesibilitas bagi difabel. “Sebenarnya niatnya bagus karna telah menyediakan ram bagi pengguna kursi roda, akan tetapi, setelah kami melakukan asessment, itu tidak memenuhi standar sebagaimana diamanahkan undang-undang,” pungkasnya.

Hamzah menegaskan bahwa hal tersebut menjadi dasar aduan di Ombusman agar ditangani lebih lanjut. Selain itu, Ombusman juga bisa mendorong instansi-instansi lain untuk menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan difabel, utamanya instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Direktur PerDIK Abd. Rahman atau akrap disapa Gus Dur menyampaikan, sebenarnya semua SKPD atau lembaga negara baik itu di Makassar maupun di Sulawesi Selatan sudah mengikuti aturan terkait aksesibilitas yang disyaratkan Undang-undang. Tapi menurutnya, pengaplikasian di lapangan masih bermasalah.

Gus Dur berharap dari pengaduan ini, Ombusman bisa mengeluarkan satu dokumen penting yang kemudian ditembuskan pada seluruh instansi negara di Sulawesi Selatan untuk memperhatikan aksesibelitas bangunan bagi difabel. “Kasus di pengadilan agama Gowa ini hanya satu contoh kecil, sebenarnya, masih banyak instansi negara yang tidak peduli dengan keramahan fasilitas ini,” ujarnya.

Kepala perwakilan Ombudsman Sul-Sel, Subhan Djoer yang menerima langsung para perwakilan organisasi difabel tersebut menyampaikan, pihaknya akan segera menyampaikan aduan tersebut kepada pihak Pengadilan Agama untuk mengubah fasilitas layanan publik sesuai standar.

“Kami lembaga negara yang bertugas mengingatkan semua lembaga negara lainnya untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi difabel. Jadi itu memang sudah menjadi kewajiban ombusman,” kata Subhan.

Subhan sangat mengapresiasi aduan yang telah dilakukan lintas organisasi difabel. Menurutnya, hal ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi Ombudsman untuk memberikan pelayanan pada masyarakat difabel.

"Dalam banyak hal, kami juga sangat terbatas. Tapi terkait pengadilan agama Gowa, kami akan segera bersurat kepemerintah setempat, jadi selain ombusman yang melakukan teguran, ada juga teguran dari pemerintah setempat,” tutup Subhan. [Nur Syarif Ramadhan]

The subscriber's email address.