Lompat ke isi utama
bedah film bersama wkcp Yogyakarta

WKCP Memilih Film Sebagai Media Advokasi Aksesibilitas Layanan Publik

Solider.id.Yogyakarta. Komunitas orang tua dengan anak cerebral palsy yakni Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Yogyakarta, meluncurkan dan membedah film advokasi tentang aksesibilitas layanan publik.

Kegiatan dikemas dalam ‘Workshop dan Diskusi Terfokus (FGD),  menghadirkan para penyedia layanan publik, pengurus tempat peribadatan, ikatan arsitek indonesia, pusat studi transportasi dan lingkungan, organisasi difabel, keluarga dengan anak difabel, difabel, serta pakar dan pemerhati difabilitas.  Kegiatan digelar di Ayaarta Hotel, Jalan KH Ahmad Dahlan, Selasa (8/5).

Anak-anak dengan Cerebral Palsy (CP) selama ini belum mendapatkan perhatian dan pemenuhan berbagai hak, sebagaimana anak pada umumnya. Mereka terbelenggu stigma, terdiskriminasi, terhambat dalam mengakses berbagai layanan publik. Bahkan hak-hak dasar dalam hidupnya pun tidak mudah didapatkannya.

Perhatian atas keberadaan (pengakuan) tidak semua anak CP mendapatkannya. Disembunyikan karena berbagai alasan terjadi pada mereka. Pemenuhan kebutuhan terapi kesehatan pun tidak jauh dari kata mudah. Demikian pula dengan kesempatan mengakses pendidikan, serta pelibatan dalam berbagai proses pembangunan, menjadi barang mewah.

Kondisi tersebut menjadi keprihatinan tersendiri bagi WKCP Yogyakarta, dan melatarbelakangi pembuatan film yang mendokumentasikan apa itu cerebral palsy, tantangan dalam pemenuhan hak, kebutuhan atas layanan publik,  serta manfaat layanan publik yang aksesibel.

Ketua WKCP Yogyakarta, Anis Sri Lestari mengharapkan film tersebut dapat mendorong lahirnya program dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat difabel, khususnya cerebral palsy. Selanjutnya akan terwujud mekanisme konsultasi antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

“Terbangun kesadaran bersama atas pemenuhan hak, terbukanya kesempatan pada berbagai bidang, terkonstruksinya pelibatan difabel dalam proses perencanaan pembangunan menjadi agenda besar penyelenggaraan kegiatan,” ujar Anis.

Membangun kesadaran

Kegiatan yang didukung oleh Humanity Inclusion (HI) tersebut berhasil membuka ruang diskusi, dan memberikan pemahaman bagi yang awam terhadap orang dengan difabilitas, serta membangun kesadaraan.

Salah satunya Masinthon Marpaung, seorang anggota Majelis Gereja HKBP Kotabaru. Dia mengaku dirinya asing dengan isu difabel, apalagi berkegiatan bersama. Dia juga mengakui bahwa selama ini gereja yang dikelolanya belum maksimal memberikan aksesibilitas bagi difabel.

Selama itu tidak ada difabel yang mengakses Gereja HKBP, sehingga gereja tidak menyediakan aksesibilitas. Hal tersebut menjadi pemikiran awal Masinthon.

Melalui workshop tersebut dia menyatakan harus merubah sudut pandangnya, bahwa tidak adanya difabel yang mengakses Gereja HKBP dikarenakan tidak tersedianya aksesibilitas di sana.

 Masinthon memberikan masukan, “Film sebaiknya dibuat lebih detail. Lebih berperspektif bagi awam, yang belum terbiasa beraktivitas dengan difabel. Sehingga awam betul-betul terhentak, paham akan kebutuhan aksesibilitas layanan publik, dan beraksi memberikan pemenuhan,” ujarnya. [harta nining wijaya].

 

The subscriber's email address.