Lompat ke isi utama
Ilustrasi logo difabel dikerangkeng oleh sel penjara

Tantangan Menghadirkan Lembaga Pemasyarakatan yang Aksesibel bagi Difabel

Solider.id, Yogyakarta- Penjara di dalam lembaga pemasyarakatan saat ini sudah banyak dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Secara niatnya, penjara dalam bentuk rutan atau lapas memang berfungsi sebagai lembaga untuk pembinaan dan pengamanan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Namun, ada juga pandangan sebaliknya bahwa penjara adalah tempat bagi penjahat untuk naik level menjadi penjahat yang lebih tinggi. Hal tersebut dikatakan St. Tri Guntur Narwaya saat berdiskusi dalam lokakarya Penyusunan Kerangka Penelitian Aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitis (8/5) di Yogyakarta.

“Penjara dalam konteks masa prakolonial atau pada waktu sebelum penjajahan Belanda tidak dipungkiri memiliki perspektif tentang penghukuman atau pendisiplinan dan juga kontrol. Itu menjadi perspektif utama terhadap penghuni lapas,” lanjut Guntur, sapaan akrabnya.

Menurutnya, perspektif tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa yang labih halus yaitu pembinaan. Dari segi pelayanan, penjara dibayangkan sebagai sebuah sekolah bagi narapidana agar bisa menjadi orang yang lebih baik.

“Dengan pengandaian pelayanan seperti itu, pasti ada yang namanya kurikulum atau entah sebutannya apa, sebuah sistem yang tidak hanya menyoal pelayanan dan sarana prasarana namun juga hal-hal lain karena banyak kritik terhadap penjara yang dilihat menjadi ruang gelap dalam sistem pendisiplinan,” jelas Guntur.

Guntur menjelaskan bahwa ruang gelap yang dimaksud, sudah memicu masyarakat dalam berasumsi penjara bukan lagi menjadi tempat sekolah bagi narapidana untuk menjadi lebih baik. Namun menjadi tempat yang ia sebut sebagai mobilitas kelas penjahat.

“Sekarang ini orang lihat bahwa semakin sering dipenjara, para penjahat seperti naik level menjadi penjahat yang lebih tinggi, bukan malah jadi orang yang lebih baik,” ujarnya.

Dasar berpikir itu menjadi penting bagi difabel yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Difabel banyak sekali mendapatkan perspektif yang buruk. Cucu Saidah yang juga menjadi narasumber dalam lokakarya tersebut mengatakan “difabel itu punya perspektif negative attitudes, terstigma, terkena stereotip, serta sering sekali terdiskriminasi.” Katanya.

Menurut Cucu, jika difabel masuk penjara, bisa jadi ia akan semakin terdiskriminasi karena menjadi difabel yang sudah pernah masuk penjara dan bisa pula akan menyulitkan mereka dalam ranah seperti pekerjaan, pendidikan atau ranah lainnya.

Sedangkan makna pemasyarakatan dalam frasa lembaga pemasyarakatan, seperti yang ada dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal 1 dan 2, pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. Kata masyarakat yang ada dalam kalimat tersebut berarti bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Gambaran seperti itu merupakan kurikulum atau sistem pembinaan yang tidak tepat terhadap tahanan atau warga binaan pemasyarakatan difabel justru akan semakin membuat mereka semakin rentan terdiskriminasi.

Fakta hari ini, sistem lembaga pemayarakatan berkaitan dengan penanganan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan difabel memang masih memiliki pekerjaan rumah yang besar.

Seperti disampaikan M. Ali Aranoval dari Center of Detention Studies, fokus terbesar dari lembaga pemasyarakatan masih berkisar pada penanganan kapasitas yang melebihi jumlah. Individualisasi perlakuan yang diterapkan memang masih sangat terbatas karena dana yang minim sehingga ada generalisasi jenis pembinaan.

“Masih banyak sekali pekerjaan rumah seperti sarpras bagi difabel yang masih minim, kualitas dan kuantitas SDM minim,” terang Ali yang juga pengamat lembaga pemasyarakatan.

Isu difabel, menurutnya, masih belum menjadi main frame yang akhirnya membuat kebijakan tentang lembaga pemasyarakatan yang masih sangat minim. Selain itu, difabel masih dipahami secara terbatas serta dukungan Pemerintah daerah, masyarakat dan pihak ketiga belum maksimal untuk WBP dan tahanan difabel.

Menurut Ali, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan unit layanan difabel yang berfungsi dalam tiga hal:

(1) menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan difabel selama 6 (enam) bulan, menyediakan; (2) menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat ada difabel dalam masa tahanan dan pembinaan; (3) menyediakan layanan rehabilitasi untuk difabel.

Kasi Binapi Lapas Wirogunan Yogyakarta, Heriyanto mengiyakan bahwa unit layanan difabel memang belum ada di Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Dia juga mengungkapkan tantangan lain dalam mengupayakan lembaga pemasyarakatan yang aksesibel bagi difabel. “Belum ada kebijakan khusus terhadap difabel di UPT Pemasyarakatan,” terangnya.

Ada fakta-fakta yang Heriyanto sampaikan, seperti pengelolaan data tahanan dan warga binaan pemasyarakatan difabel yang dipegang Subdit Perawatan Kesehatan Dasar, Penyuluhan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Selain itu, data difabel dilaporkan UPT melalui formulir Keswat 10A tentang penyakit tidak menular dan formulir Keswat 10E.

Menurut Heriyanto, hambatan bagi Lapas atau Rutan dalam menghadirkan aksesibilitas bagi tahanan atau warga binaan pemasyarakatan difabel. Merupakan kenyataan bahwa belum semua petugas Lapas atau Rutan memiliki kompetensi penanganan terhadap tahanan atau narapidana difabel. Selain itu, belum semua Lapas atau Rutan melaporkan form 10A dan 10E. Hambatan itu belum termasuk keterbatasan fasilitas akses bagi difabel di Lapas dan Rutan. [Yuhda]

The subscriber's email address.